Tahun 2017 seakan menjadi tahun yang ramai bagi masyarakat Indonesia. Berbagai permasalahan yang terjadi tidak ada hentinya untuk menjadi bahan pembicaraan. Berbagai aspek silih berganti menjadi topik hangat media maupun kepentingan, baik secara sosial, politik, dan tidak terkecuali perekonomian.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 berada di angka 5,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2016 di kisaran 4,92 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2016 yang sebesar 4,94 persen.
Dilansir melalui Kompas.com, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebutkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan angka yang cukup baik dan di atas proyeksi bank sentral yang hanya memprediksi sekitar 4,8 – 4,9 persen.
Namun, walau index pertumbuhan Perekonomian Indonesia terlihat naik, pada kenyataannya masih terdapat beberapa kondisi masih terdapat beberapa bidang yang membutuhkan perhatian khusus. Lalu, apa saja sih fokus yang menjadi pokok khusus tugas perhatian utama yang harus dipertimbangkan secara serius tersebut?
Kemiskinan
Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih menunjukkan index tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Bps.go.id, menunjukkan bahwa pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin lndonesia mencapai 27,77 jiwa (10,64 persen dari jumlah total penduduk), sedangkan pada September 2016 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 27,76 jiwa (10,70 persen dari jumlah total penduduk). Meski secara persentase mengalami penurunan, namun secara angka jumlah kemiskinan penduduk mengalami kenaikan.
Dilansir melalui Tempo.co, menurut Kepala BPS Suhariyanto, perbedaan persentase dan jumlah angka ini terjadi karena adanya peningkatan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Selain itu juga faktor kelahiran dan kematian penduduk sangat mempengaruhi.
Sedangkan berdasarkan per wilayah, data BPS menunjukkan bahwa selama periode September 2016 hingga Maret 2017 tercatat jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik dari 10,49 juta jiwa (7,73 persen) menjadi 10,67 juta jiwa (7,72 persen). Sementara, di daerah pedesaan turun dari 17,28 juta jiwa (13,96 persen) menjadi 17,10 jiwa (13,93 persen). Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi disparitas yang tinggi di dalam masyarakat. Ketimpangan yang semakin melebar ini hanya akan memperlambat pengentasan kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi.
Pengangguran
Semakin kecilnya jumlah kesempatan kerja tentu bisa menjadi sebuah masalah serius dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode Februari 2016 hingga Februari 2017 mengalami penurunan yaitu dari 5,50 persen menjadi 5,33 persen.
Dilansir melalui Kompas.com, Kepala BPS Suhariyanto, menyatakan bahwa tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Pada Februari 2017, TPT di perkotaan mencapai 6,50 persen sedangkan di pedesaan hanya 4 persen.
Selain itu, penyebaran kesempatan kerja juga belum merata. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kesempatan kerja di Indonesia yaitu sebesr 38,30% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya penyebaran dan pemerataan yang terjadi. Penyebaran pertumbuhan ekonomi yang kurang merata pun menyebabkan kesempatan kerja yang juga tidak merata. Pada akhirnya pengoptimalisasian sumber daya Indonesia yang seharusnya bisa menjadi penopang terbesar pendapatan Indonesia tidak berjalan dengan baik.
Utang Luar Negeri
Tidak bisa dipungkiri jika Indonesia memiliki Utang Luar Negeri (ULN) yang cukup tinggi dan terus mengalami kenaikan. Negara membutuhkan banyak biaya untuk membiayai pembangunan, sementara penerimaan negara tidak mencukupi karena terjadinya pembengkakan pengeluaran negara di beberapa sektor, maka alternatif yang dipilih adalah utang.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), ULN pada Januari 2017 tercatat mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yaitu dari USD 316,40 miliar menjadi USD 320,28 miliar. ULN ini merupakan total dari pemerintah pusat bersama Bank Indonesia serta swasta.
Total ULN pemerintah pusat dan Bank Indonesia sebesar USD 161,23 miliar, mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang hanya USD 158,28 miliar. Sedangkan ULN swasta tercatat sebesar USD 159,04 miliar yang mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yaitu sekitar USD 158,12 miliar. Bagaimana mungkin setiap anak Indonesia yang lahir sudah harus menanggung hutang negara yang begitu banyaknya?
Selain hal tersebut terdapat juga faktor eksternal yang harus menjadi perhatian Pemerintah seperti kebijakan perekonomian Presiden Trump yang belum mampu diprediksi dan juga keadaan Eropa pasca Brexit yang juga belum stabil sepenuhnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, menjamin akan memusatkan fokus perekonomian kepada tantangan domestik tersebut diiringi dengan pengantisipasian terhadap keadaan global.
Menurutnya, masalah utama dari domestik ini adalah pengangguran dan produktivitas. Ketika Pemerintah mampu mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan, maka tingkat produktivitas masyarakat akan semakin meningkat, dan akan mampu meningkatkan penerimaan negara serta kemandirian masyarakat.
Lalu, bagaimana Pemerintah sebaiknya merespon tantangan ekonomi tersebut?
Pertama, Pemerintah harus mencari sebuah solusi yang tidak hanya efektif namun juga tepat sasaran. Pemerintah melalui Presiden harus mampu memahami dan memahamkan kepada seluruh kabinetnya bahwa diperlukan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang tidak semata – mata ekonomi yaitu kebijakan ekonomi yang mampu meluas dan berintegrasi dengan keadaan sosial yang sangat terikat dengan kebijakan ekonomi. Pemahaman ini diperlukan untuk mengikis arogansi para kementerian ekonomi yang cenderung menjustifikasi respon kebijakan ekonomi dari sektor ekonomi semata-mata. Pada hal ini kita memerlukan konsep beyond economics.
Kedua, memilih pendekatan yang lebih pragmatis daripada akademis. Menurut guru manajemen dan ekonomi Peter F Drucker, pada saat ini teori – teori ekonomi sudah mengalami kemiskinan teori untuk dapat merespon problem faktual secara efektif. Selain itu, pendekatan akademik semata umumnya sudah tidak tersedia di dunia hari ini.
Pada dasarnya Indonesia tidak memerlukan seorang konseptor teoritis, karena Indonesia tidak pernah kekurangan jumlah Profesor yang pintar. Namun, Indonesia memerlukan seseorang yang mampu menyelesaikan problematika faktual secara efektif.
Sebagai pemuda dan mahasiswa, sudah saatnya untuk bersama – sama mengawal dan mengiringi setiap langkah dan kebijakan Pemerintah. Mengawal bukan berarti membenci; Mengawal berarti memperhatikan dan mengingatkan. Hal ini agar senantiasa kebijakan yang dicanangkan dan diterapkan Pemerintah akan tetap berfokus terhadap arah dan tujuan yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat seperti yang memang sudah seharusnya dilakukan.
Oleh : Nurul Fitria Kamilah
