Masa depan demokrasi rasional menggejala di tiap-tiap kampus yang melaksanakan agenda setting sebagai kegiatan tahunan—pemilihan raya Badan Eksekutif Mahasiswa– untuk memilih pemimpin satu tahun mendatang. Jargon politis-bias konstruktif dilemparkan kepada audiens-voters demi merengkuh kuasa dan mendapuk seorang subjek masuk dalam belantika konstelasi politik kampus bertendensi manipulatif. Pikiran demi pikiran dipanen bak buah ranum yang siap dikonsumsi publik secara menyeluruh. Kegarangan berpikir tak jarang dipertontonkan saat adu gagasan—debat publik- demi menguji validitas dan akurasi gagasan yang ditelurkan lewat masing-masing pasangan. Anehnya, tak jarang banyak yang gagap atau tidak hafal ketika ditanya oleh audiens mengenai visi-misi, serta program kerja. Dari situlah publik dapat menilai kelayakan para kontestan pasangan-calon; layak dipilih atau tidak dipilih.

Banyak afeksi naif yang selalu diperlihatkan gelagatnya oleh para kontestan demokrasi kampus ketika terpilih. Mulai dari amnesia politis hingga alasan “sukarnya menata organisasi” dijadikan kambing hitam tersendiri untuk memadamkan api kritik dari para republican kampus yang menyerahkan suara mereka kepada-Nya. Padahal demokrasi merupakan instrumen sakral untuk dijadikan tanggung jawab oleh siapapun—kontestan terpilih- menepati janji politik. Maka tak heran jargon seperti “Kampus merupakan miniature negara” adalah hal yang benar, karena frasa tersebut mengafirmasi bahwa kampus adalah tempat terbuatnya janji-janji manis politis serta destruktifnya sistem politik yang dibuat sendiri seperti keadaan negara saat ini. Jadi tidaklah heran ketika kita melihat suasana kegetiran dalam spektrum kampus dan negara.

Destruksi Pemilihan Raya: Lihainya Lidah Para Kontestan

Kontestan politik terpilih tidak bisa hanya dikuatkan dengan kata-kata “Amanah tidak akan salah memilih pundak”, karena hal tersebut merupakan buaian dogmatis yang dilempar atas dasar irrasionalisme voters. Dogmatisme hanya akan mengarahkan demokrasi kampus dalam sifat-sifat narsistis, naratif, mitis, serta ritual-religi semata. Lebih dari itu, konsep demokrasi –baik spektrum kampus atau negara- harus diyakini sebagai collective self-determination, bahwa dalam artian kehendak yang diserahkan dalam rangka memilih calon pemimpin merupakan suatu perjuangan koletiktif-politis untuk menentukan arah gerak selanjutnya—baik organisasi ataupun massa.

Banyak kontestan tidak memahami konsepsi “janji politik” yang dikeluarkan lewat jargon-jargon kampanye. Anggapan bahwa hal tersebut merupakan “hanya sebuah janji” diyakini sebagai hal yang tidak perlu direalisasikan secara gradul. Kecacatan berpikir secara konsep membawa para kontestan akhirnya lihai dalam melempar gagasan kosong demi keterpilihannya dalam sebuah kontestasi politik. Semakin mereka banyak melempar gagasan, semakin ia berpikir bahwa audiens akan takjub pada pemikiran-Nya. Formasi tatanan politik kampus yang demikian tidak akan membawa kebepihakan bagi para pemilih, melainkan hanya untuk pemenang kontestasi.

Harus dipahami betul, bahwa pada ranah substansial pasangan-calon harus lebih mendahulukan res publica sebagai jaminan terselesaikannya harapan-harapan publik. Key point dari setiap kontestasi politik seharusnya lebih dibebankan pada mendengar kemauan publik/kehendak publik, bukan langsung menata arah organisasi kedepan. Karena hal inilah yang menyebabkan bias kognitif pada pasangan-calon yang berlaga. Mereka seolah-olah mengetahui apa yang mahasiswa inginkan, padahal nyatanya itu hanya keinginan mereka untuk merealisasikan segala hal yang ada dalam kepala mereka sendiri—pasangan calon. Meminjam satu istilah dari seorang jurnalis Amerika terkemuka Walter Lipmann Picture in Our Head, bahwa gambaran-gambaran realitas hanya diperoleh dari dalam kepala pasangan-calon, bukan dari keinginan perubahan fundamental mahasiswa. Hal ini akhirnya riskan dijadikan sebuah batu loncatan berpikir, bahwa kebutuhan para pemilih di homogenisasi oleh para kepala pasangan-calon yang cacat logika dan cacat berpikir.

