“Pada Waktu Aku Melangkah Ragu Memulai Permulaan Jalan Yang Menuju Kepada Kepercayaan,
Aku Tidak Melihat Yang Maha Kuasa Sebagai Tuhan Kepunyaan Perseorangan. Menurut Jalan Pikiranku, Maka Kemerdekaan Seseorang Meliputi Juga Kemerdekaan Beragama”  – Ir. Soekarno

UNJ atau kampus yang sering disebut sebagai Kampus Pergerakan Intelektual. Di mana penyebutan itu juga menjadi jargon dikalangan mahasiswa terutama kaum para penggiat organisasi. Mereka pun tak lupa menyelipkan istilah tersebut ketika menjadi pemateri atau pun ketika sambutan di hadapan para maba.

Pergerakan seorang mahasiswa adalah bentuk tanggung dan amanah sebagai perwakilan pemuda yang berpendidikan, etika, moral, intelektualitas, dan kebebasan berpendapat adalah satu kesatuan yang melambangkan pergerakan mahasiswa berdasarkan pada sikap independensinya.

Sebagai kasta sosial intelektual, mahasiswa memiliki peran penting di dalam masyrakat. Aktivitas mahasiswa yang menambah ruang geraknya menjadi lebih luas yaitu sebagai penggerak utama dalam perubahan sosial dunia perpolitikan di negeri ini. Mereka ini yang merupakan civitas akademika disebut para ‘aktivis’. Politik kampus merupakan representasi dari gerakan mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan salah satu aspek penting dalam bangsa ini yang tercermin sebagai Agent of Change, Moral Force, Social Control, dan Iron Stock. Miniatur dari sebuah pemerintahan yang terwujud dalam suatu pemerintahan mahasiswa. Mahasiswa yang belajar mengenai dunia perpolitikan sebagai representasi pemerintahan pada masa mendatang pada bangsa ini ada di tangan mereka. Universitas atau lebih kerennya disebut kampus sebagai tempat pemrosesan generasi intelektual untuk masa depan bangsa. Kampus yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup bangsa ini mau dibawa ke arah mana penentu krusial arah bangsa ini jika sejak masih mahasiswa justru mengaplikasikan kehidupan pemerintahan yang kotor kedalam dunia kampus? 

Mahasiswa yang menjadikan bagaimana cerminan bangsa ini yang nantinya membawa pengaruh pada manusia-manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing.

Kampus merupakan tempat pertaruhan ideologi-ideologi sehingga adanya gerakan politik dari mahasiswa. Kampus merupakan ruang pabrik untuk segala pemikiran-pemikiran dan ilmu yang semakin berkembang. Sehingga pertaruhan ideologi-ideologi itu sebagai upaya-upaya memperebutkan pengaruh politik terhadap membentuk suatu kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan keinginan mereka.

Ajang pengaderan mahasiswa menjadi sebuah tradisi wajib bagi tiap-tiap lembaga organisasi. Terhitung dari masa PKKMB tiap organisasi mulai menjaring mahasiswa baru untuk bergabung ke tiap organisasinya, ya namanya juga sebuah agenda ‘pengenalan’ jadi amat wajar jika banyak yang mengenalkan organisasinya kepada sebagian besar mahasiswa baru.  Sebagai contoh, saya yakin pembaca paham bahwa dari tingkat prodi hingga universitas, tiap tingkatan tersebut memiliki lembaga eksekutif masing masing, bahkan lembaga legislatif.

Setelah agenda PKKMB biasanya mahasiswa baru akan diwajibkan mengikuti agenda Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa sebuah agenda yang diwadahi oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Prodi/Jurusan  maupun di tingkat Fakultas pada bagian departemen kaderisasi atau pengembangan sumber daya manusia dalam ajang pengaderan ini tidak sedikit para pejabat-pejabat BEM di tingkat fakultas dan universitas berperan dalam agenda ini. Secara garis besar pejabat BEM tersebut sudah direkomendasikan sebagai pembicara dalam silabus pengaderan di UNJ. 

