Maka betapa bahayanya menjadi bucin ketokohan ini. Kita terancam menipu dan membodohi diri sendiri. Bahaya dan rugi juga sebenarnya buat sang tokoh. Karena si bucin kerjanya hanya menjilat-jilat, memuji-muji melulu dan tidak enakan mengkritik. Akibatnya sang tokoh bisa merasa benar-benar saja dengan apa yang diucapkan dan dilakukannya. Dia jadi tidak tahu kesalahannya, dan dengan begitu, dia tidak memperbaikinya. Citra baiknya pun terancam merosot.

Padahal, kita, umat Islam, sebenarnya sudah memahami dan meyakini bahwa hanya Nabi sajalah yang terjaga dari kemaksiatan dan dosa (ma’shum). Selain Nabi, kita semua tak luput dari kedua hal itu. Tapi kita mendadak lupa dengan hal mendasar ini manakala kita menjadi bucin. Seakan-akan kita menyejajarkan tokoh kita dengan para Nabi.

Yang bisa salah dan berdosa ya kita-kita ini dan tokoh-tokoh idola kita, seperti Prabowo, Jokowi, Kiai Ma’ruf, Sandiaga Uno, Megawati, SBY, Amien Rais, Fadli Zon, Budiman Sudjatmiko, Rocky Gerung, Fahri Hamzah, Eggi Sudjana, Kivlan Zen, Habib Rizieq, Yusril, Mahfud MD, Ahok, Anies, Gus Dur, Gus Mus, Kiai Said Aqil, Quraish Shihab, Cak Nur, Cak Nun, Syafii Maarif, Haidar Bagir, Felix Siauw, Ulil Abshar Abdalla, Tengku Zulkarnain, UBN, UAS, Natsir, Aidit, Karl Marx, Pramoedya Ananta Toer, Hamka, Bung Karno, dan tokoh-tokoh lainnya.

Karena mereka semua bisa salah, maka tidak bisa kita benarkan semua omongan, sikap, dan perilakunya. Juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya omongan, sikap, dan perilakunya. Lantaran mereka juga bisa benar. Jadi, mending kita lebih melihat pada pikiran, ide, gagasan, paham, nilai, dan gerak yang dibawa dan dilakukan oleh sang tokoh. Bukan malah tertawan dengan ketokohan. Ini agar pikiran kita bisa merdeka, kritis, jujur, proporsional, dan objektif dalam menilai tokoh baik ketika mereka benar maupun salah.

Kalau tokoh-tokoh tadi salah, maka sudah sepatutnya dikritik. Tentu dengan niat meluruskan. Bukan “meludahinya” dengan caci maki, dan merasa paling benar sendiri atau sampai mengulik-ulik masalah pribadinya dan mencari-cari kesalahannya yang lain. Sementara jika mereka benar, sudah selayaknya didukung dan diikuti. Tentu juga dengan cara-cara yang tidak berlebihan. Tidak lantas mengkultuskan atau mensucikannya. Sewajarnya sajalah. Karena sekali lagi, tokoh-tokoh ini bukan Nabi.

Tidak Ikut Masuk Penjara dan Kemakan Hoax
Dengan kita menyadari bahwa tokoh-tokoh tadi bisa salah, maka kita bisa tidak ikut masuk penjara bersama sang tokoh. Maksudnya begini. Bisa saja tokoh-tokoh itu melanggar hukum. Entah karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, atau kekhilafannya melakukannya. Kalau kita menjadi bucin, maka kita akan menganggap perbuatan tokoh itu tidak melanggar hukum. Bahkan kita turut mendukung dan mengikuti langkahnya. Akibatnya bisa berjamaah masuk bui.

Selain bisa masuk bui, menjadi bucin bisa membuat diri kita kemakan hoax. Di era banjir informasi ini, tokoh-tokoh kita bisa saja menyebarkan hoax. Mungkin saja karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuannya. Kalau kita jadi bucin, maka kita akan langsung percaya begitu saja dengan hoax yang disebarkan sang tokoh. Karena bagi kita, apa yang disebarkan sang tokoh pasti benar atau info valid. Apalagi info itu menguntungkan kubunya dan merugikan lawannya. Maka dengan semangat 45, jempol kita akan menyebarluaskannya ke facebook, twitter, instagram, dan grup-grup whats app keluarga! Demi longsornya wibawa lawan. Sialnya, kita tidak tahu kalau informasi itu sebenarnya hoaks. Belakangan hari baru tahu ketika dilaporkan lawan ke polisi dan akhirnya kita harus menginap di penjara. Lalu kita tertunduk malu dan menyesal di pojok sel. Ya, benar, penyesalan memang selalu datang terlambat.