Rusak-rusakan logika memipin seperti diatas hanya akan menyebabkan destruksi sistem dan menghasilkan mistrust kepada lembaga terkait—sebut saja Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepercayaan publik semakin menghilang dan subjek yang berkuasa hanya diterima oleh masing-masing kelompok setelah terjadi demarkasi besar-besaran setelah pemilihan raya di tiap-tiap kampusnya.

Demokrasi Mahasiswa tanpa Demos

Jika negara setiap lima tahun sekali melaksanakan pemilihan umum demi memilih pemimpin untuk mengurus negara, berbeda halnya dengan organisasi mahasiswa—Badan Eksekutif Mahasiswa- yang memilih pemimpin setiap satu tahun sekali. Apakah watak dan permainan kedua panggung pemilihan sarat dengan manipulasi?

Seperti yang dijelaskan oleh penulis diatas, bahwa sistem yang digunakan hanya akan menyebabkan demarkasi besar-besaran dan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap lembaga terkait. Ketika setiap gagasan hanya diambil dari para kepala pasangan-calon, lantas apakah peran mahasiswa hanya sebagai voters? Sangatlah jelas, bahwa posisi mahasiswa dalam pemilihan raya Badan Eksekutif Mahasiswa hanya ditempatkan sebagai voters yang dihisap suaranya hanya saat pemilihan, tidak dijadikan sebuah objek bagi pendidikan politik secara gradual.

Dalam melihat fenomena ini, penulis sangatlah tidak heran ketika melihat para pasangan-calon kontestan politik kampus hanya sebagai badut yang diperalat oleh para dalang diatasnya. Kuasa mereka hanya melanggengkan bentuk oligarki terstruktur baru, mahasiswa tidak mendapatkan peran secara menyeluruh, dan dimatikan atas keinginan-keinginan berkuasa. Hakikat demokrasi dalam kampus yang sejatinya harus ditumbuhkan secara ideal dan konstruktif, malah berubah arah menjadi dekonstruktif dan manipulatif akibat merengkuh sistem yang rusak sedari awal. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada para kontestan pasangan-calon untuk melibatkan secara aktif unsur mahasiswa dalam deliberasi publik untuk menentukan keinginan dan kehendak seluruh mahasiswa. Supaya Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat manapun—Prodi, Fakultas, Universitas- tidak mencontoh negara hari ini yang abai pada pemilihnya kelak. Demokrasi harus berjalan sesuai yang dikonsepsikan sebagai Kratos yang diperintah oleh Demos dalam dinamika demokrasi di dalam kampus.

Oleh : Maulana Malik Ibrahim

The post Destruksi dan Manipulasi Pemilihan Raya (Kritik dan Autokritik) appeared first on UNJKita.com.

“BAGI MANUSIA, YANG PENTING BUKAN KEMANUSIAANNYA, MELAINKAN STATUS SOSIAL, HARTA BENDA, DAN KEKUASAANNYA. BAGI SEKOLAH DAN UNIVERSITAS, BUKAN ILMU YANG PENTING, MELAINKAN GELAR KESARJANAANNYA. BUKAN TUJUAN HIDUP YANG PENTING, MELAINKAN JUMLAH PEMILIKAN KEDUNIAANNYA. “
”
EMHA AINUN NADJIB

Jelang Pemilihan Raya (Pemira) UNJ 2020 kontestasi politik yang terendus semenjak aksi #TOLAKOMNIBUSLAW dalam kurun waktu belakangan ini menjadikan aksi tersebut menjadi sangat ekslusif bagi para bakal calon kandidat ketua dan wakil ketua BEM UNJ 2021. Bagaimana tidak? Disinilah panggung politik untuk memperlihatkan diri seberapa layak seberapa berkualitas atau seberapa luas pengetahuannya mengenai dunia sosial politikan di Indonesia. Maka tak heran jika momentum aksi menjadi ajang unjuk kelayakan diri kepada seluruh mahasiswa.

