Inilah secuil untaian kata berkisah tentang sebuah provinsi bernama Provinsi DKI Jakarta. Berbagai masalah terus muncul bagai cendawan yang tumbuh di kala la nina. Mungkin tepat umpatan bahwa ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Namun anehnya, sang penguasa ibu kota tetap tegar. Konon menurutnya, kebijaksanaannya adalah sebuah kebenaran. Sang penguasa terus saja bersekutu dengan kapitalis, sementara rakyat kecil terus saja menjerit dan menangis. Entah siapa yang benar, apakah penguasa dengan pusakanya berupa kitab konstitusi atau rakyat dengan pusaka air mata kemanusiaan dan keadilan. Yang pasti, kini rakyat menanti sang penguasa idaman yang mampu membawa perubahan menuju lebih baik.

Mencoba menguak bakal calon sang penguasa Ibu Kota Jakarta yang didambakan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ) bersama dengan BEM Jabodetabek mengadakan Diskusi Publik bertajuk “Menuju Pilkada Cerdas dan Berkualitas” bertempat di Aula Latief Hendraningrat, Gedung Dewi Sartika UNJ. Acara yang menyedot perhatian ratusan mahasiswa ini dihadiri beberapa narasumber yakni Muhammad Idrus, Haji Abraham Lunggana (Haji Lulung), dan KH. Fakhrurozi Ishak. Berperan sebagai panelis yakni Ubeidilah Badrun (Dosen UNJ dan pengamat politik), Pangi Syarwi Chaniago (Jayakarta Reform Institute), Bagus Tito Wibisono (Koordinator Pusat BEM SI) dan Syahril Sidik (Presidium Pemuda Djayakarta). Acara berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Acara diawali dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Hersa Putra dari FMIPA dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu totalitas perjuangan. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana yakni Ahmad Firdaus. Dalam sambutannya, Firdaus menegaskan peran mahasiswa sebagai bagian perpolitikan negera harus turut aktif memberikan kontrol terhadap pemerintah.

“Politik mahasiswa bukanlah politik kekuasaan, melainkan politik nilai. Artinya, siapapun pemimpinnya, mahasiswa akan tetap hadir menyuarakan kebenaran. Selama bumi pertiwi masih menangis maka pergerakan mahasiswa akan tetap ada,” tegas Firdaus yang juga sebagai Komandan Green Force UNJ.

Pihak birokrat UNJ yang diwakilkan oleh Ketua Lembaga Penelitian Dr. Ucu Cahyana, M. Si dalam sambutannya menyampaikan salam dari Rektor UNJ yang berhalangan hadir. Dr. Ucu Cahyana juga menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap jalannya acara. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat cocok dengan motto UNJ yakni Building Future Leader sehingga mahasiswa dapat belajar memiliki visi. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjadi pemimpin masa depan yang jujur, ulet, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai agama.

Acara diskusi semakin menarik mengingat beberapa narasumber yakni Abraham Lunggana dan Muhammad Idrus digadang-gadang menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilukada 2017 nanti. Sementara itu, Sandiaga S. Uno dan Adhyaksa Dault yang awalnya diminta menjadi narasumber, batal datang karena suatu hal. Dua narasumber yakni Muhammad Idrus dan KH. Fakhrurozi Ishak juga izin meninggalkan acara pada pukul 16.00 WIB atau satu jam sebelum acara selesai. Walaupun demikian, acara tetap berjalan lancar dengan antusias mahasiswa yang tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Abraham Lunggana atau yang kerap disapa dengan Haji Lulung menyatakan komitmennya untuk maju menjadi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta. Saat diberikan kesempatan menyampaikan visi, Haji Lulung dengan gaya bicaranya menyatakan bahwa siapapun yang menjadi Gubernur DKI Jakarta harus teruji dalam hal wawasan kebangsaan, ideologi, patriotisme, mengenal Jakarta dan menjujung tinggi budaya lokal. Masyarakat diminta cerdas memilih serta jangan menjadikan isu sara sebagai ajang perang media dalam dunia demokrasi.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan ini menegaskan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan penggalangan masyarakat sadar pajak apabila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta nantinya. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu strategi efektif untuk meningkatkan APBD dan kesejahteraan masyarakat.

