Yuk simak beberapa penjelasan para pakar soal pendidikan yang berhasil penulis kumpulkan.

Arti Pendidikan Menurut Para Ahli :

1. Rasulullah SAW bersabda : “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Qur’an, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Qur’an akan berada di bawah lindungan Allah, diwaktu tidak ada lindungan selain lindungan-Nya bersama para Nabi dan kekasihnya” (H.R Ad-Dailami)
2. Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsipa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu.  Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR. Bukhori dan Muslim)
3. Ali bin Abi Thalib RA. “Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya”
4. John Dewey : Menurutnya pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan.
5. M.J. Langeveld : Pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa kearah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya, agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab.
6. Driyarkara : Pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani.
7. Ki Hajar Dewantara : Menurutnya pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.
8. Stella van Petten Henderson : Pendidikan yaitu suatu kombinasai dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial.
9. Kohnstamm dan Gunning : Pendidikan merupakan suatu pembentukan hati nurani manusia, yakni pendidikan ialah suatu proses pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani.
10. H. Horne : Menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mentalnya.
11. Frederick J. Mc Donald : mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan ialah suatu proses yang arah tujuannya adalah merubah tabiat manusia atau peserta didik.
12. Ahmad D. Marimba : Mengemukakan bahwa pendidikan ialah suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbetuk dengan sangat unggul. Kepribadian yang dimaksud ini bermakna cukup dalam yaitu pribadi yang tidak hanya pintar, pandai secara akademis saja, akan tetapi baik juga secara karakter.
13. Carter V. Good : Mengartikan pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses dimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terpimpin khususnya didalam lingkungan sekolah sehingga dapat mencapai kecakapan sosial dan dapat mengembangkan kepribadiannya.
14. Ensiklopedi Pendidikan Indonesia : Menjelaskan mengenai pendidikan, yaitu sebagai proses membimbing manusia atau anak didik dari kegelapan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kecerdasan pengetahuan.
15. UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 : Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik,  pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan,dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.

Tujuan Pendidikan Menurut Para Ahli

Jika dirangkum dari definisi dari para ahli lainnya ada dua tujuan utama dari pendidikan itu sendiri yaitu :

Memajukan Mengembangkan Manusia & Negara

• Menurut Prof. Dr. Imam Barnadib, Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis unuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.
• Menurut Aristoteles: Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara, dan dilakukan, terutama setidaknya, untuk tujuan Negara itu sendiri. Negara adalah institusi sosial tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan/bekal untuk beberapa aktivitas/pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai (koresponden) dengan hasil analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik (lahiriah) maupun mental (batiniah/jiwa).
• Menurut Socrates: Pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran. Sedangkan metode-nya adalah dialektika.
• Menrutu Confucius : Pendidikan melahirkan keyakinan diri, keyakinan diri melahirkan harapan, dan harapan melahirkan perdamaian.
• Menuru Paulo Freire : Pendidikan ialah usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ke-tertindas-an. pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri.
• Menurut Albert Eisntein: Pendidikan ialah sesuatu yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang ia pelajari di sekolah.

Membentuk akhlak mulia & mendekatkan diri kepada Tuhan

• Menurut Imam Al Ghazali : Pendidikan merupakan proses me-manusia-kan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, dimana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna
• Menurut Ibnu Sina : Pendidikan adalah proses untuk membentuk perkembangan anak dan membiasakan kebiasaan yang baik dan sifat-sifat yang baik menjadi faktor utama guna mencapai kebahagiaan anak, oleh karena itu orang yang ditiru hendaklah menjadi pemimpin yang baik, contoh yang bagus dan ber-akhlak hingga tidak meninggalkan kesan buruk dalam jiwa anak yang meniru-nya.

Semoga kumpulan penjelasan pendidikan menurut para ahli dan pakar ini dapat bermanfaat. Sehingga memberikan gambaran kepada kamu apasih itu arti dan tujuan pendidikan.

The post Arti dan Tujuan Pendidikan Menurut Pakar appeared first on UNJKita.com.

Sebenarnya ada yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia, dan hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita dan masa depan anak bangsa. Contohnya yaitu dengan menyamaratakan setiap murid untuk bisa bagus dalam setiap bidang pelajaran, padahal Tuhan menciptakan manusia dengan kecerdasan yang berbeda-beda dan bagaimana mungkin kita bisa menguasai semua bidang pelajaran, coba pikir baik-baik. Layaknya mengumpulkan gajah, ikan, harimau, burung, monyet untuk diajarkan bagaimana cara memanjat pohon yang baik dan benar. Apakah guru fisika mu bisa sosiologi, guru pkn mu bisa matematika? Hal seperti itu sebenarnya dapat merusak dan membunuh karakter kecerdasan murid, Tak heran banyak anak-anak sekolah yang bingung mau kuliah jurusan apa, mau jadi apa. Selain itu tentang UN,banyak orang yang memperdebatkan UN. Katanya UN itu baik lah, bagus lah, benarlah. Tapi sebenarnya kita tidak tau bahwa dengan adanya UN ada yang mati bunuh diri karna UN, ada yang stress, yang pintar lulus dan yang bodoh tidak. Miris ya. Yah tapi coba saya mau memberikan tantangan kepada mentri pendidikan sama yang buat soal UN, apakah mereka bisa mengerjakan soal UN dengan benar?

