Pada tanggal 22 November 2016, Rektor UNJ telah melaporkan sejumlah dosen UNJ untuk diminta keterangan di Kepolisian Jakarta Timur. Laporan Rektor UNJ tersebut didasarkan atas tersebarnya info grafis anonim dari media sosial facebook. Info grafis tersebut menyebutkan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Rektor UNJ. Hingga saat ini, sudah banyak dosen yang sebenarnya tidak mengetahui masalah tersebut harus berurusan dengan polisi sehingga meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya demi memenuhi panggilan kepolisian atas permintaan Rektor UNJ melalui pengacaranya.

Kami sendiri tidak memiliki sangkut paut apapun dengan info grafis yang dimaksudnya oleh Rektor UNJ dengan pengacaranya. Namun demikian, sebagai respon atas pelaporan Rektor tersebut, Kami mempelajari dan memeriksa secara seksama seluruh laporan laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN yang dilakukan Rektor UNJ.

Berdasarkan penelitian kami, maka kami menemukan beberapa bukti Nepotisme Rektor UNJ, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Rektor UNJ telah mengangkat saudari Nurjannah yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai Kepala Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 20 Oktober 2016 (bukti SK terlampir). Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan bidang pertanian.
2. Bahwa benar Rektor UNJ telah mengangkat saudara Baso Maruddani yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai Staf Pengelola Keuangan UNJ berdasarkan SK Nomor 20/SP/2017 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 12 Januari 2017 (bukti SK terlampir). Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan Teknik.
3. Bahwa benar Rektor UNJ telah mengangkat saudara Bazzar Ari Mighra yang merupakan menantu Rektor UNJ sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang menjadi PNS pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan SK Nomor 100258/A2.1/KP/2016. Namun yang bersangkutan sudah diijinkan untuk ijin belajar atau melanjutkan pendidikannya saat masih menjadi CPNS, ini berdasarkan SK Rektor UNJ nomor 1102/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 23 September 2016. Padahal ijin belajar dibolehkan setelah 1 tahun menjadi PNS berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar nomor B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tertanggal 25 Maret 2013. Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan dokter diterima di Fakultas Ilmu Olahraga yang tidak ada formasi kebutuhannya.
4. Bahwa benar Rektor UNJ telah mengangkat saudari Wahyuningsih yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai dosen di Fakultas Ilmu Olahraga, yang sebelumnya merupakan dosen di Universitas lain dan diterima di UNJ atas rekomendasi Rektor UNJ melalui lembar disposisi dengan tanggal terima 12 Februari 2016. Kalimat disposisi Rektor, tertulis Buatkan surat kesediaan UNJ menerima. Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan S1 saat diterima. Padahal syarat sebagai dosen harus S2 sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 46 ayat 2 yang berbunyi Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 18 ayat 3 yang berbunyi Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan dokter diterima di Fakultas Ilmu Olahraga yang tidak ada formasi kebutuhannya.

Berdasarkan temuan-temuan dan bukti-bukti berupa pelbagai dokumen, kami menemukan SK dan disposisi yang menunjukkan pelbagai praktik penunjukkan jabatan kepada sesama anggota keluarga oleh Rektor. Kami menengggarai praktik KKN yang masif dan terstruktur, yang merusak prinsip-prinsip tata birokrasi dan kelembagaan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan UU ASN No 5 tahun 2014.

Apa tidak Nepotisme jika ada 3 Anak dan 1 menantu diberi kemudahan melalui SK Rektor yang juga Ayahnya sendiri? Diduga ada lebih dari 5 lagi yang merupakan kroninya menjadi pegawai UNJ non PNS yang ada di bagian administrasi program pascasarjana dan sejumlah Fakultas (SK tentang ini tidak bisa di akses oleh Aliansi dosen). Kami hanya mendapatkan 4 SK dan satu disposisi sebagaimana diuraikan diatas.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, negara dan bangsa adalah nepotisme. Sanksi nepotisme dalam pasal 5 Undang-undang tersebut adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00(dua miliar rupiah).

Dengan penjelasan dan bukti-bukti di atas, kami beberapa hari lalu meminta kepada Ombudsman RI untuk menindaklanjuti, semoga juga penegak hukum lainya merespon persoalan ini. Selain itu agar publik memahami duduk persoalan Nepotisme Rektor UNJ.

Atas Nama Aliansi Dosen UNJ Bersatu
Robertus Robet ( 081388800819 )
Ubedilah Badrun ( 081213128972 )
Budiarti (08128695240)

©Forum Militan dan Independen UNJ

The post Ini Bukti Rektor UNJ Nepotisme appeared first on UNJKita.com.

