Kepentingan yang terbungkus rapih oleh kebijakan pemerintah membuat banyak problematika. Seharusnya pemerintah lebih jelih dan teliti dalam mengambil kebijakan, bukan karena kepentingan tetapi berlandaskan kebutuhan. Akhir-akhir ini menjelang panasnya issu PILKADA yang berada di Ibu Kota Negera Idonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Membuat semua elemen yang berkepentingan didalamnya menunjukan sosok sebagai pahlawan. Dengan dalih pembangunan Taman Kota, Penghijauan dll. Sehingga penggusuran pun menjadi langkah dan solusi tepat menurut mereka yang mempunyai kepentingan.
Menolak lupa adalah hal terpenting untuk mengupas kembali lembaran sejarah yang ada. Coba kita lihat bagaimana kondisi Bumi Pertiwi kita saat ini khususnya Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sorotan Indonesia bahkan Dunia. Gedung pencakar langit yang begitu megah dan gagah berdiri di berbagai sudut Ibu Kota, tapi ternyata di dalamnya masih ada suara jeritan rakyat yang menangis.
Masih melekat dalam benak masyarakat Jakarta, beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 29 Februari 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Kalijodo, Jakarta Barat. Bulan ini, tepatnya senin (11/04/2016) wilayah Pasar Ikan dan Luar Batang, Jakarta Utara, mendapat giliran yang digusur oleh Pemprov DKI.
Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sudah kesekian kalinya melakukan aksi penertiban atau penggusuran. Pemprov melakukan penggusuran dengan alasan untuk perbaikan tata kota dan normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Ternyata penggusuran terakhir tidak meninggalkan solusi yang tepat. Seperti di Pasar Ikan dan Luar Batang Jakarta Utara. Ahok akan membangun kawasan itu menjadi tempat wisata bahari dan religi di sekitar Masjid Luar Batang dan Penggusuran dilakukan di tiga lokasi di kawasan Luar Batang, yakni Kampung Akuarium, Pasar Ikan, dan sekitar Museum Bahari. Faktanya hingga saat ini, baru 331 Kepala Keluarga (KK) yang mendaftarkan diri untuk mendapat rusun. Meski demikian, tidak sedikit warga Pasar Ikan yang memilih bertahan karna berbagai alasan diantaranya : Rumah Susun yang belum semuanya siap ditampung dan biayanya terlampau mahal, juga karena tidak ada mata pencaharian yang tetap.
Seharusnya pemerintah Pemprov DKI, sebelum merekolasi harus sudah menyiapkan tempat yang layak untuk para korban penggusuran. Agar tidak ada kedzoliman yang terjadi atas segala kebijakan yang di keluarkan. Jika melihat realita, Pemerintah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta di pilih oleh rakyat. Yang seharusnya representasi kebijakan yang di keluarkan harus dari kebutuhan rakyat. Bukan karena pencitraan apalagi kepentingan. Ditambah kasus yang baru ini mencuat yaitu mundurnya Rustam Effendi menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya, dia dituding sang bos, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pendukung Yusril Ihza Mahendra karena tidak menyegerakan penggusuran di kawasan Jakarta Utara. Tak tahan dengan panasnya omongan Ahok, Rustam pun memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Senin 25 April 2016.
Semoga pemerintah bisa berkolaborasi untuk mensejahterakan rakyat bukan bermain atas nama rakyat atau menindas rakyat.
Oleh: Rizky Fajrianto
rizky.fajrian@ymail.com