Jam Sekolah dan Hidup Kita

Belum lagi jam sekolah berlebih, padahal hidup ini tuh bukan cuma sekolah, masa kami seharian berada di sekolah, tentu bosan, kami juga perlu berkumpul dengan keluarga, melakukan kegiatan positif, dan tentunya mengembangkan bakat. Bagi saya yang terpenting itu realita kehidupan, di sekolah kita diajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang banyak teorinya, tapi tidak terpakai dalam kehidupan nyata. Ya memang tidak ada ruginya kalau kita belajar, tetapi apakah semua pelajaran di sekolah itu terpakai bagi kehidupan kita?

Untuk itu pendidikan di Indonesia harus segera di ubah, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap karakter kecerdasan setiap murid. Tahukan anda bahwa sistem pendidikan yang di terapkan oleh bapak pendidikan indonesia Ki Hadjar Dewantara aja tidak seperti sistem sekarang, berbeda jauh tau sistemnya. Pendidikan di Indonesia harus bisa belajar dari pendidikan di Finlandia, karena kita tahu Finlandia mempunyai kualitas yang sangat baik dan itu berbeda jauh dengan pendidikan di Indonesia. Sekolah di Finlandia itu jam belajarnya cuma sebentar, fokus di suatu bidang yang di geluti oleh setiap murid, lebih banyak praktek dari pada teori, langsung terjun kelapangan, dan guru disana harus mempunyai kualitas mengajar yang baik.

Sekian dari saya terima kasih
Raul Duverson Naibaho
Siswa SMAN Kabupaten Bekasi.

The post Sebuah Renungan Siswa SMA appeared first on UNJKita.com.

Pendidikan seringkali diartikan secara sempit, sehingga mereduksi substansinya menjadi sebuah metode mengajar-mempelajari seperangkat kemampuan yang diharapkan dapat menunjang suatu bidang kerja yang tersedia dan dianggap banyak diperlukan dalam perekonomian dunia. Pengertian akan pendidikan yang seperti ini sudah bukan merupakan fenomena yang tak lazim dalam kehidupan hari ini, setiap orang bahkan saya akan/sempat memaknai pendidikan sebagai hal tersebut.

Pendidikan merupakan sebuah praktik sosial yang bertujuan untuk membangun suatu peradaban dan dilakukan diatas suatu realitas material yang bernama ruang.

Kebobrokan pendidikan yang ditandai dengan komersialisasi, mahalnya biaya dan fasilitas penunjang, hingga tidak adanya gairah tenaga pengajar merupakan suatu gejala sistemik yang bukan hanya dikarenakan perilaku korup suatu agen penggerak praktik pendidikan. Maka satu perspektif moralis tidak akan mampu menjawab dan memberi solusi kritis terhadap bobroknya pendidikan saat ini. Pendidikan merupakan sebuah praktik sosial yang bertujuan untuk membangun suatu peradaban dan dilakukan diatas suatu realitas material yang bernama ruang. Untuk itu, sebuah pengetahuan keruangan diperlukan untuk meninjau permasalahan pendidikan hari ini, mengkritisi, bahkan memberikan solusi.

Ruang seringkali dianggap sebagai suatu realitas material yang apa adanya dan seonggok aspek tidak penting yang menjadi backdrop dalam kehidupan yang senantiasa diisi, digunakan, dan dilewati sehari-hari. Tak ayal banyak teori sosial yang mengabaikan ruang sebagai faktor yang patut untuk dianalisis secara sistematis, buta ruang, bahkan menihilkan ruang. Ruang dibuat untuk memberlakukan, mewujudkan, melambangkan mimpi, aspirasi dan prestasi masyarakat di setiap tahap pembangunan (Zieleniec, 2007).

Untuk itu, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah masyarakat mana yang membuat ruang (pendidikan) dalam pengertian tersebut? Perlu sebuah genealogi dan logika komprehensif nan radikal akan ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Adalah David Harvey, seorang geografer Marxis asal Inggris yang memberikan banyak pencerahan dan pemahaman akan hal ini. Temuan-temuan serta kajian-kajian ruang berbasis sejarahnya berhasil memetakan mobilitas pembangunan ruang saat ini serta seperti apa dan bagaimana pembangunan ruang diarahkan.