Aksi berjalan dengan membentangkan banner dengan simbolisasi massa aksi yang menutup mulutnya sebagai simbol matinya demokratisasi kampus.

Adapun 4 tuntutan massa aksi adalah:

1. Penghapusan KKN (korupsi, kolusi, ean nepotisme) dikalangan birokrat UNJ.
2. Stop praktik plagiarisme yang mencederai makna keilmuan perguruan tinggi.
3. Mendesak Reformasi Birokrasi Rektorat tata kelola kampus UNJ.
4. Ciptakan Demokratisasi Kampus Sekarang Juga.

Kedepannya, dalam rangka membangun eskalasi pergerakan UNJ. FMI UNJ sebagai pelopor gerakan massa di UNJ akan mengadakan Diskusi akbar dengan tema “Apa Kabar Kampus UNJ 2” yang akan digelar pada Kamis, 14 September mendatang. Untuk itu, FMI UNJ mengajak khalayak civitas kampus dan alumni UNJ untuk datang dan duduk bersama demi UNJ yang lebih demokratis, ilmiah dan tanpa plagiarisme.

Koordinator FMI UNJ
Aulia Daie Nichen (082260340558)

The post Sambut Wiranto, FMI UNJ Gelar Aksi Tutup Mulut appeared first on UNJKita.com.

Ada dua pertanyaan yang muncul ketika melihat pernyataan yang keluar dari kepala seorang Rektor UNJ ini: 1. Bagaimana rektor mengelola universitasnya, hingga kemudian mahasiswanya dapat terprovokasi suatu hal yang tidak benar (menurutnya)? 2. Apakah benar sesungguhnya mahasiswa terprovokasi suatu hal yang tidak benar (menurutnya) oleh dosennya?

Sebelum menjawab dua pertanyaan tersebut mari kita jabarkan arti provokasi itu sendiri. Menurut KBBI provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasut; pancingan. Dalam lingkungan sehari-hari kita juga sering mendengar kata provokasi ini dalam hal-hal yang berkonotasi negatif. Contohnya adalah tawuran warga yang disebabkan provokasi salah satu warga. Adapun provokasi dalam hal positif, seperti nelayan pulau G terprovokasi untuk membela mata pencahariannya yang hendak dirampas oleh pemerintah. Ketika melihat struktur kata dari kalimat yang dikeluarkan Pak Djaali, pun kalimat – kalimat yang tertulis pada megapolitan.kompas.com itu, provokasi yang dimaksud memang berkonotasi negatif.

Di lain sisi terlihat Rektor sedang berpendapat mencoba mengaburkan ruh atau substansi tuntutan di parade cinta rakyat UNJ kepada anggapan bahwa tuntutan tersebut hanya provokasi. kami tidak mempermasalahkan pendapat tersebut karena itu hak subjektif individu maupun kelompok dan juga bentuk kebebasan berpendapat. Pun, hal tersebut juga diatur dan dijamin oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tidak ada salahnya juga kita mengritik pernyataan tersebut, asal keduanya memiliki dasar argumentasi yang benar dan jelas. Oleh karena itu ada proses dialektika, demi menguji dasar dari argumen – argumen yang ada. Di universitas lumrah proses itu ada karena di sinilah hal-hal yang ilmiah diproduksi. Makanya lucu jika pendapat – pendapat yang rektor terima justru diuji kebenarannya ke kepolisian. Hendak dikemanakan habitus keilmiahan universitas?

Sekarang mari kita lihat apakah benar mahasiswa diprovokasi oleh dosen? Perlu diingat bahwa tuntutan pada parade cinta rakyat UNJ ada delapan dan hanya satu poin yang merupakan tuntutan dosen. Bagaimana satu tuntutan tersebut dapat disimpulkan sebagai provokasi dalam gerakan? Mahasiswa yang diprovokasi dosen apa dosen yang diprovokasi mahasiswa? Rupanya Pak Djaali lupa dengan salah satu kultur mahasiswa UNJ, yaitu kultur pergerakan. Sudah berapa ratus bahkan ribu kajian kita lakukan tentang isu regional dan nasional? Sudah berapa kali kita turun ke jalan untuk memperjuangkan isu tersebut? Apakah semua gerakan itu adalah provokasi dari dosen? tentu tidak! Logika apa yang dipakai ketika merumuskan hal tersebut?

Kemudian mengapa tuntutan dosen tersebut bisa masuk ke delapan tuntutan tersebut? Karena parade tersebut bukanlah milik mahasiswa saja, selain dosen ada tuntutan karyawan juga. Jadi wajar saja tuntutan itu akhirnya masuk, selayaknya tuntutan dari karyawan ada. Mengapa karyawan tidak disebut memprovokasi kita?

