Pemerintah Indonesia tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan perbaikan bagi pendidikan anak bangsa. Berbagai macam kebijakan dan program dicanangkan, tak jarang dilakukan perubahan dan revisi demi tercapainya sistem pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa. Salah satu upaya pemerintah dalam mensukseskan pendidikan anak bangsa adalah turut serta mencanangkan program wajib belajar. Wajib belajar itu sendiri merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
Selama ini program yang digalakkan adalah wajib belajar sembilan tahun yakni pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Di era presiden Jokowi, beliau mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pemerintah pun melakukan berbagai langkah untuk mewujudkannya sejak tahun 2015.
Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah melibatkan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. Selain itu pemerintah mengajak Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SMA atau SMK di kecamatan yang masih belum memiliki fasilitas pendidikan menengah. Pemerintah melalui Kemendikbud juga menjadikan SMA atau SMK sebagai program pendidikan wajib diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP.
Pada strategi ini para siswa dan siswi diberikan pandangan bahwa melanjutkan jenjang pendidikan akan menjadi pengalaman yang menarik. Sekolah akan diminta mengadakan acara khusus merayakan kelulusan siswa. Tunjangan lain yang disediakan pemerintah berupa penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP ini bisa membantu siswa dan siswi dalam perjalanan mereka dari rumah menuju sekolah, atau membantu kelengkapan siswa selama sekolah.
Hanya saja tentu masih terdapat kekurangan dan kendala yang pemerintah alami yang membutuhkan proses dalam mencapainya. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi yang sangat banyak, sehingga menuntut pengelolaan SDM yang lebih ekstra. Pemerintah pun tidak dapat memaksimalkan program dan kebijakan yang dicanangkannya tanpa bantuan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai program wajib belajar di Indonesia, alangkah baiknya kita melihat sejenak potret di dua negara yang mendulang sukses dalam bidang pendidikan, yakni Finlandia dan Singapura. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun pendidikan, namun keduanya juga berhasil menerapkan sistem pendidikan yang dikategorikan sebagai terbaik.
Finlandia terkenal dengan sistem pendidikan santai yang tak memforsir dan menekan siswanya, sementara sistem pendidikan di Singapura cenderung sangat disiplin dan membuat siswanya mati-matian belajar. Finlandia menghadirkan lingkungan pendidikan yang sangat mewadahi siswanya untuk mengakses segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tidak ada kesenjangan antara sekolah yang satu dengan yang lain, siswa di daerah tertentu akan memiliki hak dan fasilitas pendidikan yang sama di daerah yang lain. Selain itu, kualitas guru sangatlah diperhatikan.
Beda halnya dengan Singapura yang menghadirkan konsisi yang kompetitif di kalangan siswanya. Siswa dituntut untuk dapat bersaing dan bertahan di tengah-tengah kompetisi mendapatkan pendidikan yang tinggi. Meski begitu, Singapura menjamin pemerataan fasilitas dan kualitas pendidik di setiap sekolah yang ada. Baik Finlandia maupun Singapura keduanya sama-sama menjalankan program wajib belajar bagi siswanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kunci dari pendidikan yang sukses adalah upaya pemerintah untuk menyediakan program wajib belajar dan pemberian sarana fasilitas serta memperhatikan kualitas pendidik yang tersedia.
Jika membandingkannya dengan kondisi Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia mendekati sistem pendidikan yang diterapkan di Singapura. Sehingga Indonesia hanya tinggal selangkah lagi menuju sistem pendidikan yang mendulang sukses. Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan program wajib belajar, yang membedakan dari keduanya adalah Indonesia belum mencapai tahap “habis-habisan” dalam menerapkannya.
Pada implementasinya, program wajib belajar 12 tahun ini belum memiliki payung hukum yang kuat, menyebabkan hingga saat ini masih banyak daerah yang tidak turut mensukseskan program ini.Selain itu pemerataan fasilitas dan kualitas pendidik masih harus terus digencarkan.
Pada intinya program wajib belajar 12 tahun ini merupakan program yang sangat bagus apabila diimplementasikan secara maksimal dan dengan didukung oleh pemerataan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik. Dengan adanya program ini maka Indonesia dapat mencapai SDM yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, dan hal inilah yang mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Negara-negara maju kebanyakan dikarenakan memiliki masyarakat yang berpendidikan tinggi.
Penulis yakin Indonesia memiliki masa depan yang cerah dengan adanya program wajib belajar 12 tahun ini, pemerintah bersama-sama dengan rakyat hanya perlu turut serta memperbaiki dan meningkatkan apa-apa yang dirasa dapat menunjang program wajib belajar ini.
Mutiara Syalen
mutiarasyalen.blogspot.com
