Home Konten Pilihan Wabah Korupsi Kepala Daerah Masuk dalam Status Kejadian Luar Biasa

Wabah Korupsi Kepala Daerah Masuk dalam Status Kejadian Luar Biasa

90

Pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 31 kepala daerah sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Disitir dari laman sindonews.com, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memaparkan jumlah kepala daerah yang dimaksud ialah 29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah saat konferensi pers akhir tahun kinerja KPK (19/12/18). Angka tersebut mengindikasikan bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja.

Korupsi seringkali dianalogikan sebagai penyakit –yang bahkan tergolong berbahaya.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam dunia kesehatan boleh jadi tepat untuk menjelaskan status Indonesia terkait penyakit korupsi ini.

Bagaimana tidak, betapa banyak kepala daerah menderita ‘penyakit’ mental koruptif, buktinya banyak kepala daerah berstatus tersangka tindak pidana korupsi pada tahun 2018. Definisi KLB secara terminologi sendiri memang diperuntukkan guna menjelaskan kondisi tak biasa terkait wabah penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat banyak di suatu wilayah. Dimana kondisi yang tergolong tak biasa jika di antaranya ada peningkatan kejadian dua kali lipat atau lebih dibanding tahun sebelumnya. Sehingga kita dapati bahwa negeri ini tengah dilanda suatu wabah penyakit yang jika tidak segera disadari dan ditangani bisa semakin parah.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2004-2018 yang dimuat di beberapa media massa menunjukkan bahwa penjelasan status KLB yang diangkat dalam tulisan ini cukup berdasar. Data 4 tahun terakhir dari ICW: 2014 14 kasus; 2015 4 kasus; 2016 9 kasus; 2017 8 kasus, dari data (2004-2018) yang disinggung sebelumnya, meski tidak seluruhnya dimunculkan namun tidak mengurangi substansi yang ada. Sebagaimana menurut Peneliti ICW Egi Primayoga (16/12/18) yang dihimpun dari beberapa media bahwa jumlah paling tinggi terjadi pada 2018, disusul pada tahun 2014 dengan 14 kasus yang ditangani. Bahkan, publik kembali tersentak pada awal tahun 2019 dengan munculnya nama Khamami Bupati Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai tersangka korupsi dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Mau Lolos Masuk UNJ klik disini

Setelah sadar akan status yang tergolong tak biasa ini diharapkan pihak-pihak terkait sesegera mungkin mengambil tindakan lebih lanjut. Seperti penanganan yang tepat yang pada gilirannya juga menjadi suatu langkah pencegahan karena bicara korupsi ialah bicara kesinambungan tindakan untuk akhirnya memberantas praktik rasuah ini.

Agaknya, korupsi kepala daerah lebih mudah ‘terobati’ jika banyak pihak yang proaktif memberantas tindak korupsi dengan garis gerak dan koordinasi yang jelas. Untuk sampai ke sana kita perlu strategi yang baik, di antaranya: perbaikan sistim, edukasi dan kampanye, strategi represif, (Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi KPK). Penulis lebih menekankan pada perbaikan sistim, di antara yang bisa dilakukan: Membatasi ongkos pencalonan kepala daerah, memodernisasi pelayanan publik dengan sistem integrasi daring agar lebih transparan dan efektif, mendorong transparansi penyelenggara daerah, koordinasi antara KPK dengan penegak hukum lain tingkat daerah, dan penguatan pengawasan, yang kesemuanya mesti dibarengi integritas.

Komentar Kamu?