Selagi memang kita lihat bahwa tuntutan tersebut adalah hal yang patut diperjuangkan, kenapa tidak? Dari mana kepatutan itu didapat? Kembali lagi dengan habitus keilmiahan kita memperolehnya. Dengan keterbukaan dosen melakukan dialog yang dialektis dengan mahasiswa itu, kami juga ingin berterima kasih karena telah menambah data kepada kami – setelah kasus DO Ronny Setiawan, serta pemanggilan nama-nama teman mahasiswa yang berunjuk rasa lainnya pada waktu itu, yang disertai ancaman pelaporan polisi juga – bahwa benar rektor kita yang sekarang ini memang kurang bersahabat dalam merespon kritik. Dan kita bersama dosen sepakat agar tidak boleh ada kepemimpinan model ORBA di kampus tercinta kita.

Kami juga pertanyakan wartawan kompas yang menulis artikel tersebut. Bagaimana anda dapat membuat tulisan dengan dasar empiris yang kering itu? Kenapa kami hubungi tidak diangkat?
Biarlah pertanyaan “dari mana?”, “mengapa?”, “bagaimana?” itu muncul. Namun jika pertanyaanya “apa?” Kami siap memperlihatkan data-data yang kami punya, sebagai bentuk ketegasan bahwa tuntutan kami ini serius.

Oleh : Aulia Daie Nichen, Fajar Subhi dan Mohammad Roushan Dhamir (Forum Militan dan Independen UNJ)

The post Kritik atas Pernyataan Miring Rektor UNJ: Provokasi Apa? appeared first on UNJKita.com.

Massa yang membawa atribut pawai pun bergerak menuju gedung-gedung fakultas yang ada di kampus A UNJ di Rawamangun Muka. Dalam tiap kesempatan mereka sampai di satu fakultas, massa merangsek masuk ke gedung dan mengajak mahasiswa untuk bergabung dengan yel-yel khas mereka ssbagai berikut:

Mau jadi apa, Jogja tanpa UNY
Mau jadi apa, Bandung tanpa UPI
Mau jadi, Jakarta tanpa UNJ
Apa kata dunia, kampus negeri rasa swasta

Massa kemudian berkumpul pada satu titik yaitu Tugu (Plaza) UNJ. Kemudian acara difokuskan di tugu dengan melakukan orasi ilmiah dan penampilan-penampilan karya rekan-rekan civitas.

Hadir dalam aksi hari ini, sebagai orator atau penyair antara lain Dosen, Mahasiswa dan Karyawan.

Dalam tema besar yang dibawa FMI sendiri ialah “Revolusi Pendidikan” dengan 8 sub isu yaitu temuan tim audit BPK mengenai pertanggung jawaban dana, nepotisme, pelaporan pada kepolisian terhadap sejumlah dosen dan mahasiswa, sarana dan prasarana, pencabutan aturan mendikti mengenai sentralisasi organisasi dan tata kerja, uang kuliah tunggal, dan transparansi anggaran.

Acara sendiri berakhir pada pukul 17.40 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penyalaan Flare merah tanda simbolis semangat juang.

The post Prihatin Carut-Marut Kampus, Civitas Akademika UNJ Serukan Revolusi Pendidikan appeared first on UNJKita.com.

Kami yang berkumpul hari ini, 15 Juni 2017, dalam Parade Cinta Rakyat UNJ adalah bagian dari Civitas Akademika UNJ yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan karyawan yang bersatu menginginkan perubahan dan kemajuan Universitas Negeri Jakarta. Kami bersatu dalam wadah Forum Militan dan Independen (FMI) UNJ.

Berdasarkan berbagai diskusi dan riset investigasi yang menjadi pilar aktivitas akademis, FMI UNJ menemukan setidaknya ada 8 persoalan serius di UNJ yang harus segera diubah secara radikal demi untuk memajukan UNJ. FMI UNJ menuntut hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perihal temuan tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti yang bertugas berdasarkan Surat Nomor 1614/C5/KL/2016/ tertanggal 5 September 2016 melakukan evaluasi pada Program Pascasarjana UNJ. Kami meminta kepada Menristekdikti untuk membuat keputusan tegas terhadap Direktur Program Pascasarjana dan Rektor UNJ yang terbukti telah melakukan pelanggaran akademik dan pelanggaran hukum dengan sanksi setegas-tegasnya. Hal ini penting dilakukan segera demi marwah akademik kampus perjuangan Universitas Negeri Jakarta.

Kedua, perihal data Nepotisme keluarga Rektor melalui bukti-bukti diantaranya: SK Nomor: 1197/SP/2016, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:4389/UNJ39.2/KP/2016, SK nomor: 22398/A4/KP/2015, SK Nomor: 100258/A2.1/KP/2015, SK Nomor :4/SP/2016, dan memo rektor tanggal 12 Februari 2016, maka kami menuntut agar seluruh praktik Nepotisme tersebut diberhentikan dan ditindaklanjuti agar ke depan tidak terulang.