Namun di kampus orde baru ini biarpun berkali-kali pemira dilaksanakan dan berkali-kali pula yang akhirnya menang dari kubu “itu”. Walau topengnya bisa dengan koalisi yang terlihat berbeda-beda namun isinya tetap sama, mungkin system pemerintahan di UNJ menggunakan sistem monarki?. Karena sudah tak asing jika setiap kompetitor dalam pemira pada akhirnya akan menjadi rekan kedepannya ketika menjabat di BEM UNJ dan Fenomena ini sudah berjalan dalam empat tahun terakhir. Penulis sangat menyarankan untuk membaca tulisan berikut Sepiring Berdua Ala BEM UNJ sebagai penambah bahan bacaan mengenai student government UNJ belakangan ini.

Ada satu tembang yang cocok diperdengarkan di masa-masa Pemira ini, yaitu Bantulah Kami Melihat (2001) yang dikarang oleh Koil. Syair yang tertulis adalah demikian:

“harapan kerinduan
kelahiran akan
menjadi mimpi kami
menangisi zaman
surat ini, sogokan ini
tak akan mampu membeli
peran yang kau harapkan”

Dalam maksud memanfaatkan momentum aksi penulis ingin mencurahkan betapa kecewanya dengan pemanfaatan momentum tersebut. Disaat niat murni berdemontrasi menyuarakan penolakan ruu omnibus law saat itu justru dijadikan panggung politik menjadi suatu pencideraan tujuan aksi karena memiliki kepentingan-kepentingan terselubung, karena jika diamati justru seperti ajang lomba orasi tanpa isi. Karena hanya seperti pemenuhan akan kebutuhan konten sosial media. Bahkan tak lepas sampai disitu beberapa diantaranya mulai aktif menghadiri konsolidasi walau hanya sebagai memenuhi forum saja dan tidak bersuara atau memebrikan gagasan untuk eskalasi aksi. Tak hanya itu, bahkan mereka mulai mengikuti akun sosial media beberapa tim aksi tidak hanya meninggalkan jejak mengikuti akun tersebut namun juga meninggalkan jejak untuk menyukai postingan-postingan yang diunggah akun tim aksi tersebut yang memang cukup massif dalam publikasi terkait isu sosial politik dalam beberapa kurun waktu belakangan ini. memang bukan sebuah hal tidak biasa dan bukan bentuk pelarangan karena itu semua merupakan hak tiap-tiap individu. Namun menjadi tidak biasa dan menimbulkan begitu banyak pertanyaan seperti “mengapa baru hari ini? mengapa sebelumnya tidak? Bukankah materi pergerakan mahasiswa sudah didapatkan sejak mengikuti pelatihan kepemimpinan di tingkat prodi? ”.

Dalam situasi pandemi yang segala halnya menjadi beralih secara daring, akses publik kepada sosial media menjadi lebih pesat dan wajib. Sehingga memanfaatkan sosial media menjadi alternatif untuk unjuk diri juga sudah menjadi hal utama para bakal calon ketua dan wakil ketua BEM saat ini. Dimana jauh sebelum pemira mereka bahkan nyaris tidak pernah mengunggah keikutsertaannya ketika aksi. Tidak hanya dalam bersosial media, bahkan sependek pengamatan penulis ketika nyaris mengikuti seluruh agenda aksi sejak dahulu tak pernah menemukan sosok mereka yang dalam kurun waktu belakangan ini ditengah keterbatasan akibat pandemi ini selalu hadir ketika aksi, entah sosoknya memang kurang penulis lihat tertutup massa aksi lainnya atau bagaimana, namun sedikit banyak massa aksi di UNJ pasti familiar apalagi jika di angkatan yang sama dan sebelum pandemi, aksi menjadi lebih mudah dilakukan mengingat tidak ada batasan-batasan atau larangan khusus ketika aksi sebelum pandemi. Memang aksi bukan hal yang wajib diikuti, itu semua kembali kepada keresahan masing-masing mahasiswa itu sendiri, namun kenapa menjadi hal yang wajib jika itu mendekati pemira? penulis pikir kendaraan utamanya hanya mengikuti pengaderan hingga tingkat universitas, ternyata tidak ya?

