“Diangkatnya BTP kembali sebagai Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa merupakan tindakan melanggar UU, Presiden harus tegas dalam hal ini”, ujar Ihsan selaku koordinator BSJB.

Namun ditengah brieffing yang dilakukan Presiden Mahasiswa (Presma) dalam persiapan aksi, Kombes. Pol. Dwiyono selaku Kapolres Jakarta pusat menghampiri para Presma dan meminta masa aksi untuk mundurkan ke kawasan Patung Kuda. Tak terima dengan sikap tersebut para Presma pun melakukan penolakan karena aksi belum dimulai dan merasa tidak ada yang dilanggar pada aksi hari ini.

Mendapat penolakan dari perwakilan massa aksi, Kombes. Pol. Dwiyono pun mengintruksikan anggotanya untuk menangkap para Presma dan dimasukan ke dalam mobil khusus. Sedangkan dilain sisi, massa aksi pun turut diringkus dan di bawa menggunakan kendaraan minibus yang disediakan pihak Kepolisi.

Berikut kronologis lengkap dari penuturan Andri Sutomo selaku Kepala Departemen Sosial dan Politik BEM UNJ :

1. 11.30: Massa aksi tiba di Monas namun dihadang oleh aparat dan menahan serta membawa beberapa Presma
2. 12.00 Terjadi kasus pemukulan oleh aparat terhadap mahasiswa
3. 12.30 Massa aksi berkumpul untuk merundingkan strategi kegiatan yang akan dilakukan.
4. 13.00 Aparat menyediakan bus untuk massa aksi agar seluruh massa aksi kembali ke kampus. Akan tetapi massa aksi tetap ingin ke kapolda untuk menjemput teman mahasiswa yang ditahan.
5. 14.30: Massa aksi kini tengah sholat di Kantor Kemenkeu RI.

Dalam paparannya, ia berpendapat bahwa tindakan represif berlebihan aparat ini adalah salah satu bentuk pelemahan pada gerakan mahasiswa.

“Saat ini mahasiswa masih di terlantarkan di Polda. Lalu diancam untuk membatalkan aksi. Sementara Presiden Mahasiswa masing2 kampus masih di amankan oleh aparat di Polda. Ini bentuk kepanikan Rezim yang otoriter dan terindikasi ada intervensi politik dalam penegakkan hukum.

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat untuk membungkam suara mahasiswa yang sedang berjuang demi Indonesia yang lebih sehat. Kami mengutuk tindakan keji yang telah dilakukan aparat untuk membungkam suara mahasiswa. Semoga keadilan ada di pihak kami dan pelaku mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Sungguh, ini adalah salah satu pelemahan dari pergerakan mahasiswa.”

Selanjutnya ia menghimbau rekan-rekan mahasiswa untuk bergerak dalam dunia maya sebagai bentuk perlawanan lanjutan dengan memviralkan tagar :

#CopotKapoldaRepresif
#PemerintahInkonstirusional
#JokowiPanik
#JokowiKalangKabut

Sampai berita ini diturunkan, tim redaksi belum mendapatkan kabar terbaru terkait nasib para Presma yang siang tadi diringkus aparat kepolisian.

Berikut video pernyataan sikap dari rekan-rekan massa aksi :

https://www.youtube.com/watch?v=mw80OhytQN8&sns=fb

The post Tuntut Pencopotan Gubernur Ahok, Aksi Mahasiwa Dibubarkan Paksa Aparat appeared first on UNJKita.com.

ISLAM merupakan agama yang memberi rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, apalagi sesama manusia. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam surat Al Anbiya ayat 107 _”Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”_

Negara kita, Indonesia, pun sangat menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan yang sudah lama tertanam dalam bangsa ini. Artinya, bangsa ini begitu menjunjung tinggi semangat toleransi dan semangat keberagaman.

Tetapi, akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang begitu melukai perasaan umat Islam, dengan menyatakan “…Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macem macem itu…”. Apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama dalam pernyataannya di Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang sangat mengancam rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apalagi dari pernyataan tersebut, MUI dengan tegas menyatakan hal tersebut merupakan bentuk penistaan terhadap agama Islam, di mana agama Islam menjadi agama dengan pemeluk terbesar di negara ini.