Ketiga, perihal data 13 dosen yang dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan pengacara Rektor UNJ. Dalam surat panggilan polisi tersebut, tersangkanya belum jelas, dan yang dicemarkan nama baiknya pun juga belum jelas. Maka kami menuntut agar Rektor UNJ melalui kuasa hukumnya mencabut pelaporan tersebut dan mendesak aparatus Rektorat untuk tidak melakukan lagi bentuk pelarangan diskusi yang dilakukan dalam ranah akademis. Rektor harus segera menghentikan perilakunya yang otoriter dan mudah mempolisikan dosen-dosen dan mahasiswa yang kritis.

Keempat, perihal data temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui laporan pemeriksaan Nomor 20/HP/XVI/2017 tertanggal 18 Januari 2017 yang diantaranya menyebutkan ditemukan adanya pengelolaan aset tak berwujud yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.9,29 miliar, maka kami menuntut kepada aparat penegak hukum (KPK RI, Kejaksaan Agung, atau Kepolisian RI) untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut.

Kelima, berdasarkan Permenristekdikti No. 39 tahun 2016, yang menjelaskan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2012, dalam praktiknya, UKT ternyata mengalami banyak masalah dan simpul persoalan. Dari persoalan kuota yang bermasalah, penggolongan yang tidak jelas dasarnya, serta pungutan liar yang terjadi karena UKT yang dibayarkan mahasiswa tiap semester seharusnya menjadi dana tunggal yang tidak memperbolehkan mahasiswa membayar lagi untuk segala kegiatan akademik maupun non akademik, ternyata masih ditemukan pembayaran-pembayaran di luar UKT, contohnya dana untuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Study Tour ke Taman Mini, dll. Selain itu, dana yang diberikan kampus ke tiap fakultas tidak sesuai dengan kebutuhan fakultas. Ada potongan-potongan pemberian dana ke fakultas dengan dalih pembangunan.

Oleh sebab itu, kami mendesak Rektorat untuk melakukan evaluasi pengelolaan UKT di UNJ dan merekomendasikan Menristekdikti untuk mencabut sistem UKT karena terbukti telah bertentangan dengan tujuan awal diberlakukannya.

Keenam, terkait sarana dan prasarana yang belum memadai masih sering kami temukan di sejumlah program studi. Sebut saja misalnya ruang dan koleksi buku di perpustakaan yang jauh dari mampu untuk menopanh kegiatan akademik, rusaknya LCD, AC, ruang laboratorium yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, kurangnya kursi, toilet yang rusak, kurangnya fasilitas ruangan perkuliahan, sarana perpustakaan yang kurang layak, minimnya lingkungan belajar yang sehat, ruang publik yangg sangat terbatas, listrik yang kerap mati. Hal ini tidak sebanding biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Oleh karenanya kami mendesak pimpinan Universitas untuk segera memperbaiki sarana prasarana penunjang proses pembelajaran yang masih kurang tersebut. Selain itu, kami juga mendesak pimpinan Universitas untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus di seluruh fakultas.

Ketujuh, mendesak Menristekdikti untuk mencabut Permeristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta, yang terbukti telah menyebabkan sentralisasi kekuasaan di semua lini pengelolaan UNJ yang terpusat di Rektor. Peraturan ini pula yang disinyalir sebagai alat legitimasi bagi petinggi kampus untuk bertindak represif terhadap struktur di bawahnya. Hal ini diperparah dengan pola kepemimpinan Rektor yang otoriter, karena hampir tidak ada pihak manapun yang bisa mengawasi kinerja Rektor.

Perilaku ini pun merambat ke soal kemahasiswaan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa UNJ memiliki moto building future leaders, tetapi salah satu sarana atau tahapan untuk membangun pemimpin masa depan tersebut telah dikebiri oleh pimpinan. Hal ini terlihat pada pengelolaan MPA (Masa Pengenalan Akademik) yang biasanya dikelola mahasiswa tetapi sejak 2016 dikelola langsung oleh Wakil Rektor 3 dengan mengesampingkan dan/atau meminimalisir peran mahasiswa. Oleh karena itu kami mendesak agar Rektor mengembalikan fungsi dan tujuan MPA dengan memberikan kepercayaan kepada mahasiswa sebagai pengelola dan pelaksana.