Abraham Lunggana (Haji Lulung) Menyampaikan Paparannya

Ketua DPW PPP DKI Jakarta yang telah tujuh tahun sebagai anggota DPRD DKI Jakarta ini kerap kali mengkritik Gubernur DKI Jakarta saat ini yakni Basuki Tjahya Purnama atau yang sering disebut Ahok. Menurut Haji Lulung, DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Ahok telah dikuasai oleh kalangan kapitalis, neoliberal, bahkan komunis. Pembangunan hanya menguntungkan kalangan berduit yang pada akhirnya merugikan masyarakat bawah. Peraturan ditabrak begitu saja, konsistensi dan konsekuensi terhadap aturan seolah memplem saat berhadapan dengan kalangan berdasi merah. Banjir tetap saja menggenang akibat tidak konsistennya pemerintah dalam menjaga kawasan terbuka hijau yang kerap kali beralih menjadi apartemen.

Gubernur Ahok juga dinilai tidak solutif terhadap kasus penggusuran di Kawasan Luar Batang. Ratusan kepala keluarga kini menjadi manusia perahu yang bimbang tanpa tempat tinggal dan pekerjaan. Konsep penggusuran tidak mampu menjawab permasalahan setelahnya karena tidak terkonsep dengan baik. Lulung juga menyatakan penolakan terhadap upaya reklamasi. Menurutnya ada tiga alasan mengapa partai yang dipimpinnya di DKI Jakarta menolak reklamasi yakni 1). Ditabraknya beberapa ketentuan reklamasi dimana reklamasi sudah mulai berjalan sejak tahun 2013 sedangkan izin reklamasi dari Gubernur DKI Jakarta keluar tahun 2014; 2). Adanya permasalahan pada penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Zonasi dan Tata Ruang yang belum tuntas; 3) Penolakan luas terhadap reklamasi terutama kalangan nelyan Jakarta Utara.

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber lainya KH. Fakhrurozi. Menurutnya Pemerintahan Eksekutif DKI Jakarta saat ini semakin mengembangkan konsep liberal. Banyak pejabat yang tidak berahlak, sehingga orang yang memaki-maki pihak lain justru dianggap sebagai orang hebat yang pemberani. Menurutnya, pemimpin harus mampu menjaga ucapan dari hal yang dapat menyinggung orang lain, sopan santun, dan mampu menjaga hati.

Demokrasi yang ada saat ini dinilai sebagai demokrasi yang keblabasan. Nilai kepatutan demokrasi telah ditabrak oleh masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut KH. Fakhrurozi menjelaskan konsep kepatutan demokrasi dengan menyampaikan Al Quran Surah Al Maidah 51 yakni:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (Q.S. Al Maidah:51).

Narasumber lainnya yakni Muhammad idrus lebih menekankan pada prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan ekonomis. Sumber daya manusia Jakarta yang melimpah mencapai 10,2 juta jiwa harus diberdayakan.  Program pembangunan yang ditawarkan olehnya sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta adalah program 1 milyar untuk setiap RW (Rukun Warga). Dengan jumlah RW di Jakarta yang ada sebanyak 2769 RW, maka dana yang dibutuhkan sebanyak 2,7 Triliun. Dana tersebut dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta karena hanya sekitar 5% dari APBD.

Solusi yang ditawarkan dalam menangani masalah banjir yang sering melanda Jakarta yakni dengan mensinergiskan antara hulu dan hilir. Pemerintah DKI Jakarta harus bekerjasama dengan Pemerintah Bogor, Depok, Bekasi untuk mensinkronkan program penanganan banjir. Program lain yang ditawarkan untuk mengatasi banjir adalah membuat koneksi antara Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB).

The post BEM Jabodetabek Gelar Mimbar Akademik “Menuju Pilkada Cerdas dan Berkualitas” appeared first on UNJKita.com.

