Dalam artikel pada laman belmawa.ristekdikti.go.id (2/10/17) yang berjudul “Intan Ahmad: Pendidikan Bersifat Universal” kita kembali diingatkan bahwa, tugas dari Intan Ahmad, selepas beliau ditunjuk per 25 September 2017 menjadi Pejabat Pelaksana Harian (Plh), dan kemudian menjadi Pelaksana Tugas ialah: pertama, membenahi Program Pascasarjana, terutama untuk Program Doktor (S3), agar seluruh aspeknya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Kedua, mengawal jalannya pemilihan rektor hingga terpilih Rektor definitif.

Untuk mengukur kinerja Intan Ahmad terkait tugas pertamanya memerlukan beberapa indikator yang beberapa di antaranya berangkat dari kasus yang telah mencoreng nama UNJ di antaranya sebagaimana diolah dari berbagai sumber: menyelesaikan kasus nomor induk manipulatif, menyelesaikan persoalan absensi manipulatif, membuat inovasi –setidaknya di UNJ- kebijakan sehingga tidak ada kasus percepatan waktu kuliah yang tidak wajar, menyelesaikan proporsi yang wajar terkait promotor pembimbing dan mahasiswa, menyelesaikan kasus plagiarisme. Dari poin-poin tersebut, penulis yang memiliki keterbatasan akses terkait perkembangan perbaikan kampus, mengenai hal itu agaknya tak keliru jika penulis mula-mula memilih untuk berprasangka baik, setidaknya sampai tugas tersebut dalam perjalanannya tidak mengindikasikan sebaliknya, sehingga penulis tidak dapat berkomentar banyak.

Ada pun tugas kedua Intan Ahmad, dilihat dari hasilnya telah sampai pada kata selesai Kamis lalu –setidaknya sebelum pelantikan rektor definitif yang baru. Yang perlu dicermati ialah tugas kedua ini sejatinya bukan hanya soal penyelenggaraan, namun lebih dari itu, yaitu pengawalan. Agar rektor (definitif) terpilih merupakan sosok yang dapat membawa UNJ ke arah yang (jauh) lebih baik dari sebelumnya. Adapun mengenai pengawalan yang dimaksud, penulis juga tidak akan berkomentar lebih jauh. Anggapan suksesnya pengawalan Pilrek di luar sana, dilihat dari telah terpilihnya seorang rektor, dengan sendirinya penulis harapkan akan memperkaya diskursus yang akan muncul belakangan.

Kendati penulis tidak sama sekali cukup baik mengukur kedua tugas di atas, agaknya dari tulisan-tulisan semacam ini penulis berharap dapat mendapat respon yang baik mengenai kedua hal tersebut. Entah itu tanggapan dari yang lainnya yang lebih paham ihwal kedua persoalan tersebut. Ataupun juga termasuk respon yang baik jika muncul tulisan-tulisan yang sifatnya mengoreksi agar menjadi autokritik bagi penulis dan memperkaya diskursus melalui tulisan yang agaknya belakangan mengalami deklinasi di kalangan mahasiswa UNJ.

Lalu, masih dari dua hal tersebut. Setelah rektor baru kadung terpilih, agaknya kita perlu terus mengawalnya, sehingga boleh jadi tugas-tugas perbaikan di UNJ, entah itu di luar misi perbaikan dua tahun terakhir ini, atau pun jika ada misi perbaikan dua tahun terakhir ini yang belum rampung sepenuhnya, dapat disegerakan sesegera mungkin, semisal merumuskan kebijakan yang tidak akan lagi kecolongan nomor induk manipulatif seperti sebelumnya, hingga langkah-langkah kontra plagiarisme.

Kemudian, untuk sampai kepada semua harap –soal-soal perbaikan UNJ- itu, agaknya penulis akan (kembali) mengutip opini yang ditulis oleh Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi UNJ, yang berjudul “Wajah Kampus Mulai Bopeng?” pada laman unjkita.com (4/5/17). Dimana pada tulisannya, Ubedilah Badrun menuliskan kembali ciri-ciri Perguruan Tinggi sebagai miniatur peradaban dari bukunya yang berjudul “Pendidikan Proyek Peradaban yang Terbengkalai” (2006). Parameter minimal perguruan tinggi bercirikan miniatur peradaban, jika: pertama, kampus memiliki kultur intelektual. Kedua, kultur demokratis. Serta ketiga, profesional dibingkai dalam kredo Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk melacak gambaran normatif mengenai kultur akademik agaknya dapat dilihat dari peringkat UNJ secara nasional dalam Siaran Pers Kemenristekdikti Nomor: 147/SP/ HM/BKKP/VIII/2019 yang dinukil dari laman resmi ristekdikti.go.id (16/8/19) pada artikel yang berjudul “Menristekdikti Umumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019, Fokuskan Hasil dari Perguruan Tinggi”, dimana UNJ bertengger pada peringkat 59 (klaster 2), setelah sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut UNJ bertengger pada peringkat 26 (Kemenristekdikti, 2017) dan 19 (Kemenristekdikti, 2018), serta turunnya akreditasi UNJ dari A ke B, berdasarlan SK BAN-PT No. 4333/SK/BAN-PT/Ak-INV/PT/XI/2017 (dilihat di laman banpt.or.id pada hari Kamis, 19/9) yang diakibatkan problem serius yang disinggung pada awal tulisan ini.