Kedelapan, perihal transparansi dana perguruan tinggi seharusnya menjadi pengetahuan publik. Sejauh ini, UNJ tidak sekalipun berani untuk mensosialisasikan pengunaan anggaran. Padahal pengetahuan tentang informasi itu sudah diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan data yang kita temui, status UNJ sebagai Badan Layanan Umum (BLU) -perguruan tinggi yang diberikan otonomi untuk mencari dana tambahan- menerima pemasukan dana dari dua hal. Pertama dari pemerintah, APBN dan dari dana masyarakat kampus seperti UKT, dana hibah dan lain-lain. Dana terbesar dari pemasukan tersebut dipegang oleh dana masyarakat kampus. Menanggapi jalur pemasukan tersebut, saat ini UNJ berfokus pada pembangunan gedung. Artinya pemasukan yang diterima oleh UNJ sebagian besar akan digunakan untuk proyek pembangunan. Hal itu akan berpengaruh terhadap dana yang akan digunakan untuk kebutuhan mahasiswa. Belum lagi, pada 2017, dana pembangunan yang didapat dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau pemerintah sebesar 0%.

Tetapi UNJ tetap berpegang teguh meneruskan proyek pembangunan gedung IDB Dewi Sartika dan RA Kartini. IDB memaksa UNJ untuk meneruskan proyek pembangunan sebagai syarat agar IDB dapat mengeluarkan dana untuk membantu rencana pembangunan. Ketergantungan kampus terhadap IDB berhasil menyingkirkan kepentingan mahasiswa. Telebih orientasi pembangunan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas akademik. Oleh karena itu kami mendesak UNJ memberikan dan melakukan transparansi penggunaan dana dan informasi penunjang Civitas Akademika ke rakyat UNJ.

Persoalan anggaran ini juga mendapat perhatian para pegawai atau karyawan honorer UNJ atau karyawan BLU UNJ yang jumlahnya ratusan. Mereka sampai saat ini mempertanyakan hak gaji yang masih jauh dari UMP dan bahkan mereka sejak 2016 tidak mendapat THR hanya gaji ke-13. Selain itu adanya ketidaksesuaian pemberian gaji karyawan yang harusnya sebesar 1,7 juta rupiah menjadi 1,5 juta rupiah. Karena berdasarkan perjanjian kerja antara PT FAPI (penyedia outsourscing) dan UNJ dikatakan bahwa PT Fapi harus mampu menggaji karyawannya sebesar 1,7 rupiah. Dan gaji tersebut adalah murni yang harus karyawan dapatkan karena berdasarkan perjanjian tersebut biaya bpjs bahkan pemberian THR adalah hal di luar pemberian gaji sebesar 1,7 itu.

Demikian siaran pers ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Gerakan Forum Militan dan Independen UNJ lahir atas keresahan setiap komponen rakyat UNJ yanh dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memajukan UNJ sebagai lembaga pendidikan. Gerakan kami adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk terus memajukan UNJ dan kemaslahatan seluruh Civitas Akademika di dalamnya. Karena kami percaya pendidikan adalah kunci. Revolusi pendidikan adalah sikap yang didorong dan diupayakan FMI UNJ.

Jakarta, 15 Juni 2017

Tertanda,
Forum Militan dan Independen
Universitas Negeri Jakarta

Narahubung:
085811885373 (Burhanuddin)
081213128972 (Ubedilah)

The post Siaran Pers Aksi Aksi Parade Cinta Rakyat UNJ appeared first on UNJKita.com.

(Baca juga: FMI UNJ: Bergerak Berarti Memulai!)

Tulisan ini ingin mempersoalkan satu perkara yang pada hari Selasa 06 Juni 2017,ketika FMI UNJ melakukan roadshow untuk mesemestakan 8 isu yang disinyalir sedang menggurita di UNJ dan guna menangkap keresahan rakyat UNJ atas berbagai persoalan yang mendera kampus, dihalang-halangi bahkan diusir oleh pihat Rektorat. Sungguh ini satu sinyal yang mengantarkan kita pada sebuah pertanyaan: mengapa responnya sedemikian rupa?

Ini tentu menandakan bahwa ada situasi tidak baik yang bersemayam di kantor rektorat sana.

Oleh karena itu, FMI bagi saya sangat strategis. Karena pihak rektorat mempersoalkan diksi “Militan” dalam FMI UNJ, olehnya memberi kesan mereka sebuah organisasi radikal dan membahayakan Pancasila, dan rektorat menyebut rencana “makar” oleh FMI UNJ, sungguh menjadi perlu kembali membahas secara filosofis penamaan FMI UNJ. Apa sebab, tampaknya rektorat terlihat sangat mengada-ada ketika diksi “Militan” dipersoalkan dan terkesan cocokologi dengan situasi kekinian yang dianggap bahaya dan mengancam Pancasila.

Secara filosofis, apa itu FMI UNJ?