Berbicara mengenai momen nasional, maka mata akan sangat panas untuk tidak melirik ibukota. Ya, Jakarta menjadi salah satu wilayah yang terlibat dalam pesta demokrasi akbar ini. Tidak berlebihan jika dikatakan apa yang terjadi di Jakarta merepresentasikan kondisi yang berlangsung di Indonesia. Dengan segala kemewahan, kemudahan akses, dan ‘perhatian lebih’ yang diberikan oleh pimpinan pusat maupun masyarakat daerah, maka sangat layak jika Jakarta dibidik untuk dikaji segala aspeknya, khususnya pemilu kepala daerah. Pada dasarnya dengan segala kelebihan yang dimiliki dan dirasakan oleh Jakarta, seharusnya kita tidak menemukan atau paling tidak sedikit temuan mengenai permasalahan dalam persiapan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Namun, dalam beberapa evaluasi terdapat beberapa indikasi dan celah sengketa dalam pemilihan umum di wilayah Jakarta.

Persiapan pemilihan umum kepala daerah tahun 2017 nanti sudah dilakukan dari saat ini pada tahap studi banding, kemudian secara resmi akan dilaunching jadwalnya pada fase persiapan pada bulan April. Menurut ketua KPUD Jakarta (16/3), Bapak Sumarno,  adanya undang-undang yang mengatur bahwa segala kebijakan KPU dalam melaksanakan fungsinya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR, bersifat dilematis. Pasalnya, undang-undang ini menuntut peran lebih dari pemerintah, dalam hal ini kekuasaan legislatif untuk secara langsung mengontrol proses jalannya pemilu. Namun, dilema muncul ketika sampai saat ini usulan rancangan program pemilu yang diusulkan oleh KPU belum disahkan, bahkan belum dibahas oleh DPR. Hal ini mencemaskan karena khawatir akan menghambat proses jalannya pemilu. Alur waktu, susunan kegiatan, bahkan hingga akses-akses publik dan sosialisasi yang dapat diakses masyarakat secara terbuka belum mampu dilaunching, karena undang-undangnya belum disahkan. Seharusnya, DPR mampu untuk bersikap proaktif dan gesit dalam membahas dasar hukum ini demi tertibnya jadwal dan segala peraturan yang dibuat oleh KPU.

Temuan kedua di Jakarta yaitu fenomena pengumpulan KTP oleh calon yang telah mendeklarasikan dirinya melalui jalur independen. Banyak masyarakat yang menuntut dan menuding bahwa tindakan ini adalah tindakan ‘mencuri start’ dan melanggar hukum. Hal ini jelas tidak tepat, karena calon melaksanakan kegiatan hukum sebelum hukum tersebut disahkan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, walaupun KPU telah merancang dengan lengkap mengenai syarat, jadwal, hingga sanksi pemilu, namun jika dasar hukum ini belum disahkan oleh DPR, maka semuanya menjadi sah-sah saja, karena berdiri pada hukum yang belum tegak. Artinya, semua orang di Indonesia dapat mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dapat mengumpulkan KTP warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, dan bahkan memasang spanduk promosi pencalonan, hanya karena dasar hukumnya belum berdiri tegak. Kelemahan hukum inilah yang mampu menjadi celah terjadinya tindakan-tindakan ‘aneh’ bahkan sebelum rangkaian pemilu ini dimulai. Kita tidak pernah tau ketika proses pengumpulan KTP ternyata ada praktik money politic disana. Misalnya, dengan memberikan KTP dukungan terhadap calon, maka orang tersebut akan mendapatkan uang, sembako, dan bingkisan lainnya. Atau mungkin KTP yang dikumpulkan merupakan pembelian dari mafia dan broker politik, yang dengan kemajuan teknologi saat ini sangat mudah membuat KTP secara ‘sim salabim’.  Dalam hal seperti ini, Bawaslu pun tidak mampu berbuat apa-apa, karena hukum yang belum berdiri tegak karena belum disahkan.