Memang telah mengikuti pengaderan hingga tingkat universitas hingga dinyatakan lulus pengaderan tersebut bukan menjadi kendaraan utama menjadi calon ketua BEM dan wakil ketua BEM saat ini, masih ada syarat lainnya misal besaran indeks prestasi dan syarat dalam bentuk berkas lainnya. Namun terlepas dari semua syarat tertulis itu, Eksistensi menjadi hal wajib bagi mereka demi mendapatkan perhatian mahasiswa UNJ. Belum lagi mahasiswa yang sangat mudah didapatkan perhatiannya yaitu para mahasiswa baru saat ini karena diberbagai lini pengaderan untuk mahasiswa baru mereka akan hadir sebagai rekomendasi pemateri seperti yang sudah penulis singgung pada tulisan sebelumnya, mungkin dapat dibaca kembali Baiknya Bermain Politik Tanpa Tujuan dimana mereka yang saat ini mencalonkan dirinya menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM UNJ bukan sebuah kebetulan atau kejahilan semata namun memang sudah ‘dipersiapkan’ sebelumnya, sehingga ajang berbagi lahan di program studi dan fakultas untuk memperkenalkan diri melalui agenda pengaderan menjadi hal wajib bagi mereka.

Dalam konteks hal wajib disinilah yang memanfaatkan kondisi mereka sebagai pejabat BEM atau mahasiswa berprestasi sekalipun yang direkomendasikan sebagai pengisi materi tersebut, bahkan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab atas susunan nama rekomendasi tersebut. Penokohan atau politik identitas yang melekat dalam susunan ini lah yang menjadikan timbulnya pandangan bahwa yang paham isi materi yang pengalamannya relevan dengan materi dan yang layak mengisi materi hanyalah pejabat BEM atau apapun itu identitasnya yang melekat dengan BEM Tapi tidak semua pejabat BEM. Karena jika dikerucutkan kembali tidak semua pejabat BEM memiliki lahan yang sama rata atau memiliki porsi rekomendasi yang sama dengan yang lainnya Jika bukan berasal dari satu ‘kubu’ yang sama. Bukankah monopoli kekuasaan sangat tumbuh subur disini? ya sangat subur dan menjadi kebiasaan turun temurun bagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. missal materi yang diberikan juga turun temurun dari kakak-kakaknya terdahulu. Jika dilihat realtianya semakin berkembangnya jaman, materi pun butuh diperbarui sesuai kondisi saat ini. Memang beberapa pejabat BEM tersebut mendapatkan keistimewaan lebih ketika sudah dititipkan.

Tak hanya soal pemanfaatan momentum ketika aksi dan demokrasi sekarang ini juga dinilai telah kehilangan nalarnya, mengingat setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, berpendapat atau bertanya sebagai konsekuensi logis dari sistem pemira. Namun dalam lingkup saat ini ajang meminta kartu tanda mahasiswa tanpa memaparkan visi misi atau gagasan yang dimilikinya menjadi hal yang lumrah dilakukan, padahal dalam setiap kartu tanda mahasiswa tersebut memiliki tanggungjawab moral. Apalagi dengan dalih untuk mendukung karena satu fakultas, satu kelembagaan dan alasan lainnya karena membiasakan diri dengan pandangan yang subyektif sehingga muncul pula fenomena yang disebut sebagai “what about-ism” yang menjadi kebiasaan setiap pemira dengan sasaran mahasiswa baru yang seringkali dengan mudah dikendalikan oleh seniornya.

Terlepas dari itu semua, penulis cukup menarik perhatian bagaimana sistem dan teknis pemira saat pandemi seperti ini? karena hingga saat ini belum ada sosialisasi terkait mekanisme pemungutan suara yang dilakukan secara daring.

Oleh : Nyctophilia A.

The post Kontestasi Politik Memanfaatkan Momentum Aksi Jelang PEMIRA appeared first on UNJKita.com.