Jika kemudian dijabarkan secara substantif, maka akan ada deret pertanyaan yang kesemuanya akan terjawab dengan baik jika penguasa kampus mendorong kemajuan kultur intelektual kampus. Pembangunan-pembangunan intelektual akan terbangun baik jika penguasa kampus memerhatikan kebijakan, pembiayaan, dan keberpihakannya pada dosen dan mahasiswa. Dimana pertanyaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif (Ubedilah Badrun, 2017):

Pertanyaan kuantitatifnya, sejauh mana penguasa kampus mendorong tradisi-tradisi intelektual di kampus: mulai dari habituasi membaca, diskusi, menulis, hingga meneliti?. Sedangkan pertanyaan kualitatifnya, seperti: buku apa yang dibaca?; sejauh mana pemahaman atas buku yang sudah dibaca?; apa output dari buku yang dibaca?; dan pertanyaan-pertanyaan kualitatif lainnya –hingga pertanyaan-pertanyaan mengakar lainnya- yang dikembangkan dari pertanyaan kuantitatif lainnya.

Selanjutnya, kultur demokratis. Dimana kita dapat meminjam ciri-ciri kultur demokratis dari apa yang dituliskan Sudarminta (1996) dan Maran (2001) yang dikutip dari Sahya Anggara dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia” (2013), yaitu: (1) persetujuan rakyat; (2) partisipasi efektif rakyat dalam pembuatan keputusan politik yang menyangkut nasib mereka; (3) persamaan kedudukan di hadapan hukum; (4) kebebasan individu untuk menentukan diri; (5) penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; (6) pembagian pendapatan yang adil; (7) mekanisme kontrol sosial terhadap pemerintah; (8) ketersediaan dan keterbukaan informasi. Ataupun berdasarkan political performance parameter demokrasi yang dikemukakan G. Bingham Powell Jr. sebagaimana penulis kutip dari Akhmad Syafrudin Syahri dalam Jurnal Cakrawala, Vol. 10, No. 1 (2010) yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru dalam Bayang-Bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, yaitu: (a) legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya; (b) pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada praktiknya minimal terdapat dua partai politik; (c) sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih; (d) pemilihan secara rahasia dan tanpa dipaksa; (e) dan adanya hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Maka, berdasarkan beberapa ciri-ciri yang telah diungkap di atas, dengan beberapa penyesuaian sebagaimana soal partai yang artinya dalam konteks kampus ialah soal calon rektor yang lebih dari satu, penulis berharap tidak ada lagi pembubaran diskusi, tidak ada lagi dosen dan mahasiswa yang dilaporkan ke kepolisian atau bentuk-bentuk pembungkaman lainnya karena berusaha membangun diskursus melalui tulisan –jika tidak disebut mengoreksi- atau media aspirasi lainnya, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, yang pada kesempatan kali ini penulis enggan menuliskannya, karena penulis sangat berharap perbaikan-perbaikan yang ada di depan sana akan menegasikan pengalaman-pengalaman kontra demokrasi sebelumnya.