Dua temuan tersebut ditemukan di Jakarta, yang lagi-lagi menjadi representasi republik ini. Dan mungkin saja kejadian tersebut terjadi di wilayah lain. Hal yang lebih mengerikan juga muncul dalam kasus dana kampanye. Selama hukum belum disahkan, maka setiap calon bebas mendapatkan dana kampanye yang nominalnya boleh tidak sesuai dengan undang-undang. Namun di Jakarta, terdapat penemuan unik terkait dana kampanye. Salah satu calon yang telah mendeklarasikan dirinya menerima dana kampanye yang sangat besar dari satu perusahaan ternama di Indonesia. Baru satu perusahaan saja, dana yang diperoleh mencapai 4,5 M. Jika merujuk pada dasar hukum yang belum disahkan, maka sah-sah saja hal ini dilakukan. Namun, nyatanya calon ini merupakan pejabat publik yang dalam hal ini terindikasi mendapatkan gratifikasi. Jelas hal ini melanggar undang-undang, dan sudah sepatutnya kasus ini ditindak dan diselidiki secara matang oleh lembaga terkait seperti KPK. Sebelum ada gratifikasi lainnya apabila calon ini terpilih menjadi DKI satu.

Temuan ketiga di Jakarta menujukan data kependudukan yang belum rapih dan mutakhir. Kasus ini berdampak pada simpang siurnya hak memilih dari penduduk di   wilayah tersebut. Misalnya, ketika terjadi penggusuran di Kalijodo, kemudian penduduk dipindahkan ke wilayah lain, apakah kepindahannya tersebut diiringi dengan kepindahan di identitasnya ? Lantas ketika pemilu nanti, di TPS manakah warga tersebut terdata ? Bahkan untuk urusan E-KTP dari kementerian dalam negeri periode sebelumya sampai saat ini masih terdapat penduduk yang belum mendapatkannya. Belum lagi jika area penggusuran tersebut dijadikan apartemen, yang menurut ketua KPUD Jakarta, arogansi tinggi dan akses ke penghuni apartemen sangat sempit dengan mengedepankan privasi, sehingga proses pendataan dan pemutakhiran DPT terhambat. Buruknya, penghuni apartemen ini kelak akan menuntut hak pilihnya, padahal ketika proses pendataan mereka yang menuntut untuk privasinya tidak diganggu. Jakarta sudah kehilangan sikap asasi kemasyarakatannya yang gotong royong.

Permasalahan kependudukan ini juga mempengaruhi proses pemilu khususnya dengan munculnya mobilisasi masa menjelang akhir hari pencoblosan. Hal ini ditemukan di tahun 2012 lalu. Menjelang akhir pencoblosan tiba-tiba muncul masa yang sangat banyak menuntut hak pilihnya dengan membawa KTP sim salabimnya. Jika permasalahan kependudukan ataupun pola penertiban penduduk yang tidak mempertimbangkan baik buruknya ini masih berlangsung, dapat dipastikan di pemilukada 2017 nanti akan banyak mobilisasi masa yang lahir dari 1 kardus mie instan dan minyak goreng.  Terlebih menurut data, permasalahan pemilu yang terbesar sampai saat ini ialah money politik.

Analisis-analisis ini semoga dapat membuka mata masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif. Bukan yang kritis kemudian apatis dan pasif. Berharap analisis ini juga mampu menyadarkan para pucuk pimpinan pemegang kekuasaan untuk mampu menunaikan amanahnya sedangan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Pastikan 15 Februari 2017 nanti menjadi momentum kebangkitan dan perjuangan baru bagi rakyat Indonesia yang ada di 7 provinsi terkait untuk bersama membangun daerah dengan pemimpin amanah yang dimilikinya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan demi tegaknya kejayaan, kemuliaan, dan terwujudnya cita-cita kemerdekaan.

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia

Ketua BEM UNJ

Bagus Tito Wibisono

The post Celah Sengketa Pemilihan Umum appeared first on UNJKita.com.