Rilis Aksi Gruduk DPRD DKI

Jakarta – Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) se-Jadebek melakukan Aksi Gruduk DPRD DKI Jakarta. Aksi tersebut dihadiri oleh lebih kurang 100 orang dari berbagai kampus seperti UNJ, UI, STEI SEBI, STIE IGI, dan Polimedia.

“FSLDK akan terus mengawal isu ini, sampai benar benar saham bir di DKI Jakarta dilepas”

Terang Mujahid, Ketua Pusat Komunikasi Daerah FSLDK Jadebek, didepan gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Aksi tersebut dimulai pukul 13.30 WIB yang diawali dengan berjalan kaki dari depan Balaikota menuju Gedung DPRD DKI. Dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Totalitas Perjuangan dan orasi ilmiah dari Ketua LDK serta pembacaan puisi dan teatrikal.

Pada pukul 14.00 WIB perwakilan FSLDK antara lain Mujahid UNJ, Firdaus UNJ, Suhandi UNJ, Bayu UI, Fuad STIE IGI melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, yaitu Syarifudin dari fraksi Partai Hanura, Komisi B (Perekonomian). Hasil audiensi tersebut sebagai berikut:

1. Pernyataan penolakan penjualan saham bir hanya pernyataan individu, bukan pernyataan DPRD.

“Pernyataan kontroversial yg dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Edi Marsudi dari Fraksi PDIP dan Bestari dari Fraksi Nasdem bukanlah merupakan suara DPRD secara kelembagaan, melainkan suara mereka sebagai individu” Terang Syarifudin.

2. Belum ada pembahasan mengenai penjualan saham bir di Badan Musyawarah karena surat belum diterima Komisi B DPRD dari Sekretaris Dewan.

Aksi ditutup oleh ketua Puskomda FSLDK Jadebek Mujahid Robbani Sholahuddin dengan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA);

2. Mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menyetujui rencana Pemprov dalam menjual saham perusahaan bir karena rakyat DKI Jakarta lebih membutuhkan air bersih, sekolah dan fasilitas publik lainnya daripada air beralkohol;

3. Menolak caleg-caleg dari parpol di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta;

4. Mengajak rakyat DKI Jakarta untuk tidak memilih caleg-caleg dari parpol di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta karena terbukti tidak mendengarkan aspirasi rakyat.