Berbagai materi yang diberikan kepada para mahasiswa antara lain seperti kepemimpinan & public speaking, manajemen organisasi, pergerakan mahasiswa, manajemen advokasi, kepekaan sosial, mekanisme pemilu, dan mekanisme sidang. Maksud penulis bukan merendahkan para pejabat BEM yang sudah disusun namanya kedalam silabus tersebut, namun lebih menanyakan kredibilitas nama-nama tersebut. Apakah benar-benar paham materinya? atau hanya memanfaatkan momen strukturalis? terlebih BEM di tingkat prodi biasanya yang jelas patuh dengan seniornya di mana suatu hirarki dalam organisasi menjadikannya sangat terasa adanya suatu ketundukan yang tidak masuk akal antara senior dan junior yang lebih dari sekedar garis kordinasi. sekalipun tidak menggunakan nama-nama atas rekomendasi tersebut biasanya lembaga mahasiswa ditingat prodi tersebut seperti diintrogasi bahkan sampai diintimidasi. Hirarki dalam organisasi mempengaruhi sistem tatanan kepatuhan sesuai tingkatan paling atas. Dalam susunan tersebut selain sangat strukturalis dan elitis juga merujuk ke politis. 

Politisasi Kampus adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para golongan yang mempunyai kepentingan untuk menciptakan suasana tertentu yang masih berada di dalam ruang lingkup politik untuk mendapatkan keuntungan atau dukungan dan kegiatan tersebut dilakukan di dalam wilayah kampus (Universitas) selain kredibiltasnya dalam kepahaman materi yang dipertanyakan, apakah para pejabat bem tersebut sudah melewati pengaderan dengan baik? Pada realitanya mereka selalu manjadikan keikutsertaan pada setiap ajang pelatihan kepemimpinan menjadi suatu hal penting entah menjadi sebagai kendaraan berpolitik atau hanya mengumpulkan bukti sebagai kader yang sempurna karena mengikuti seluruh rangkaian pengaderan? Namun apa jadinya jika track record kelulusan mengikuti berbagai pengaderan tersebut hanya berlaku bagi kaum minoritas seperti RAS yang berbeda? Idealisme yang berbeda? selain kredibiltasnya dalam kepahaman materi yang dipertanyakan, apakah para pejabat bem tersebut sudah melewati pengaderan dengan baik ? seperti mengikuti pengaderan sesuai waktunya bukan menyusul atau hanya formalitas demi menggugurkan salah satu syarat dalam pencalonan kandidat ketua bem ? atau karena rekomendasi tersebut merupakan pejabat-pejabat bem maka sudah pasti ada kredibiltasnya dan pasti paham muatan materinya ? sangat penokohan sekali. 

Namun sepertinya tidak berlaku kepada seluruh ketua bem, karena pesan siaran susunan pemateri pengaderan tahun lalu dan tahun ini yang penulis terima menemukan bahwa terdapat salah satu ketua bem fakultas yang bahkan namanya tidak tercantum di seluruh materi yang dijabarkan, ada apa dan mengapa? mengapa tebang pilih? apakah nama-nama yang direkomendasikan memiliki syarat dibaliknya? misal syaratnya harus golongan tertentu? Syarat suatu agama tertentu? Entahlah sangat politik identitas ketika sedang krisis identitas. Ketika demokrasi seperti hanya jargon dalam melengkapi kalimatnya untuk terlihat sangat demokrasi padahal memonopoli pengaderan bahkan jabatan dalam lingkup organisasi. gerakan yg pragmatis yang bergerak hanya untuk mendapat posisi-posisi strategis tertentu dilingkungan kampus. Kultur dominan dari ideologi politik tersebut nyatanya membuahkan hasil dalam kehidupan berorganisasi. Jika menjabat sebagai ketua, wakil, atau kepala departemen pada bem menjadi suatu syarat utama menjadi rekomendasi pemateri pada pelatihan kepemimpinan, lantas mengapa dalam nama-nama yang direkomendasikan hanya ada beberapa ketua, wakil dan kepala departemen saja? Apakah mungkin jika mereka mendiskriminasikan golongan tertentu? Apakah mungkin jika menjadi pemateri pada ajang pelatihan kepemimpinan merupakan kendaran utama menuju pemira? Apakah ini artinya kampanye terselubung ?