Menurut Harvey, pembangunan ruang saat ini – sedikitnya – dapat ditelaah melalui implisitas teks-teks Marx akan mode produksi masyarakat kapitalisme. Menurut Marx, kapital (modal) memerlukan suatu ruang yang terkonsentrasi – untuk proses produksi, konsumsi, dan/atau distribusi – dan terkoneksi dengan suatu sistem kapitalisme yang besar untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan efisien. (Marx, 1973)

Harvey berhasil memetakan kompleksitas pembangunan ruang di era kontemporer dan menemukan bahwa kapitalisme semakin kompleks mempengaruhi perkembangan ruang. Hal ini ditemukannya melalui analisis positivis Marx yang mengatakan bahwa kapitalisme, secara linear, akan hancur dengan sendirinya karena problema overakumulasi – yang secara nyata hingga dua abad setelahnya, kapitalisme berhasil melanggengkan sistemnya dan terus merekonfigurasi diri – dan digantikan oleh sebuah sistem baru, yakni sosialisme.

Temuan Harvey tentang bagaimana kapitalisme menghadapi problema overakumulasi membawanya lebih jauh, ia berhasil mengungkap bahwa kapital mengatasi problema overakumulasi melalui pengalihan atas surplus value ke sirkuit-sirkuit ekonomi berikutnya, yang memerlukan determinasi ruang. Harvey membaginya kedalam tiga sirkuit berbeda, yaitu primer, sekunder, dan tersier, dimana sirkuit primer, secara implisit telah menjadi objek analisis Marx.

Sirkuit Kapital

Sirkuit primer untuk Harvey adalah semua sarana yang dibuat untuk mengekstrak nilai surplus. Ini termasuk perpanjangan hari kerja atau reorganisasi proses kerja yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja ini. Organisasi dari pembagian kerja dan investasi dalam barang-barang modal tetap seperti mesin juga termasuk dalam sirkuit primer kapital.

Dalam sirkuit sekunder, arus terbagi menjadi kapital tetap (fixed capital) untuk produksi (pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan dsb) dan penciptaan suatu dana konsumsi (consumption fund) sebagai misal perumahan. Pemanfaatan gabungan seringkali mungkin dilakukan (jalan tol bisa dimanfaatkan baik untuk aktivitas-aktivitas produksi maupun konsumsi).

Porsi-porsi tertentu kapital yang mengalir ke sirkuit sekunder ditanamkan dalam bentuk tanah dan menjadi aset-aset bank yang menempati suatu tempat – suatu lingkungan yang dibangun untuk produksi dan konsumsi (segala hal mulai dari kawasan-kawasan industri, pelabuhan dan bandara, jaringan-jaringan transportasi dan komunikasi untuk sistem pembuangan limbah dan air, perumahan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah). Investasi-investasi ini biasanya menjadi suatu inti fisik dari suatu kawasan.

Ringkasnya, investasi-investasi itu memainkan suatu peran fundamental di dalam produksi regionalitas. Sederhananya, investasi-investasi itu lebih dari sekedar suatu sektor minor dalam ekonomi. Investasi-investasi tersebut bisa dan memang menyerap sejumlah besar kapital dan tenaga kerja, terutama, sebagaimana kita lihat, ketika terjadi ekspansi geografis (Harvey, 1978)

Di sirkuit tersier, Ia berhasil mengungkapkan bahwa sirkuit inilah yang menjadi posisi paling krusial bagi kapitalisme, dimana sistem ini secara menyeluruh dapat dilanggengkan dan pendidikan berperan penting dalam membentuk hegemoni di atas ruang. Di sirkuit ini surplus kapital diarahkan ke belanja-belanja sosial (social expenditures) dan riset serta pengembangan, maupun pendidikan.

Pemodal (beserta perangkatnya) melalui peran negara membentuk sejenis peternakan penetas telur yang siap memproduksi tenaga-tenaga terampil-siap kerja untuk kembali memberikan produktivitasnya kepada industri-industri yang dimiliki pemodal. Social expenditures dalam sirkuit tersier ini – secara spasial – dimanifestasikan dalam universitas-universitas serta sekolah-sekolah. Hal ini dapat tercermin dari gembar-gembornya pemerintah mengkampanyekan urgensi program vokasi (lihat: “Menghadapi Urge, dalam kesempatan tersebut, Sutrisna menyampaikan bahwa lulusan pendidikan vokasi merupakan tenaga terampil yang akan memenuhi kebutuhan industri. Hubungan kerja sama tersebut perlu dikembangkan dengan cara penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan hari ini senantiasa hanya sebagai sarana perpanjangan nafas kapitalisme.