Pernyataan Basuki Tjahja Purnama sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang gubernur yang seharusnya mengayomi dan memelihara kerukunan. Selain itu, hal tersebut juga akan memicu retaknya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang sudah lama tertanam dalam bangsa ini. Untuk menyikapi hal tersebut, dan sebagai bentuk pembelaan kami sebagai pemuda yang mencintai agama ini, kami, ALIANSI LEMBAGA DAKWAH Se-UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan ini menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta semua pihak yang membenarkan dan membela pernyataan tersebut.
2. Mendukung penuh pendapat dan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai representasi keagamaan umat Islam di Indonesia.
3. Mendesak aparat penegak hukum agar melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, dan profesional dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga rasa keadilan dalam diri umat terpenuhi, serta agar menghindari tidak terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.
4. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat DKI Jakarta, untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama dan tetap berpegang teguh kepada Al Quran dan As Sunnah sebagai pedoman hidup, di samping tetap mengawasi segala bentuk provokasi yang memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa.*

TTD
Ketua Lembaga Dakwah Kampus Salim UNJ

ABD. MUGHNI (085648581872)

The post Pernyataan Sikap Aliansi Lembaga Dakwah Universitas Negeri Jakarta appeared first on UNJKita.com.

Ahok seperti sebuah puisi yang mewakili hasrat para perindu. Penggusuran yang dilakukan Ahok seperti ekspresi yang diterima alam bawah sadar tanpa nalar kritis. Ahok diterima karena rindu yang menggila pada ketegasan sang pemimpin.

Mungkin mereka dulu pernah menjadi obyek kekerasan sistemik yang mempesona, yang dikendalikan pemimpin tegas diktator dan kemudian tumbang pada 18 tahun lalu. Jika melihat partai partai pendukung Ahok, adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa mereka dulu bersatu dalam partai yang sama yang dulu berkuasa 32 tahun di negeri ini.

Ahok juga jawaban bagi mereka yang memandang dengan nalar muak pada gubernur korupsi. Ahok membongkar korupsi APBD yang kerap dilakukan Gubernur bersama DPRD. Ahok melawan sesuatu yang diyakininya sebagai mark up anggaran APBD yang dibuat DPRD, sampai-sampai APBD hasil paripurna DPRD tidak dipakai Ahok ketika disodorkan kepada Mendagri.

Oleh mereka, Ahok dibaca sebagai manusia suci yang tidak pernah korupsi dalam kasus apapun, termasuk kasus ups, transjakarta, sumber waras, maupun reklamasi. Karena manusia suci, membelanya diyakini sebagai jalan suci. Temuan lembaga negara dengan sistem akuntabilitas yang canggih sekelas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait korupsi pada kasus lego sumber waras dinilainya tidak benar.

Bagi mereka yang memandang Ahok dengan cara membenci isu SARA, serangan terhadap etnis Cina-nya Ahok dinilai sebagai serangan diskriminatif. Oleh karenanya, Ahok dipahami sebagai minoritas etnis korban diskriminasi yang harus dibela. Maka, pembelaan terhadap Ahok muncul bertubi-tubi sebagai ekspresi perlawanan terhadap sikap diskriminatif.

Mereka yang dengan cara pandang ini, seringkali memosisikan diri sebagai pejuang hak azasi. Menariknya, posisi pejuang hak azasi ini seringkali dikapitalisasi. Atas nama hak azasi dipakai untuk menutupi pelanggaran hak azasi lainya.

Ada juga yang membaca Ahok dengan cara pandang membenarkan imaging policy (pencitraan kebijakan)-nya. Kebijakan Ahok dianggap paling konkrit dan hebat, lalu diberitakan besar  besaran dengan citra positif. Seperti, penggusuran paksa di Jakarta dengan korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Dari jumlah kasus tersebut, 72 kasus (63 persen) tidak ada solusi bagi warga korban. Kasus yang mendapat solusi pun tidak semua warga terdampak mendapatkannya.