Disatu pihak, kelompok gerakan disebut pragmatis. Dan dilain pihak kelompok pencela disebut apatis dan apolitis yang pada akhirnya tidak memiliki temu diantara keduanya. lihatlah kini bagaimana kampus telah jatuh ke dalam jurang monopoli politik kampus dan dominasi golongan. Memang tidaklah terasa ketika setiap mahasiswa dan mahasiswi menjalani kehidupan kampusnya masing-masing yang terbebas dari urusan politik. Namun, perlu saya ingatkan, bahwa every act, is political.

Dari sinilah, untuk mencabut akar dari pada mayoritas intimidasi warisan kampus tidak kemudian dengan cara menggali dan kemudian menebangnya secara rata. Melainkan justru, menghadirkan pupuk-pupuk semangat pluralisme diantara mayoritas dan minoritas melebur pada masyarakat kampus. Proses peleburan kemajemukan serta perbedaan pandangan itulah budaya ideologi visi dan misi telah membentuk suatu keharmonisan suatu masyarakat kampus yang plural akan keyakinan visi dan misinya. Sehingga muncul suatu kesadran hidup dengan visi kegotong royongan dalam kemajemukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan masyarakat kampus dari berbagai bentuk warisan intimidasi. 

Dan didalam konteks pluralisme inilah Nurcholish Madjid atau yang lebih kita kenal Cak Nur dalam bukunya Yasmadi, Modernisasi Pesantren. Memberikan pandangannya terkait,  

” faham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi lebih dari itu harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan masyarakat yang majemuk itu sebagai nilai positif yang merupakan rahmat tuhan yang maha esa kepada manusia”.

Bisa disebut cukup politis dikarenakan pengaderan kepemimpinan mahasiswa tingkat prodi ini biasanya diadakan setelah masa pengenalan mahasiswa baru pada bulan September hingga oktober, sementara PEMIRA diadakan dipenghujung bulan desember. Setiap tahun, sebuah pesta “demokrasi” untuk memilih representatif kita di lembaga prestisius tersebut. Sedikit hipokrit menurut saya, menghadirkan para pejabat mahasiswa tersebut sebagai representasi mahasiswa yang secara hakiki hanya mewakili satu golongan mayoritas. Sebuah kumpulan perwakilan yang tidak mewakili sama sekali.Maka tidak heran jika para pejabat bem yang dijadikan sebagai pemateri dalam pengaderan kepemipinan tersebut seperti ajang kampanye yang dimulai lebih awal sebelum pemira tiba. 

Namun satu hal yang pasti, kultur tersebut tidaklah sehat bagi sebuah organisasi ‘identitas’ semacam BEM, tempat bertemunya mahasiswa lintas program studi maupun fakultas. Cepat atau lambat, hal tersebut akan mengeliminir individu atau golongan dengan keyakinan dan nilai sosial yang berbeda. Meski tidak ada diskriminasi langsung secara sosial dan fisik,  tetapi implikasi pasif dari kebiasaan, ideologi politik dan kepercayaan nyatanya memiliki peran dalam mengubah inklusifitas BEM menjadi sebuah organisasi yang eksklusif. Dari hal kecil seperti ini, mungkin pembaca bisa menerka tingkat toleransi dalam sebuah organisasi tingkat universitas.

Sungguh amat disayangkan seharusnya institusi pendidikan yang harusnya bersih dari politisi kampus namun dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.Sebagai kaum idealis dan kritis. Mahasiswa harusnya bermain politik dengan caranya sendiri yaitu “Bermain Politik Tanpa Tujuan Politik”. Menginggat mahasiswa merupakan massa terbesar, dan bukan hanya sekedar kekuatan massa, tetapi mahasiswa merupakan kekuatan massa yang terdidik.

oleh: Nyctophilia