Dalam diskusi yang berdurasi 4 jam tersebut mencoba mengungkap problematika aktivis generasi milenial serta dengan segala kompleksitas problem yang dihadapinya. Lewat penuturannya, pria yang biasa disapa Pak Ubed oleh mahasiswanya berpendapat bahwa generasi milenial hidup di era disrupsi. Dengan kondisi tersebut membuat mereka berada pada situasi minimnya kedalaman ontologis.

Disaat yang sama, generasi milenial mengalami gempuran informasi yang tidak sepenuhnya valid.

“Sangat jarang saya menemukan generasi milenial mampu mengurai problem sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan secara utuh, itu artinya mereka terjerat pada minimnya kedalaman ontologis”

ujar Ubedilah Badrun disela-sela diskusi.

Sementara Masinton Pasaribu mengemukakan bahwa nilai-nilai aktivis seperti sikap anti korupsi dan anti penindasan seharusnya dimiliki oleh aktivis zaman kapanpun termasuk zaman milenial, baik berada diluar kekuasaan maupun didalam kekuasaan.

Di sisi lain. Sarbini, aktivis 98 yang sempat merasakan kerasnya represi kekuasaan orde baru mengapresiasi terbutnya buku ini. Menurutnya dalam buku ini memuat nilai yang dapat menjadi panduan bagi aktivis mahasiswa zaman now meskipun menurutnya ada bab yang memuat bahasan-bahasan yang dianggap terlalu tinggi untuk anak milenial.

Setelah mengurai berbagai problem yang dihadapi generasi milenial, Diskusi yang dipandu Hanry Basel (koordinator pendudukan gedung DPR/MPR pada 1998) itu mengemukakan poin kunci bahwa aktivis kampus zaman now memerlukan panduan ditengah hiruk pikuk hidup di era disrupsi saat ini.

Ubedilah Badrun pada sesi tanya jawab mengemukakan bahwa buku karyanya dapat menjadi panduan aktivis kampus era milenial karena merupakan jawaban dari kegelisahan generasi milenial.

Diantara panduan yang ditawarkan Ubedilah untuk generasi aktivis milenial adalah;

Pertama, pentingnya penguatan tradisi intelektual dengan memperkuat budaya baca, diskusi, meneliti, menulis, dan peduli sesama karena dengan budaya tersebut akan terbentuk nalar kritis yang konstruktif dalam bentuk Critical thinking yang kuat. “Budayakan critical thingking, karena critical thinking adalah modal penting generasi milenial untuk memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi untuk menjawab tantangan zamanya” ujar Ubedilah Badrun.

Kedua, aktivis mahasiswa milenial perlu bersinergi berjejaring berkolaborasi dengan berbagai elemen mahasiawa dan masyarakat.

Ketiga, aktivis mahasiswa milenial perlu memiliki kesadaran kuat untuk menghargai keragaman.

Ketiga, aktivis mahasiswa milenial dalam melakukan gerakan harus dibingkai dalam kerangka mengutamakan national interest (kepentingan nasional).

Keempat, aktivis mahasiswa milenial memerlukan data yang valid yang terintegrasi dalam sistem big data yang dibuat.

Kelima, aktivis mahasiswa milenial perlu memiliki tradisi spiritual yang baik.

Keenam, aktivis mahasiswa milenial perlu memiliki tradisi kepekaan sosial yang baik. Sebab tradisi kepekaan sosial itu melatih mereka untuk responsif terhadap berbagai persoalan sosial disekitarnya.

“Buku ini, meski belum utuh menarasikan kebutuhan generasi milenial, tetapi kehadiranya bisa menjadi panduan bagi aktivis kampus generasi milenial” tutupnya dalam diskusi malam itu.

Baca juga: Tri Dharma Perguruan Tinggi, Hal yang harus mahasiswa baru ketahui.

The post Aktivis Mahasiswa Milenial Memerlukan Panduan appeared first on UNJKita.com.

Baru-baru ini, tersiar kabar bahwa rektorat UNJ seolah terkesan abai dalam pelaksanaan KKN. Carut marutnya pelaksanaan KKN/KKL menjadi isu yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Yang terparah, munculnya broadcast di sosial media dari salah satu fakultas bahwa pelaksanaan KKN tidak akan mendapatkan biaya KKN dari kampus, kecuali biaya kelompok yang besarannya hanya 1 juta rupiah. Innalillahi. Dimana pertanggung jawaban kampus terhadap mahasiswanya yang akan melaksanakan KKN selama 1 bulan penuh?