Seperti yang terjadi  pada penggusuran Kampung Pulo, dari 1.041 KK korban gusuran, hanya 500 KK yang tertampung di rumah susun. Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya (Sri Palupi, 2016). Ini diyakini mereka sebagai sikap tegas yang berhasil menggusur mereka yang mengganggu keindahan kota.

Cara pandang ini memungkinkan munculnya perspektif bahwa orang miskin seolah tidak boleh hidup di Jakarta. Meskipun faktanya jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2015 masih sebesar 398,92 ribu orang (BPS, 2015). Realitas kemiskinan yang tidak menjadi agenda utama untuk diatasi secara lebih humanis oleh Ahok, justru mereka digusur.

Coba berhenti sejenak dengan cara pandang di atas, bukankah Ahok ini ramai karena memasuki arena politik. Mungkin jika di arena lain, Ahok hanya ada di kesunyian. Karena memasuki arena politik, maka cobalah membaca Ahok dengan cara pandang politik dan cara pandang politik yang tepat adalah cara pandang demokrasi. Jika kita merujuk perspektif klasik Abraham Lincoln bahwa demokrasi dimaknai sebagai ‘a government of the people, by the people, and for the people’.

Makna klasik itu, memberikan panduan logis bahwa soal Gubernur DKI biarlah rakyat banyak yang menentukan, bukan kita yang ngotot dengan cara pandang kita kecuali kita adalah partisan atau bagian dari mereka yang ikut kontestasi. Jika menjadi bagian mereka, maka seringkali nalar kritis dipaksa untuk diletakan di dengkul demi kemenangan. Maka, perdebatan diantara partisan dengan non partisan dipastikan tidak akan menghadirkan diskursus yang sehat.

Cara pandang demokrasi juga mengajarkan kepada kita untuk menggunakan logika demokrasi substantif dan logika demokrasi representatif. Dalam logika demokrasi substantif siapapun, dari etnis manapun, dan agama apapun memiliki hak yang sama untuk ikut dalam kontestasi politik. Jadi Ahok punya hak yang sama untuk ikut dalam pilkada DKI 2017. Ia tidak boleh di diskriminasi.

Sementara dalam logika demokrasi representatif mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai representasi. Misalnya, pemilu legislatif pada 2014 lalu dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara 1.410.173 suara (KPU DKI,2014), maka secara representatif yang memiliki hak politik lebih besar menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah kader dari PDIP, bukan mereka yang bukan kader PDIP.

Ahok itu bukan kader PDIP. Jika menggunakan representasi Pilkada DKI 2012 pun ketika dimenangkan Jokowi-Ahok itu adalah representasi dari dua partai pemenang pada pileg 2014 yaitu PDIP dengan perolehan suara 1.410.173 dan pemenang kedua Partai Gerindra dengan perolehan suara  610.780. Dua partai inilah secara demokrasi representatif memiliki hak lebih besar untuk berkuasa di DKI pada 2017. Pilihanya, dengan cara pandang ini, hanya dua calon gubernur, dari PDIP atau dari Gerindra atau dipadukan keduanya.

Efek perspektif demokrasi representatif ini, pada akhirnya akan menghadirkan pemerintahan DKI yang efektif karena dukungan penuh dari partai yang menguasai parlemen atau DPRD DKI Jakarta. Tetapi, jika sebaliknya yang terjadi, maka efektivitas jalanya pemerintahan daerah akan sering mengalami jalan buntu. Jakarta akan lambat maju dibanding kota-kota lain di Asia Tenggara. Dampaknya, secara nasional akan menjadi beban pemerintah pusat. Maka cobalah memandang Jakarta 2017 dengan peta kacamata demokrasi!

Oleh: Ubedilah Badrun
Dosen FIS UNJ dan Direktur Eksekutif Puspol Indonesia

The post Inilah Peta Cara Pandang Tentang Ahok appeared first on UNJKita.com.