Secara harfiah, penamaan FMI itu diambil dari 3 aspek yang menjadi landasan filosofis terbentuknya FMI UNJ. Yakni, pertama, Forum yang artinya ruang publik tempat gagasan dan opini bahkan keresahan dipertemukan. Dalam perspektif FMI UNJ, keberadaan forum atawa ruang publik menjadi satu keharusan dalam proses civitas akademika. Forum adalah prakondisi dimana proses civitas akademika terjadi. Forum harus hadir (bukan tersedia) dalam hajat universitas. Bila forum tidak ada, maka universitas tidak ada beda dengan pemakaman wakaf. Tidak ada civitas akademika tanpa forum. Dalam spektrum demikian lah, Forum menjadi penting. Aspek forum menjadi kritik FMI UNJ terhadap rektorat atas ketidaksetaraan antar komponen di dalam forum/ruang publik yang diklaim rektorat tersedia. Buktinya apa yang terjadi FMI UNJ kemarin ketika forum FMI UNJ ingin mengadakan suatu hal yang akademis malah dianggap sebuab kegiatan yang ilegal bahkan membahayakan.

Kedua, Millitansi yang berarti sikap pantang mundur dan daya juang untuk membela suatu politic of value yang secara de facto harus terus diperjuangkan dari waktu ke waktu untuk bergerak membenahi kondisi dan masalah kampus. Militan menjadi satu diksi yang mengikat antara daya juang dengan keberlanjutan: antara (perjuangan) masa lalu, (perjuangan) masa kini, dan (perjuangan) masa depan. Singkatnya, militan berarti:

Panjang umur perjuangan!

Serta yang terakhir, independen yang artinya sikap mandiri dan kerendahan hati melepaskan seragam atribut dan identitas-merujuk pihak yang bergabung di dalam FMI UNJ, yakni dosen,mahasiswa maupun karyawan ke dalam satu wadah bersama.Singkatnya independensi adalah cakupan untuk menegasikan setiap atribut dan identitas setiap pihak FMI UNJ. Independensi janganlah dibaca sikap netral. Karena FMI UNJ tidak netral. FMI UNJ berpihak, bersikap, dan melawan. FMI UNJ berpihak pada kebenaran dan bersikap atas penindasan, olehnya kita melawan dengan pergerakan. Ini perlu, sebab permasalahan UNJ tidaklah bisa dikerjakan semata oleh mahasiswa atau dosen atau karyawan, tetapi ketiga unsur itu harus bersatu dan berbareng bergerak.

Dalam perspektif FMI UNJ, setiap persoalan dan penindasan tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan harus menjadi keresahan bersama dan dikerjakan dengan gotong rotong. Oleh sebab itu F-M-I mustilah dibaca dalam satu tarikan nafas. Mereka tidak bisa dibaca sepenggal-penggal. Tidak bisa dilihat parsial. Karena ketiga aspek itu, F, M dan I saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak ada forum bila tidak adalah militansi. Seperti juga tidak ada militansi tanpa independen. Untuk terciptanya F kita perlu M, untuk merasionalisasi F dan M, diperlukan I. Maka, FMI UNJ adalah satu untaian yang harus diucapkan bersama. Seperti juga harus dikerjakan berbareng bergerak. Itulah landasan filosofis FMI UNJ akhirnya hadir dan memang pasti hadir, karena gerak sejarah tidak bisa dibendung. Siapa yang berniat membendung gelombang samudera perjuangan, ia akan tergerus-remuk-redam, sekalipun seorang rektor.

Keberadaan FMI UNJ membuktikan bahwa karakter dari rakyat UNJ yang mau bergerak menghilangkan penindasan atas keresahanya tanpa harus menunggu fajar di ufuk timur Rawamangun terbit berubah warna karena kekecewaan telah diselingkuhi oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu ; yaitu, kepentingan nepotisme dan oligarkis. Hanya orang kriminil yang tidak melawan bila terjadi penindasan di hadapannya. Kecuali ia seorang tentara. Lebih-lebih prilaku dan cara berpikir tentara meski tidak memakai seragam tentara.

Perlu diingat, konsistensi sikap politik yang kita miliki ini sebagai bagian dari warga kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademis sebagai alat perjuangan dan pergerakan yang mempersatukan menjadi bukti bahwa demokrasi dan 8 tuntutan yang kami bawa akan tumbuh subur di akhir cerita. Jika apa yang sudah dipaparkan di atas membuat penguasa kerah putih di kampus masih panik dan terburu-buru menggeneralisir FMI UNJ sebagai kelompok radikal. Maka, kita perlu doakan mereka untuk tidak lupa dengan bacaannya sewaktu mahasiswa dan kembali membaca sejarah Indonesia. Karena kita percaya Pak Rektor dengan jajaran oernah kuliah dan menjadi mahasiswa yang tekun membaca dan juha berusaha mengaktualisasikan bacaannya dalam medan perjuangan melawan penindasan. Jika hari ini mereka terlihat seperti api jauh dari panggang, kami yakin mereka hanya khilaf. Lain soal bila mengkorup 5 Milyar. Itu bukan khilaf. Itu korup! Harus dilawan. Dan FMI UNJ ada untuk itu.