Tak berhenti sampai disitu. Sepertinya kampus ini memang tak lepas dari berbagai persoalan. Ketentuan pelaksanaan UKT seperti yang tertuang dalam Permendikbud No. 73 Tahun 2014 sepertinya tidak berlaku di kampus ini. Tidak adanya transparasi yang jelas dalam penetapan UKT, tidak jelasnya mekanisme penurunan biaya UKT yang terkesan “lempar-lemparan” antar petinggi kampus, dan yang lebih mengusik nurani kita adalah betapa menyakitkannya ucapan Rektor terhadap mahasiswanya dengan ujaran “kalau tidak bisa kuliah, silakan cuti atau menarik diri”. Padahal, kampus, dalam skala terkecil harus menjamin warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kegeraman mahasiswa UNJ pun bukan saat ini saja. Lihatlah bagaimana permasalahan perparkiran yang seolah menjadi isu abadi yang tak pernah diselesaikan. Fasilitas perparkiran yang tidak layak dan lebih pantas disebut kandang domba. Ditambah, perubahan dari BEM Jurusan menuju BEM Prodi yang terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan sarana penunjang kegiatan, hingga kita masih ingat betul, betapa ingkarnya janji rektorat bahwa ingin mengadvokasi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen FIS. Dan, masih lekat betul dalam ingatan kita bagaimana mahasiswa FMIPA melakukan aksi di kampus A karena menolak kepindahan mereka dari kampus B. Kampus kita diramaikan dengan mahasiswa FMIPA yang menolak kepindahan ke kampus A dikarenakan fasilitas penunjang belum siap.

Berbagai runtutan fenomena itu membuat publik UNJ tersentuh nuraninya. Berbagai tulisan kritik terhadap birokrasi UNJ dilontarkan. Namun bukannya evaluasi diri, rektorat UNJ malah terkesan anti-kritik. Beberapa mahasiswa harus berulang kali mondar-mandir bertemu dekan, dosen, hingga bawahan Rektor untuk dimintai penjelasan. Bahkan disela-sela klarifikasi itu juga diselingi ucapan “dipidanakan”, “pencemaran nama baik”, hingga “skorsing atau Drop out”. Seperti tak ada harga dirinya saja sebagai seorang mahasiswa. Kritik dibungkam, pengkritik dicari, dan mengingatkan dianggap menyatakan peperangan. Lihatlah ketika sebuah lembaga pendidikan yang kini bertransformasi tak ubahnya bak miniatur rezim orde baru. Apakah dengan mengatakan kebenaran, kami harus menjadi musuhmu?

Dalam merespon runtutan permasalahan di atas yang semakin pelik. Selasa 29 Desember 2015 lalu, –dengan diiringi upaya “peredaman” oleh dekanat fakultas, diadakannya Focus Group Discussion mahasiswa se-UNJ untuk mencari titik terang benang kusut yang terjadi di kampus pendidikan ini. Sebanyak lebih dari 350 mahasiswa menghadiri diskusi kala itu. Di akhir diskusi, seluruh elemen mahasiswa yang terdiri dari BEM UNJ, seluruh BEM Fakultas & tim aksi se-UNJ, ketua lembaga terpilih se-UNJ, didaktika dan gerakan #AdiliAndri, hingga organisasi ekstra-kampus se-UNJ, dan seluruh mahasiswa UNJ yang hadir kala itu sepakat untuk membentuk gerakan intelektual kritis-solutif yang terhimpun dalam ALIANSI MAHASISWA UNJ BERSATU.

Fokus gerakan Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu adalah mengawal isu dalam kampus yang ada di UNJ. Terbaru, tertanggal 30 Desember 2015, dengan perantara BEM UNJ, Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada rektorat UNJ untuk menempuh jalur dialogis dalam menyelesaikan permasalahan. Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu menungu itikad baik rektorat UNJ hingga tanggal 5 Januari untuk memenuhi undangan tersebut. Jika tidak ada kabar baik, maka Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu siap untuk mendatangi rektorat UNJ secara bersama-sama,

Carut marut permasalahan internal kampus UNJ yang semakin pelik, hingga menguak kesadaran bersama. Dan hal ini perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu, dengan ini menyampaikan 7 Tuntutan Aspirasi Mahasiswa UNJ (TUNAS MAHASISWA UNJ), sebagai berikut;

1. Menuntut rektorat UNJ untuk melibatkan elemen mahasiswa yang diwakili oleh BEM UNJ dalam penetapan kebijakan-kebijakan strategis kampus, terutama kebijakan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa;
2. Mendesak rektorat UNJ untuk memberikan fasilitas perparkiran yang layak dan aman;
3. Menuntut evaluasi pelaksanaan KKN dan KKL secara menyeluruh dengan mahasiswa;
4. Mendesak pihak kampus untuk melakukan transparansi penetapan UKT, memberikan alur yang jelas terhadap penurunan UKT, dan UNJ harus menjamin tidak ada mahasiswa yang cuti atau berhenti kuliah karena tidak mampu membayar UKT;
5. Dalam perubahan BEM Jurusan ke BEM Prodi, rektorat UNJ harus menjamin ketersediaan fasilitas sekretariat dan pendanaan yang jelas untuk masing-masing BEM Prodi;
6. FMIPA hanya akan pindah jika fasilitas penunjang akademik dan organisasi di kampus A telah tersedia;
7. Menuntut rektorat UNJ untuk merealisasikan janjinya untuk mengadvokasi korban pelecehan seksual, menonaktifkan AR dan mendesak untuk dibuatnya kode etik antara mahasiswa dan dosen UNJ agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Tertanda,
Ahmad Firdaus
Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu

#SaveUNJ
#UNJMenggugat
#MahasiswaUNJBersatu

The post Tujuh Tuntutan Aspirasi Mahasiswa UNJ appeared first on UNJKita.com.