Mengimplikasikan Hak Atas Kota kepada Pendidikan

Terminologi hak atas kota ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh sosiolog Prancis, Henri Lefebvre. Bagi Lefebvre (Sugranyes dan Mathivet, 2010), hak atas kota berarti hak terhadap kota itu sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian. Dengan pengertian ini, maka hak atas kota itu tidak sekadar dimaknai bahwa warga miskin berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, misalnya, tapi juga warga miskin tersebut memiliki hak untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut. Singkatnya, penduduk miskin yang menetap di kota tersebut bukan hanya pelaku pasif dari sebuah perubahan, tapi aktif terlibat dalam proses perubahan itu. (Coen/Indoprogress, 2013)

Dengan demikian, titik tolak dari hak atas kota, adalah partisipasi rakyat terhadap pembangunan kotanya. Dalam konteks pendidikan, rakyat tidak boleh dimaknai hanya sebatas objek pendidikan yang diasah kemampuannya hingga mafhum dan menjadi tenaga-tenaga kerja industri siap pakai. Rakyat harus diikut sertakan secara aktif dalam pendidikan, termasuk dalam pembentukan ruang alternatif dalam konteks pendidikan sekalipun, merupakan hak rakyat secara penuh untuk membangunnya tanpa intervensi pemodal. Peran rakyat sebagai subyek dan peserta pendidikan adalah merekonstruksi ruang yang fondasinya dibangun dibawah kehendak pemodal dan membangun alternatif baru sebagai pelepas kesenjangan. Sekali lagi, pendidikan harus menjadi kunci dari rantai-rantai belenggu dehumanisasi dan bukan sebaliknya.

Rawamangun, Mei 2017

*M. Muslim Ridho – adalah Pemuda gondrong, penikmat musik hardcore/punk, dan sedang menempuh pendidikan di Program Studi Sosiologi Pembangunan, Universitas Negeri Jakarta.

Kepustakaan:

Harvey, David. 2010. Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer. Yogyakarta dan Jakarta: Resist Book dan Institute for Global Justice
Prasetyo, Arif. 2016. Skripsi Pembangunan Mall di Jakarta 2007-2013: Tinjauan Kritis Mode

Produksi Ruang Lefebvre. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi
Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Zieleniec, Andrzej. 2007. Space and Social Theory. London: Sage Publication

The post Menspasialisasi Pendidikan Hari Ini appeared first on UNJKita.com.

“Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan, merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian.”

“Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan, merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian.”. Ini merupakan suatu kutipan dari bapak pendidikan yang sangat peduli terhadap peradaban di negeri ini. Suatu kata yang masih belum di realisasikan hingga sekarang. Miris!

Dengan melihat kondisi para pahlawan tanpa tanda jasa seperti tidak ada harganya, dan tidak ada penghormatannya.Sepertinya benar, menerawang data dari laporan Education Efficiency Index bahwa gaji guru di Indonesia sangat jauh dari harapan. Hanya berkisar $2830/39 juta pertahun. Dan gaji guru PNS dalam rentang Rp. 1.486.500 dan Rp.5.620.300 bergantung pada golongan kepegawaiannya. Sementara itu, rata-rata penghasilan guru honorer (Non PNS) ‘hanya’ Rp.200.000
(www.tirto.id)

Itulah pendidikan di negeri ini, kesenjangan sosial yang timpang. Pahlawan tanpa tanda jasa, bingung mencari makan tanda ada suatu kesengsaraan dan ketidakbenaran.

Teman, apa kau tau? dengan merujuk data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada 2015-2016 terdapat sekitar 964.013 siswa SD yang tak mampu untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat selanjutnya. Diperparah dengan 51.541 siswa yang melanjutkan pendidikannya di tingkat SMP ternyata tak mampu lulus. Artinya, ada 997.445 orang anak di Indonesia yang baru bisa mencapai ijazah SD di tahun 2015-2016.

Jelas bukan ada ketidakbenaran terhadap sistem pendidikan di negeri ini? Dari mulai masalah kesejahteraan guru, komersialisasi pendidikan, anggaran dana, dan anak putus sekolah yang padahal telah dijanjikan dan terangkum dalam janji Nawacita Presiden yang kami hormati untuk memperbaiki pendidikan di bumi pertiwi ini.

Tapi apa? Dani masih jual tisu di jalanan, tanda lebih asyik mencintai profesinya sebagai pekerja dibanding pelajar yang seharusnya tak pantas disandingkan kepadanya yang masih berumur 10 tahun. Menunggu hasil laba, walaupun masih tak mampu untuk membeli segala kebutuhan pendidikan yang ada.

Terus apa yang mau digambarkan tentang “Revolusi Mental”? dengan pendidikan sebagai tonggak penyuci akhlak dan penanaman terhadap budi pekerti pun, masih salah dalam monitoriumnya. Masih harus di kritik karena ada kesewenang-wenangan di dalamnya. Dan masih harus dikawal hingga kapanpun, karena ada ketidakadilan didalamnya.

Dan engkau diam melihat pendidikan kita seperti ini?