Maka, bagi FMI UNJ, berani, berani, dan sekali lagi berani!

[]

Hanan Radian Arasy dan Tyo Prakoso
Anggota di Forum Militan dan Independen UNJ.

The post Mengapa Kita Harus “Forum Militan Independen”? Sebuah Tanggapan Atas Reaksi Represif Rektorat appeared first on UNJKita.com.

Aku dicap sebagai “mahasiswa kupu-kupu” yang artinya mahasiswa “KUliah PUlang-KUliah Pulang”. Ikut berkumpul untuk diskusi serius aja aku selalu menolak, apalagi masuk di wadah organisasi? Tidak terbayang selalu hidup serius di group WhatsApp setiap hari membuat chat di HP membludak. Haha! Peduli amat lah untuk urusan itu. Toh juga aku melihat banyak mereka yang mengaku aktivis selalu protes tentang kampus mereka setiap hari. Dasar mahasiswa tidak bersyukur! Entah mereka maunya apa. Model bagaimana kuliah mereka kalau setiap hari rapat? Seharusnya mereka memikirkan tugas kuliah yang belum dikerjakan! Aku pernah mendengar bahwa ada salah seorang dari mereka bolos kuliah untuk mengikuti unjuk rasa menuntut pemerintah di Istana Merdeka. Aku tidak mengerti apa yang mereka pikirkan.

Lain lagi halnya denganku dan teman-temanku yang lain. Aku tidak pernah menyia-nyiakan waktuku begitu saja. 15 menit datang kelas yang berisikan sahabat-sahabatku pasti ramai. Tidak hanya sekedar datang, proyektor dan laptop selalu tersedia. Papan tulis yang kotor dibersihkan terlebih dahulu. Begitu dosenku masuk semuanya langsung ke tempat duduk masing-masing untuk menyimak materi. Setelah pulang kuliah tumpukan laporan praktikum dan tugas induvidu yang lainnya aku kerjakan. Besok selalu selesai. Aku bisa bersantai dari penatnya kuliah dengan nonton film kesukaanku sambil memakan kudapan. Enak bukan? Istirahatku sangat cukup. tidak masalah untuk menjadi “mahasiswa kupu-kupu”. Toh aku juga merasa nyaman karena tidak memikirkan hal apapun.

Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, laboratorium merupakan fasilitas belajar yang sangat, sangat, sangat penting! Bahkan menjadi identitas kami sebagai mahasiswa FMIPA. Bukan FMIPA kalau tidak ada laboratorium. Kalau bener-benar tidak ada rasanya seperti sastra MIPA saja. Selalu belajar teori tanpa mempraktikan apapun. Padahal FMIPA mempelajari ilmu yang eksak.

Perpindahanku dari gedung lama di kampus B ke kampus pusat ternyata membuatku menyadari pengaruh dari jalannya praktikumku. Alat dan bahan untuk praktikum masih belum sepenuhnya dibawa. Terkesan lambat untuk melakukan perpindahan alat bahan. Walaupun sudah mulai tercicil barang-barangnya. Tercatat rapi di daftar alat yang aku pegang sekarang. Aku sebagai asisten laboratorium terpaksa menginstruksikan adik-adik tingkatku untuk melakukan kegiatan praktikum seadanya pada praktikum pertama. Teman-temanku yang lain kekurangan kursi di lab. Kamipun terpaksa duduk lesehan seperti orang desa menyimak presentasi. Benar-benar kali ini aku merasa “telanjang” sementara di gedung baru. Untung saja beberapa praktikum yang aku jalani sekarang masih bisa dilaksanakan di gedung yang lama. Tapi bagai mana kakak dan adik tingkatku?

Sekali lagi aku diajak kembali untuk diskusi. Aku kembali muak dengan semua ini. Aku sebaiknya harus cepat kembali menjalankan aktivitasku seperti biasanya. Mengerjakan tugas, mempersiapakan untuk pelajaran esok, dan tentunya menonton film kesukaanku sambil menikmati kopi panas. Benar-benar quality time yang nikmat untuk melupakan penat. Mereka terus mengirim pesan berantai tidak jelas. Apa-apaan ini?! Geram aku melihat smartphone ku. Sengaja mobile data aku matikan agar tidak menerima pesan tidak jelas itu. Aku sudah cukup muak. Terserah! Urusanmu adalah urusanmu. Biarkan aku tenang dengan urusanku sendiri.

