Jakarta – Dalam rangka memperingati Right to Know Day (Hari Hak untuk Tahu) Internasional, maka Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan “KI DKI Goes to Campus”. Kali ini, KI DKI berkerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (FIS UNJ) beserta Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (BEM FIS) untuk melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dari UU No.14 Tahun 2008.
Kegiatan KI Goes to Campus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak masyarakat tentang keterbukaan informasi publik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal keterbukaan informasi publik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menanamkan nilai-nilai keterbukaan sejak dini kepada kalangan mahasiswa sehingga menghasilkan mahasiswa yang peduli dan kritis terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta.
“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk menjadi generasi milenial yang berkarakter sehingga memahami batasan-batasan yang harus diperhatikan saat mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah maupun universitas” ujar Dr. Muhammad Zid, M.Si, Dekan FIS UNJ.
Sebagai agent of change, diharapkan mahasiswa dapat melakukan perubahan kearah positif dengan menjadi mahasiswa yang aktif bukan apatis terhadap setiap kebijakan yang ada.
“Sebagai mahasiswa maka kalian harus memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan mendorong keterbukaan informasi publik. Dan perlu diketahui, Pancasila adalah karakter manusia Indonesia yang terbuka. Maka dari itu, karakter generasi milenial yang positif dapat dibangun dengan implementasi dari setiap nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalamnya” Jelas Alamsyah Basri, Ketua KI DKI dalam sambutannya.
Alamsyah Basri menambahkan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berharap ke depannya ada semangat keterbukaan informasi publik yang digaungkan sehingga keterbukaan informasi ini dapat menjadi kebiasaan yang baik guna mendorong pembangunan Indoenesia menjadi lebih baik.
Robertus Robet (Dosen Sosiologi FIS UNJ), menyampaikan korelasi antara Keterbukaan Informasi, demokratis dan pembangunan suatu negara.
“ Penelitian Ahmad Yasser di Cina mengungkap bahwa kelaparan tidak pernah terjadi karena kekurangan pangan tetapi karena kelangkaan pangan. Pangannya ada tetapi tidak terdistribusi dengan baik dan hanya orang kaya yang mendapatkan pangan. Informasi tentang dimana ada lumbung pangan tidak pernah diketahui dengan benar oleh masyarakat. Karena informasi tentang pangan tersebut di monopoli oleh partai komunis. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya monopoli atas informasi. Semakin terbuka rezim politik, maka akan semakin demokratis dan semakin tinggi peluang dalam mengatasi kemiskinan.” jelas Robertus Robet.
Dengan demikian, kebebasan informasi publik menjadi syarat penting bagi pembangunan bangsa khususnya ekonomi. Pembangunan suatu negara tidak bisa dipisahkan dengan demokrasi dan keterbukaan informasi. (Khumairoh)
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