Dan engkau takut untuk menyuarakan kebenaran terhadap ketidakadilan di negeri ini?

Ingatlah kawan,

Teruslah bersuara walau dibungkam oleh penguasa.

Teruslah menginspirasi walau terus mendapat kritik dan caci maki.

Dan teruslah berdakwah hingga jiwa dan raga ini telah pantas dipanggil illah.

Salam cinta seperjuangan.

Oleh: Remy Hastian

The post Refleksi Hari Pendidikan: Pendidikanku Pendidikanmu Juga! appeared first on UNJKita.com.

Sebagai seorang guru, aku memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membuat hidup seseorang menderita atau gembira. Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda atau mempermalukan, melukai atau menyembuhkan.
Dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan, apakah sebuah krisis akan memuncak atau mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan”. (Haim Ginott)

Sungguh mulia bukan peran seorang guru?

Betapa besar amanah yang ditanggung seorang guru?

Ya, guru merupakan sebuah profesi yang sangat mulia yang secara tidak langsung guru merupakan hal utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Pentingnya peran dan amanah seorang guru berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan oleh guru-guru di Indonesia. Nasib dari guru-guru di Indonesia itu sendiri masih sangat memedihkan.

Jika kita tengok kembali fenomena Guru Cubit Murid & Dituntut Secara Hukum sangatlah menyayat hati. Para guru dianggap telah melanggar Undang-Undang Pasal 54 No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Apakah mencubit termasuk kekerasan fisik?

Dimana letak keadilan bagi seorang guru?

Berbicara mengenai keadilan, keadilan guru di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kasus Guru Cubit Murid & dituntut secara hukum bukanlah satu-satunya kasus mengenai keadilan guru di Indonesia. Kasus lain mengenai keadilan dan kesejahteraan guru yaitu penghasilan guru yang masih tergolong minim. Penghasilan para guru, dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi guru yang masih berstatus sebagai guru honorer.

Lagi-lagi berbicara mengenai keadilan, jumlah guru di Indonesia dianggap tidaklah sebanding dengan jumlah anak didik yang ada. Tidak jarang satu kelas diisi lebih dari 40 anak didik. Sebuah angka yang jauh dari ideal untuk sebuah proses belajar dan mengajar yang efektif. Ketidakadilan lain para guru, yaitu guru-guru yang mengajar di daerah terpencil dirasa belum terpenuhi fasilitas dan kesejahteraannya. Padahal, guru-guru yang berada di daerah terpencil adalah salah satu penyelamat nasib Indonesia yang akan datang karena merekalah yang akan mengajar dan membentuk bibit-bibit hebat yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Banyaknya permasalahan guru di Indonesia membuat pendidikan Indonesia menjadi kurang berkualitas. Permasalahan lain guru di Indonesia, yaitu kualitas guru Indonesia yang masih rendah. Di buku, The Global Achievement Gap, Tony wagner menegaskan betapa Finlandia layak dijadikan referensi pendidikan guru. Betapa tidak, prestasi akademik pelajar di sana termasuk tinggi di dunia untuk matematika, sains, dan membaca. Salah satu penyebab utamanya tak lain adalah kualitas guru-gurunya. (Kompas, 29 September 2016)

Ya, Indonesia harus belajar dari Finlandia karena kualitas guru di Indonesia masih sangat kurang. Berdasarkan data tahun 2002/2003, dari 1,2 juta guru SD saat ini, hanya 8,3% yang berijasah sarjana. Sedangkan di Finlandia, syarat menjadi guru sekolah dasar adalah lulus jurusan pendidikan keguruan di tingkat master dengan masa kuliah 5-6 tahun.

Untuk memajukan pendidikan dan menciptakan generasi yang baik di Indonesia, Indonesia diharapkan dapat memajukan terlebih dahulu guru-gurunya. Guru yang berkualitas akan menandakan berkualitasnya pendidikan di suatu negara. Bekualitasnya pendidikan suatu negara nantinya akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Sehingga generasi-generasi yang berkualitas nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik untuk negaranya.

The post Mencari Keadilan Seorang Guru appeared first on UNJKita.com.

Terpujilah Wahai Engkau Ibu Bapak Guru

Pada tanggal 25 November bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Sekolah-sekolah selalu mengadakan upacara bendera pada peringatan tersebut. Tak jarang siswa-siswa disana memberikan suatu kejutan yang spesial bagi sang guru.

Kita tak akan bisa membalasa jasa seorang guru. Bagaimana tidak hampir 5 sampai 7 jam sehari kita bertemu dengan seorang guru di sekolah yang sangat tulus, berdedikasi tinggi memberikan ilmu yang bermanfaat.

Mereka tidak pernah meminta balasan dari sang siswa. Bahkan mereka pun tak mengharapkan ucapan terima kasih kepada orang yang mereka bekali ilmu. Guru akan tersenyum dari kejauhan melihat keberhasilan anak didiknya. Begitu mulianya profesi sang guru.