Tapi kalau kita bukan dari golongan bucin, maka kita akan lebih kritis dan hati-hati dalam membaca dan menyebarkan informasi dari sang tokoh tadi. Salah benarnya informasi ditelusuri dengan pencarian berbagai data dan fakta. Sehingga kesimpulan informasi itu benar atau hoax akan terjawab valid. Sehingga kita tidak kemakan hoaks. Ini semua dilakukan bukan berarti kita tidak sedang menghormati tokoh. Bukan begitu. Tapi dengan melakukan itu, justru kita membantu memberi tahu ke tokoh bahwa ini hoax loh Pak, Bu. Tokoh yang rendah hati dan open mind tentu akan senang dan berterimakasih kepada kita. Karena ia jadi tahu bahwa informasi yang disebarkannya itu hoax. Dan selanjutnya ia bakal mengklarifikasi kepada publik agar tidak ikut kemakan hoax.

Maka, mari kita segera insyaf dan mengakhiri kisah hidup menjadi bucin ketokohan. Sudah saatnya kita move on, guys di bulan Ramadhan ini!

Andi Ryansyah, Esais tinggal di Jakarta

The post Bucin Ketokohan appeared first on UNJKita.com.

“FSLDK akan terus mengawal isu ini, sampai benar benar saham bir di DKI Jakarta dilepas”

Terang Mujahid, Ketua Pusat Komunikasi Daerah FSLDK Jadebek, didepan gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Aksi tersebut dimulai pukul 13.30 WIB yang diawali dengan berjalan kaki dari depan Balaikota menuju Gedung DPRD DKI. Dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Totalitas Perjuangan dan orasi ilmiah dari Ketua LDK serta pembacaan puisi dan teatrikal.

Pada pukul 14.00 WIB perwakilan FSLDK antara lain Mujahid UNJ, Firdaus UNJ, Suhandi UNJ, Bayu UI, Fuad STIE IGI melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, yaitu Syarifudin dari fraksi Partai Hanura, Komisi B (Perekonomian). Hasil audiensi tersebut sebagai berikut:

1. Pernyataan penolakan penjualan saham bir hanya pernyataan individu, bukan pernyataan DPRD.

“Pernyataan kontroversial yg dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Edi Marsudi dari Fraksi PDIP dan Bestari dari Fraksi Nasdem bukanlah merupakan suara DPRD secara kelembagaan, melainkan suara mereka sebagai individu” Terang Syarifudin.

2. Belum ada pembahasan mengenai penjualan saham bir di Badan Musyawarah karena surat belum diterima Komisi B DPRD dari Sekretaris Dewan.

Aksi ditutup oleh ketua Puskomda FSLDK Jadebek Mujahid Robbani Sholahuddin dengan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA);

2. Mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menyetujui rencana Pemprov dalam menjual saham perusahaan bir karena rakyat DKI Jakarta lebih membutuhkan air bersih, sekolah dan fasilitas publik lainnya daripada air beralkohol;

3. Menolak caleg-caleg dari parpol di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta;

4. Mengajak rakyat DKI Jakarta untuk tidak memilih caleg-caleg dari parpol di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta karena terbukti tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

The post Rilis Aksi Gruduk DPRD DKI appeared first on UNJKita.com.

“Selain kritik bocoran kisi-kisi, KPU juga akan mengevaluasi teknis dan mekanisme debat selanjutnya,” Ungkap Wahyu Setiawan (18/1) selaku Komisioner KPU disitir dari laman sindonews.com.

Debat pilpres merupakan sarana baik untuk mencerahkan publik, salah satunya terkait penjelasan visi dan misi yang komprehensif dari masing-masing calon pasangan. Harapannya, visi dan misi kontenstan akan dieksplorasi saat debat hingga ke akar-akarnya. Visi dan misi akan tereksplorasi dengan format debat yang baik. Pada gilirannya, diharapkan pula bahwa kontestan akan saling bertanya dan menjawab sebagai bentuk uji kualitas satu sama lain mengenai ide besar yang diusung.