Yang terakhir ialah kultur profesional, yang pada kesempatan kali ini penulis mengharapkan sesuatu –di samping harapan-harapan lain yang pada kesempatan kali ini belum mendapat tempat dalam keseluruhan tulisan ini- dari terpilihnya pemimpin baru kampus tercinta. Dimana penulis berharap, jika pernah terjadi, ataupun jika belum pernah terjadi, ataupun jangan sampai terjadi (kembali) hal-hal yang menciderai akuntabilitas sebagai cermin dari profesionalitas kerja-kerja seluruh civitas akademica kampus, seperti, sebut saja, misalnya oknum verifikator yang ‘menanyakan’ (kembali) kesediaan pembayaran Sumbangan Pembangunan Universitas (SPU) saat mahasiswa baru yang bermaksud banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena keberatan dengan UKT yang telah ditetapkan setelah diumumkan di Siukat (Sistem Uang Kuliah Tunggal) melalui daring. Kian jelas sejauh mana prinsip akuntabilitas yang dipegang setelah kita tahu bahwa ada pimpinan yang seharusnya bertanggungjawab mengenai persoalan tersebut mengaku tidak tahu menahu jika hal tersebut terjadi. Hal tersebut, selain menciderai prinsip akuntabilitas, juga menjadi ironi tersendiri, yang dengan sendirinya memunculkan pertanyaan lanjutan apa sebenarnya yang dimaksud prinsip sukarela dalam SPU setelah deret pertanyaan lainnya yang juga menjadi tanda tanya besar. Sekalipun, jika itu perbuatan oknum, seharusnya ada tindakan-tindakan serius berupa pengusutan, sanksi, serta tindakan preventif agar hal yang demikian tidak kembali terulang.

Mengenai problem SPU yang disinggung sebelumnya, (sudah, sedang, dan akan) menjadi tanda tanya besar setelah tanda tanya lain yang telah mendahuluinya atau pun di depannya; mulai dari konsep permintaan kesediaan yang terlalu awal, yang bisa jadi dapat memengaruhi alam pikiran calon mahasiswa baru yang menjadi sangsi jika memilih tidak atau bahkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transparansi yang seharusnya menjadi hak mahasiswa, karena hal itu termuat dalam Butir b, Pasal 63 Tentang “Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip” pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi”, juga yang pada perjalanannya, SPU mengalami perubahan –setelah tahun kedua- mengenai standar besaran nominal jika memilih bersedia dan memilih ‘Iya’. Bukan tidak mungkin ke depannya mekanisme SPU yang menghianati tujuan awal diberlakukannya UKT ini mengalami berbagai perubahan (kembali), yang tidak menutup kemungkinan akan terus menjauh dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa karena kita –mungkin- sudah (pura-pura) lupa apa bedanya pendidikan dan jual-beli suatu komoditas.

Bukan tidak mungkin ke depannya mekanisme SPU yang menghianati tujuan awal diberlakukannya UKT ini mengalami berbagai perubahan (kembali), yang tidak menutup kemungkinan akan terus menjauh dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa karena kita –mungkin- sudah (pura-pura) lupa apa bedanya pendidikan dan jual-beli suatu komoditas.

Sekurang-kurangnya, mungkin hal-hal di atas perlu menjadi perhatian bagi civitas akademica UNJ, atau khususnya bagi rektor terpilih beserta calon wakil-wakilnya atau pimpinan kampus lainnya, di samping visi dan misi yang sudah dijanjikan. Pun juga penulis tergugah untuk akhirnya menyinggung tulisan yang dimuat di laman didaktikaunj.com yang berjudul “Antara Ada dan Tiadanya Rektor”. Agaknya kita perlu berkontemplasi mengenai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan lebih-lebih apa yang dimaksud pendidikan. Jangan sampai kampus yang katanya sempat merindukan rektor –definitif-, malah kemudian tidak merasakan perbedaannya ihwal pemaknaan pendidikan. Jangan sampai logika pasar yang terbentuk karena tuntutan agar dapur selalu ngebul itu membuat kita tak jernih membedakan antara pasar dan pendidikan, sehingga pihal satu ingin pendidikan dibayar sesuai fasilitasnya, lebih-lebih kalau bisa juga menguntungkan, pihak lainnya terpaksa kudu sesegera mungkin lulus dan fokus mengembalikan pengeluaran yang sudah dikeluarkan selama menempuh studi selama ini, terlepas entah bagaimana caranya. Dari sana, kekeliruan memaknai pendidikan, –boleh jadi- akan terjadi simplifikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang disinyalir membuat kultur intelektual kita mengalami kemandekan; yang seharusnya dari sanalah kita memperbaiki citra kampus tercinta sebagai institusi pendidikan yang dimana kita bermimpi kelak dari sana akan lahir suatu peradaban yang gilang-gemilang.

Wallahu ‘alam bishshowab

Asrul Pauzi Hasibuan

The post Terpilihnya Rektor dan Perbaikan UNJ appeared first on UNJKita.com.

Kemudian memang hakikat seorang manusia dilahirkan ke dunia salah satunya adalah untuk menjadi khalifah (pemimpin) di Bumi. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.”

Ditegaskan kembali, memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, pemimpin bagi dirinya sendiri (seperti mengendalikan nafsu dan menggerakkan diri untuk beribadah) dan/ atau pun pemimpin bagi orang lain karena telah dianugerahi jiwa dan sifat kepemimpinan yang lebih oleh Allah swt. Kepemimpinan juga aspek yang penting dalam diri seseorang. Orang yang sama sekali tidak memiliki rasa kepemimpinan, maka hidupnya akan selalu mengikuti hawa nafsunya, dan menzhalimi dirinya maupun orang lain.