Namun kita seakan lupa dengan kesejahteraan mereka. Walaupun guru mendapat julukkan pahlawan tanpa tanda jasa, bukan berarti kita lupa dengan kelangsungan hidup mereka. Indonesia masih belum memberikan perhatian bagi seorang guru. Tak khayal seorang guru di pelosok daerah hanya dibayarkan dengan hasil panen warga setempat. Bahkan mereka ada yang dibayar dengan ucapkan terima kasih. Itulah bukti ketulusan seorang guru.

Ingat peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang? Apa yang pertama kali di ucapkan oleh sang Kaisar Hirohito? Ia mengucapkan “berapa banyak guru yang masih hidup?” Begitu besarnya perhatian guru di negeri sakura tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ketika bencana alam tsunami di Aceh beberapa tahun lalu, adakah dari pejabat publik negeri ini yang mengeluarkan pernyataan terkait guru? Jika ada, tolong beri tau saya. Karena saya tidak pernah mendengar.

Peran guru bagi sebuah bangsa sangatlah besar. Tak ada seorangpun di negeri ini yang berhasil tanpa dididik oleh seorang guru. Presiden sekalipun ia pasti merasakan kasih sayang seorang guru ketika di bangku sekolah. Dengan apa yang telah diberikan oleh seorang guru untuk putra bangsa, tak berlebihan jika guru di berikan julukkan pahlawan penuh tanda jasa.

The post Guru: Pahlawan Penuh Tanda Jasa appeared first on UNJKita.com.

Bung hatta tak membawa apa-apa dipenjara selain tumpukan buku dalam peti. Bung karno dalam rumahnya terdapat gudang buku yang luar biasa luas. Lantas bukannya itu sudah bisa mengubah pandangan tentang membaca. Ya, orang besar selalu berteman dengan buku dan membaca. Sudah saat nya bangsa ini merenunginya!

UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, selain Indonesia yang membaca dua sampai tiga buku. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun. Tingkat literasi kita juga hanya berada pada rangking 64 dari 65 negara yang disurvei. Satu fakta lagi yang miris tingkat membaca siswa Indoneisa hanya menempat urutan 57 dari 65 negara (Republika, 12 September 2015).

Dalam sebuah laporan penelitian yang dilansir di koran The Jakarta Post pada tanggal 12 Maret 2016, Indonesia ditempatkan pada posisi 60 dari 61 negara. Indonesia hanya setingkat lebih tinggi dari Botswana, sebuah negara miskin di Afrika. Penelitian di bidang literasi yang dilakukan oleh Central Connecticut State University di New Britain, Conn, Amerika Serikat, menempatkan lima negara pada posisi terbaik yaitu Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa lemahnya budaya literasi dalam masyarakat Indonesia. Padahal tingkat literasi masyarakat suatu bangsa memiliki hubungan yang vertikal terhadap kualitas bangsa. Tingginya minat membaca buku seseorang berpengaruh terhadap wawasan, mental, dan perilaku seseorang.

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan.

Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan, maka semakin tinggi kualitasnya. Kualitas suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi. Faktor kualitas dipengaruhi oleh membaca yang dihasilkan dari temuan-temuan para kaum cerdik pandai yang terekam dalam tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan tingkat literasi yang masih rendah, padahal sudah 71 tahun sejak Indonesia menjadi negara merdeka. Bagi seorang humas gerakan, kemampuan literasi menjadi suatu keharusan. Sudah saatnya bangsa ini menanyakan kabar tentang budaya baca dan menulis para anak bangsa!

Inilah kabar bangsa ku.

Oleh: Danu Rizky Fadilla (Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2015)

The post Apa Kabar Minat Baca Bangsaku? appeared first on UNJKita.com.

Pemikiran yang ramai disuarakan oleh berbagai kalangan umumnya menggambarkan keresahan dan kebingungan. Selain itu, juga mengganggu keikhlasan nurani para pendidik mengenai esensi, arah, dan peran pendidikan dalam kaitannya dengan masa depan yang manusiawi.

Sebagian besar dari kerisauan mereka terjebak dalam pandangan peran sekolah yang membuat bangsa ini sebagai bangsa yang hanya tersekolah, tetapi luput dari pemikiran membangun bangsa yang terdidik. UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) lebih banyak berbicara tentang jenis, jenjang, dan jalur sekolah sehingga UU tersebut lebih tepat disebut UU Persekolahan. UU tersebut memang lebih banyak bicara tentang jenis, jenjang, dan jalur sekolah berstandar arbitrer yang dipertaruhkan sebagai isu utama pendidikan bangsa. Sebagai UU Sisdiknas, pendekatan ini sudah tidak relevan.