Namun, debat pilpres putaran pertama tidak menghadirkan itu sehingga KPU selaku formatur debat menuai banyak kritik. Selain itu, juga tak kalah penting ialah pada debat tersisa performa masing-masing calon harus cerdas dan kritis sehingga akhirnya membuka tabir pembeda yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon.

Pada debat pertama, publik kurang tercerahkan karena muncul pertanyaan dan jawaban diklaim berbasis data. Namun, ketika dilakukan crosscheck tidak lebih berangkat dari tendensi.

Contohnya, pertanyaan yang di dalamnya mempertanyakan tentang caleg eks napi korupsi, capres Joko Widodo menyebut Partai Gerindra paling banyak terkait hal itu dengan mengklaim menukil data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Namun, ternyata dihimpun dari beberapa media, rilis data dari ICW terbaru malah menunjukkan Partai Golkar sebagai penyumbang tertinggi jumlah caleg eks-napi korupsi.

Kemudian soal tax ratio yang Prabowo Subianto katakan bahwa sekarang hanya menyentuh 10% bahkan kurang. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2018 tax ratio sebesar 11,5%. Ini yang dimaksud publik menjadi kurang tercerahkan pada debat pertama. Ini mengkhawatirkan karena bisa publik saja mengonsumsinya mentah-mentah, mengingat literasi bangsa ini belum atau masih jauh dari kata baik. Hal semacam itu seharusnya dihindari, karena berpotensi memperkeruh suasana.

Untuk memunculkan iklim debat yang diharapkan tampaknya bisa dilakukan beberapa hal di antaranya; pertama, KPU dapat mengonsep format debat hingga dapat mengeksplorasi Grand Design kedua pasang calon sesuai tema yang diangkat.

Kedua, kontestan pilpres harus bijak, beritikad baik sebagai negarawan dalam debat, hingga tidak lagi keluar data-data keliru sebagai bentuk tanggungjawab mencerahkan calon pemilih dan mencerahkan kondisi masyarakat yang sempat keruh di tengah kontestasi politik ini.

Suntingan setelah dipublikasi di koran sindo dalam rubrik “Poros Mahasiswa” pada Kamis (24/1/19)

The post Mendorong Debat yang Mencerahkan appeared first on UNJKita.com.

“Selain pemahaman politik, kami concern tentang menaikan kontribusi anak muda terhadap negara melalui pengabdian masyarakat khususnya sektor publik,” tutur Neildeva.

Menurut Neildeva Generasi Melek Politik bertujuan untuk mengemas politik menjadi ramah dan menyenangkan bagi anak muda dan mencipatakan represntasi politik anak muda di masa depan. Yang terpenting adalah menjadi wadah penghubung antara pemerintah dan sumber referensi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan generasi muda.

“Tujuan utama adalah menaikan level political participation anak muda karena itu elemen terpenting dalam hidup bernegara di negara demikrasi,” tegas Alva Lazuardi selaku Analis Politik di Generasi Melek Poilitik.

Menurut perspektif anggota Generasi Melek Politik banyak sekali permasalahan yang dihadapi dengan exposure yang terjadi sosial media dan pemberitaan politik, generasi milenial harus siap dengan segala kondisi dan koensekuensi yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu, Generasi Melek Politik membuat kegiatan mengenal politik yang mudah dikonsumsi. Dengan menyajikan konten secara visual dan “millennials-friendly” para generasi muda diajak mendalami politik.

Selain itu, Generasi Melek Politik sering melakukan brainstorming dan berdiskusi yang berlokasi di tempat nongkrong dan co-working space supaya menyesuaikan dengan kegemaran generasi milenial. Kegiatan yang pernah di buat adalah Kongres Milenial, diskusi Dua Triliyun Bisa Apa?, diskusi Ready to Get Political: Why Does It Matter to You?, dan banyak lagi.

“Bila ingin perubahan di Indonesia maka anak muda harus bergerak. Demokrasi itu seperti marathon ketika satu generasi sudah melakukan kewajibannya, maka diisi oleh generasi selanjutnya,” ujar Alva.

Sejalan dengan itu, dijelaskan bahwa peluang generasi milenial dalam mengambil andil di dunia politik sangatlah besar, yang terpenting ia mampu konsisten, bekerja keras dan mengetahui apa yang benar-benar ia inginkan. Selain itu, tentukan tujuan untuk menjadi researcher, political party leader, stategist atau banyak sekali posisi di perpolitikan yang membutuhan pembaharuan dari anak muda.

The post Generasi Milenial Harus Melek Politik appeared first on UNJKita.com.