Seorang pemimpin adalah inspirator perubahan dan visioner, yaitu memiliki visi yang jelas tentang arah yang akan dituju dalam organisasinya. Seorang pemimpin memiliki kerinduan untuk membangun dan mengembangkan bawahannya, sehingga ia mampu membina para pemimpin generasi selanjutnya. Pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya dan senantiasa memerhatikan kebutuhan mereka demi kesejahteraan dan keadilan. Kepedulian seorang pemimpin merupakan impian dan harapan orang –oranng yang dipimpinnya. Hal ini dapat terwujud jika pemimpin tersebut memiliki jiwa kepemimpinan.

Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen, bahkan kepemimpinan adalah inti dari manajemen.(1)

Kepemimpinan dalam Islam mengalami perkembangan pesat, terbukti dengan berbagai kajian mengenai politik Islam, bahkan menjadi salah satu bidang ilmu yang dikaji secara khusus sebagai bagian dari kajian fiqh, yang disebut dengan fiqh siyasah atau politik Islam.(2) Secara garis besar, fiqh politik Islam mempelajari tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin, serta bagaimana seseorang bisa dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan. Maka, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dalam politik, yang kemudian sedikitnya kita kiaskan sebagai bentuk umum.

Suyuti Pilunga (1995 : 5-8) menyebutkan dasar dari Al Qur’an, yang dijadikan prinsip-prinsip umum perbuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin, di antaranya sebagai berikut.(2)

1. Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah swt.
Sesuai dengan perintah Allah pada QS. An Nisaa : 59, Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisaa : 59).
Ayat tersebut menunjukkan bahwa taat pada Allah dan Rasul adalah hal yang pertama, kemudian pula dapat kita lihat pada pidato pertama Abu Bakar setelah menjadi khalifah:
“……….. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku. Kini marilah kita menunaikan Shalat, semoga Allah Subhanahu Wata’ala melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.”

2. Prinsip Keadilan
Diterangkan dalam QS An Nisaa ayat 58 :
۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An Nisaa : 58)

3. Prinsip Persamaan (Musawah)
Semua memiliki hak yang sama untuk berpendapat, baik itu atasan ataupun bawahan. Karena pada hakikatnya sesama muslim adalah bersaudara, tidak berhak bagi siapapun untuk menjatuhkan atau tidak menghormati yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Hujurat ayat 49 :
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS Al Hujurat : 10)

4. Prinsip Musyawarah
Musyawarah dilakukan karena setiap manusia memiliki kepentingan, pendapat, kemampuan intelektual, dan tujuan yang berbeda. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Asy Syu’ara ayat 38 :
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa latar belakang munculnya pemimpin dan kepemimpinan adalah sunnatullah, karena prinsip-prinsipnya pun sudah tertera jelas di Al Qur’an. Sudah selayaknya seorang pemimpin muslim mengambil arti dari kepemimpinan berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah. Begitu pun dengan orang-orang yang memiliki hak untuk memilih, mereka harus memilih pemimpin ideal yang sudah tercantum dalam sumber pada hukum Islam.

Pemimpin tidak boleh menyeleweng, dan yang memilih harus teliti betul siapa yang dipilihnya. Karena setiap diri kita akan dimintai pertanggung jawabannya sebagai pemimpin di akhirat nanti.

Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarga, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemmpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Di sini muncullah pentingnya mengadakan dan mengikuti latihan-latihan yang bersifat membangun dan mengenalkan jiwa kepemimpinan. Jangan sampai generasi ini adalah yang tersebut dalam salah satu hadits Rasulullah saw. :
“Sepeninggalanku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin baru yang kata-katanya tak boleh dibantah. Mereka meloncat ke sana-ke mari dalam api kekuasaan bagaikan monyet.”
Na’uudzubillahi min dzalik.

Oleh: Alyaa Dinda Aisyah

Daftar Pustaka :
(1)Drs. Beni Ahmad Saebani dan M.Si., Ii Sumantri, M.Ag., Kepemimpinan, Hlm. 6.
(2)Beni Ahmad Saebani dan M.Si., Ii Sumantri, M.Ag., Kepemimpinan, Hlm.43.Beni Ahmad Saebani dan M.Si., Ii Sumantri, M.Ag., Kepemimpinan, Pustaka Setia, 2014.
ww.tafsirq.com/

The post Kepemimpinan Dalam Kacamata Islam appeared first on UNJKita.com.