Abaikan Hak Guru-Murid

Ujian nasional sampai kini masih tidak memedulikan hak asasi guru untuk menentukan kelulusan. Mewajibkan anak bangsa untuk belajar di sekolah selama 9 atau 12 tahun (wajib belajar atau wajib sekolah?) lebih banyak dikelola secara administratif dan tidak berpeluang memaknai perkembangan kepribadian anak sepanjang hayat, dari lahir sampai ajal tiba.

Perbaikan mutu guru dan tambahan honorarium terutama hanya ditentukan oleh sejenis sertifikasi dan referensi pengalaman guru yang sebenarnya tidak langsung bersangkut-paut dengan kebermaknaan hidup bangsa masa depan.

Profesionalisasi guru memang mulai dibicarakan di tingkat pemerintah, tetapi sedikit pun tidak ada konsep lebih dalam yang memasalahkan profesionalisasi pendidikan secara menyeluruh. Apakah perbaikan mutu guru sudah sama dengan perbaikan mutu pendidikan? Tentu belum dan tentu tidak!

Diingatkan juga, sekarang ada kebijakan pemerintah membuat masyarakat yang agak berduit berselera, bahkan bisa sampai meneteskan air liur karena percaya seakan-akan sekolah bertaraf internasional jadi jaminan perbaikan mutu pendidikan nasional. Akan tetapi, mereka gagal memperhitungkan realitas yang pahit bahwa sekolah semacam itu sekarang hanya bertarif (bukan bertaraf!) internasional.

Sekadar mengingatkan, di negeri ini tidak akan pernah ada orang yang disebut Menteri Pendidikan Internasional, dan diramalkan bahwa tidak bakalan pernah ada Universitas Internasional. UU yang kita butuhkan adalah UU pendidikan untuk kepentingan satu bangsa besar dengan masalah yang sangat unik.

Lebih lanjut, janganlah kita lupa, sekitar 500 daerah otonom yang sudah lahir sekarang, sebagai akibat ”pemekaran”, tak satu pun yang secara eksplisit dimekarkan dan mengutamakan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Yang jelas, ada orang berduit yang mati-matian ingin jadi kepala daerah. Tak peduli apa pun alasannya. Ribuan guru daerah (mereka semua adalah guru nasional), yang kebetulan bukan bagian integral dari tim sukses kepala daerah, kini merasa sangat kecewa dan ingin kembali jadi bagian dari kekuatan sentral, lepas dari kelola kepala daerah.

Bagaimana seharusnya kita merumuskan kebijakan pendidikan tentang penerapan konsep Bhinneka Tunggal Ika? Bisakah kita membenarkan bahwa adalah hak asasi suku Dayak, misalnya, untuk 100 persen menjadi suku Dayak, dan pada saat yang sama, adalah kewajiban asasi suku Dayak tersebut untuk 100 persen pula menjadi bangsa Indonesia?

Bagaimana pula kita kembangkan nilai Pancasila sebagai inti untuk mempertahankan NKRI? Bagaimana secara pedagogis kita harus menghadapi jiwa Sumpah Pemuda yang di satu pihak mulai retak, di lain pihak secara pedagogis bertahan pada filosofi bahwa NKRI adalah harga mati. Kalau sudah sampai pada inti ideologi, kita seperti sering lupa sejarah bahwa sejelek-jelek sebuah ideologi, lebih jelek lagi apabila kita harus hidup tanpa ideologi sama sekali.

Lalu? Merujuk UU Sisdiknas, apakah arti dan peran sekolah dalam konteks berbangsa? Mari kita simpulkan dengan tujuan apa anak bangsa disekolahkan. Apakah agar ditemukan dan kemudian ditentukan oleh sekolah bahwa ia tergolong murid yang pada dasarnya memang anak bodoh atau pada dasarnya anak pintar; tergolong anak berketurunan malas atau rajin; tergolong anak yang bisa diharapkan atau tidak; ataukah agar anak bangsa, dengan kerja sama guru, mampu menemukan potensi dirinya?

Apakah dia, bersama orangtua, guru, dan teman-temannya—di sekolah atau tidak—belajar menjadi pembelajar seumur hidup. Ataukah lebih baik apabila anak bangsa menyerahkan diri secara pasif pada apa yang menjadi stipulasi kurikulum yang tersedia? Apakah di sekolah dia diajar untuk menghafal, ataukah dia belajar untuk bebas berpikir kreatif, sebagai khalifah dan sebagai bagian dari kesatuan bangsa?

Dulu, anak bangsa yang ”dididik” di sekolah disebut murid, kemudian murid berubah menjadi anak didik, lalu sekarang menjadi peserta didik. Di sekolah sekarang, peserta didik itu disuguhi aturan serba berstandar. Ada berbagai jenis standar yang ditetapkan secara arbitrer, tetapi yang masa berlakunya tidak bisa ditentukan. Macam-macam saja republik ini; tidak jelas apa maunya! Quo vadis pendidikan nasional Indonesia?