Walaupun aku mahasiswa “kupu-kupu” aku juga tidak lupa untuk membuat banyak teman sebanyak mungkin. Bukan hanya dari lintas jurusan. Tetapi lintas fakultas. Dari situ aku mulai bisa mendengarkan curhatan mereka seperti fasilitas mereka yang kurang memadai, dosen mereka yang dipolisikan, gaji karyawan yang kurang dari ketentuan pemerintah, bahkan adik baru mereka yang difitnah membuat nama baiknya tercemar. Tidak lupa aku menceritakan tentang keresahan yang aku alami di fakultasku. Ini hanyalah obrolan sederhana. Tapi kami benar-benar menumpahkan semuanya. Bahkan kami mencari tahu penyebab dari semua keresahan kami. Mulai dari obrolan sederhana para mahasiswa UNJ ini kami mencoba merumuskan sesuatu. Tapi menurutku ini sudah terlalu jauh. Lebih baik aku menarik diriku sementara. Karena tugas yang menumpuk ini akan harus kuselesaikan. Tapi setidaknya aku tahu bahwa keresahanku dan teman-temanku bisa didengarkan sesama kami.

Hari tepat sesuai pesan berantai itu. Aku melihat banyak sekali mahasiswa berkumpul di Tugu UNJ. tidak hanya mahasiswa pegiat organisasi ternyata. Mahasiswa yang non organisasi juga ikut berkumpul. Benar-benar menurutku seluruh kalangan ada, bahkan dosen sekalipun.

Biodiversitas mahasiswa yang unik menurutku. Aku mengira ini bakal berakhir dengan demonstrasi atau seperti apa karena aku melihat banner yang bertuliskan kata-kata protes. Tapi kali ini mereka duduk dengan tenang. Mulai berbicara satu-persatu. Perwakilan dosen pun berbicara di forum ini. Aku masih ragu untuk bergabung. Selangkah demi selangkah aku maju. Menyibak kumpulan mahasiswa. Entah itu mahasiswa dari aktivis organisasi maupun bukan. Keresahan yang mereka sampaikan sama dengan yang kemarin. Bahkan lebih banyak lagi. Aku tidak habis pikir. Aku menjadi lupa sementara kegiatan biasa yang aku lakukan ketika ingin pulang. Diskusi ini luar biasa. Perpaduan yang indah di UNJ dilandaskan atas keresahan karena hak mereka tak dipenuhi ayah kami di UNJ.

Aku menjadi bagian dari yang katanya konsolidasi akbar itu. Merangkum apapun keresahaan yang aku bisa. Suara kencang speaker mungkin saja terdengar oleh “ayahanda” kami di kantornya, atau jajaran birokrat. Tapi ini adalah hanya keluhakn kami menurutku. Aku sendiri merasa terwakili menyuarakan apa yang aku dan bahkan teman-temanku rasakan. Ini adalah suara kami! Aku mulai peduli setan tentang gelarku sebagai mahasiswa “kupu-kupu”. Yang jelas aku juga salah satu bagian dari civitas UNJ. ketika banyak yang merasa resah karena ada yang salah, kami tidak akan diam ataupun mengalah.

Mahasiswa “kupu-kupu” mungkin akan terkesan sebagai mahasiswa yang pesimis, apatis, atau mungkin yang paling parah pragmatis. UNJ tidak sendiri. Civitas intelektual menurutku adalah napas dari UNJ sendiri. Baik itu anak organisasi, non-organisasi, lembaga keagamaan, maupun yang bukan, mahasiswa “tongkrongan”, maupun mahasiswa yang kutu buku sekalipun, mereka tetap menyandang gelar sebagai mahasiswa UNJ. mereka juga semua berhak merasakan fasilitas dan pelayanan yang baik di UNJ. Entah apakah setelah semua ini usai, kami akan kembali menekuni aktivitas masing-masing. Aktivis organisasi akan terus melakukan rapatnya walaupun sekarang aku tidak tertarik untuk ikut. Lembaga keagamaan akan melanjutkan perjuangan da’wahnya.“Anak tongkrongan” akan bernyanyi sambil bermain musik mencairkan suasana keruh di kepala mahasiswa UNJ. Aku sendiri, mungkin akan kembali mengerjakan tugasku, kemudian mempersiapkan pelajaran selanjutnya, menikmati film favoritku, dan diakhiri dengan menikmati kopi di pelantaran balkon.

Fafa
Mahasiswa UNJ

©Forum Militan Independen UNJ

The post Catatan Mahasiswa Kupu-Kupu UNJ appeared first on UNJKita.com.