Takut Berinisiatif

Singkat kata, untuk menghadapi perjuangan ke masa depan, bangsa tersekolah ini sama sekali tidak dapat diperhitungkan. Bangsa yang karena UU pendidikannya sudah kedaluwarsa tetapi karena alasan politis tetap digiring hidup sebagai anak bangsa yang tersekolah umumnya—apalagi kalau dipaksa-paksakan—untuk sementara mungkin masih dapat ”berhasil” menurut standar yang sudah ditentukan. Dalam waktu singkat mungkin masih akan bergaya dalam soal hafal-menghafal, tetapi tak pernah dapat diperhitungkan dalam soal-soal yang memerlukan inovasi dan kreativitas.

Bangsa yang semata-mata tersekolah adalah bangsa yang bukan saja tidak pernah bisa, tetapi juga selalu takut berinisiatif dan berkreasi! Bangsa ini secara pasif hanya mengikuti satu garis sejarah kehancuran, kepunahan, dan kematian yang sangat menyedihkan. Mereka, cepat atau lambat, akan musnah sebelum menyadarinya.

UU ketersekolahan yang mengutamakan peran dan potensi anak bangsa, terutama sebagai juru hafal melalui latihan- latihan yang ditangani guru-guru pelaksana program kurikuler yang usang, hanya mempercepat proses kepunahan bangsa ini. Kita tidak mungkin memercayakan anak bangsa kepada siapa pun juga yang tidak punya keberanian untuk berpikir.

Hanya guru dan lingkungannya yang mampu dan menghargai berpikir kreatif yang berhak untuk mengajak bangsa ini berpikir sebagai satu bangsa. Dan, ini sebuah perjuangan!

oleh: Winarno Surakhmad, Rektor IKIP Jakarta (kini menjadi UNJ) periode 1975-1980
Sumber : KOMPAS, 4 Januari 2012

The post Bangsa Terdidik atau Tersekolah? appeared first on UNJKita.com.

“Apabila pemerintah daerah menyebutkan alokasi anggaran untuk pendidikan besar, hal itu sebenarnya merupakan anggaran pemerintah pusat (APBN). Di antaranya untuk gaji dan kesejahteraan guru,” katanya kepada Republika.co.id.

Padahal, lanjutnya, UU No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah jelas menetapkan minimal 20 persen dari APBD/ Anggaran daerah diperuntukkan bagi pendidikan. Namun, sejauh ini daerah yang mencapai alokasi sebesar itu masih jarang dan sebagian besar diperuntukkan bagi kegiatan non pendidikan.

Menurut Indra, hal ini disebabkan peruntukan dana pendidikan bagi pemerintah daerah masih terbatas. Yakni untuk rehabilitasi sekolah dan pengadaan buku saja. Sementara dana untuk pengadaan peralatan seperti komputer tidak pernah tersedia.

Ia mengatakan, dengan peruntukan yang terbatas tersebut membuat penyerapan anggaran pendidikan juga rendah. Hal ini juga menjelaskan mengapa alokasi anggaran pendidikan di daerah tidak pernah tinggi.

Indra mengingatkan masuknya Indonesia dalam pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut tersedianya tenaga kerja berkualitas agar mampu bersaing. “Tentunya hal ini harus didukung pendidikan yang mumpuni,” katanya.

Kecilnya alokasi anggaran daerah untuk pendidikan di dapat dilihat dari penyelenggaraan ujian nasional (UN). Buktinya, hanya beberapa sekolah saja yang siap untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK), sedangkan lainnya masih menggunakan kertas soal.

Data menyebutkan dari 50 ribu sekolah di Indonesia yang mengikuti UNBK hanya 4.400 sekolah. Itu pun dengan berbagai kendala di antaranya jaringan internetnya tidak bagus dan komputer tidak mencukupi.

Indra menjelaskan dengan asumsi harga laptop dengan spesifikasi paling tinggi Rp 5 juta per unit, maka untuk kebutuhan satu sekolah minimal 100 unit setidaknya dibutuhkan Rp 500 juta. Kenyataannya alokasi anggaran tahun 2015 rata-rata di bawah Rp 18 juta.

Ia menduga rendahnya alokasi anggaran pendidikan di daerah karena kepala daerah masih banyak yang ragu atau bahkan tidak mampu dalam mengelola dan menyusun program pendidikan. “Masih banyak kebijakan yang hanya meniru dari daerah lain, padahal untuk mengembangkan pendidikan di daerah perlu kreativitas,” ujar dia.

Indra menyarankan bagi kepala daerah yang belum sanggup untuk membuat program sendiri karena khawatir atau apapun alasannya sebaiknya merekrut tenaga konsultan pendidikan yang paham untuk membantu membuat program.

The post Anggaran Daerah Sangat Kecil untuk Pendidikan appeared first on UNJKita.com.