Cukup ramainya tulisan-tulisan yang terbit tahun ini tentu patut penulis syukuri, pasalnya dari dua tahun sebelumnya (2017 s.d 2018), penulis sudah mencoba mengangkat isu hal ihwal Pemira, namun sangat disayangkan tulisan yang penulis angkat minim respon –untuk tidak menyebut tidak sama sekali, sejauh yang penulis ketahui. Sebab dari kritik dan atau pun auto-kritik melalui tulisan atau pun yang lainnya diharapkan, di samping merawat budaya literasi kampus, juga berguna untuk evaluasi bagi pihak-pihak terkait –termasuk para penulis- serta momen yang tepat untuk bertukar pikiran. Sebagaimana antara Soekarno dengan Mohammad Natsir, dan atau pun antara Pramoedya Ananta Toer dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, serta tokoh-tokoh besar lainnya –jika kita membutuhkan pelajaran lainnya.

Apa yang dikutip pada awal tulisan ini sebenarnya berisi gagasan dari Mulyadhi Kartanegara yang bermaksud membangkitkan daya cendekiawan Muslim untuk (kembali) membangun budaya keilmuan Islam, khususnya filsafat, yang secara epistemologi, menurutnya perlu kembali diperhatikan. Karena tak ditampik, menurutnya, konstruksi keilmuan modern saat ini banyak dibangun dari pemikiran filsafat Barat. Yang dimana, bukan karena labelling ke-barat-an-nya sehingga ia perlu direkontruksi, lebih jauh, bahwa nilai-nilai, atau bahkan serta merta bangunan filsafatnya pada gilirannya menegasikan nilai-nilai Islam. Beliau menuliskan hal ihwal usaha para pemikir Islam yang dahulu dalam perjalanannya meramaikan kontestasi pemikiran. Bahkan, mereka –para pemikir Islam- tak segan-segan mengkritisi pemikiran yang dianggapnya berlainan –karena dianggap membawa mafsadat- dan patut dihadirkan pemikiran lain guna dijadikan pembanding –atau bahkan mengoreksi, tentu dengan tulisan-tulisan, karena membaca, dan atau aktivitas literasi adalah semangat yang dibawa dalam Islam. Sebagaimana yang pernah dilakukan Syaikhul Islam ‘Hujjat al-Islam’ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (w. 505/1111) pada saat itu untuk mengimbangi pemikiran rasional yang berkembang. Hingga lahirnya karya beliau Maqaashid al-Falaasifah, juga Tahaafut al-Falaasifah yang, dalam penilaian Mulyadhi Kartanegara, tajam dan jitu dalam mengkritik ilmu-ilmu rasional. Kendatipun perjalanan spiritual sekaligus intelektual Imam Al-Ghazali juga mengalami dinamika, juga kemudian kritiknya boleh jadi membuat generasi –Sunni- begitu sangat ‘berhati-hati’ pada filsafat. Namun karyanya tersebut cukup efektif dan begitu menunjukkan kebesarannya sebagai seorang ulama yang intelektual, yang pada saat itu agak berbeda dengan pilihan kebanyakan umat dengan hanya menaruh rasa curiga.

“Bahkan, mereka –para pemikir Islam- tak segan-segan mengkritisi pemikiran yang dianggapnya berlainan –karena dianggap membawa mafsadat- dan patut dihadirkan pemikiran lain guna dijadikan pembanding –atau bahkan mengoreksi”

Lalu, pada tulisan-tulisan yang telah meramaikan UNJ itu, menurut hemat penulis kita harus mengedepankan sikap arif dan bijaksana, sehingga tulisan-tulisan itu dapat menjadi refleksi bagi banyak pihak. Ada beberapa tulisan yang ingin penulis soroti substansinya, di antaranya “Ujian Politik Fakultas X” yang cukup ramai diperbincangkan. Penulis sudah melihat apa yang dikatakan notula “Syuro Wajihah Siyasi” yang ditemukan oleh penulisnya sebelum tulisan tersebut terbit. Penulis juga mengetahui bahwa penulisnya sudah melakukan itikad baik dengan mengkonfirmasi (tabayyun) hal ihwal notula tersebut pada salah satu orang yang dianggap penting dalam notula tersebut, sebelum akhirnya tulisan tersebut terbit. Boleh jadi apa yang ada dalam tulisan tersebut dianggap, “Ah, itu kan lumrah dalam politik!”. Penulis sepakat, rapat-rapat strategi politik ialah sah dan boleh-boleh saja. Namun, jika yang menjadi soal –saat itu- adanya Calon Ketua KPU salah satu Fakultas sekaligus Calon Ketua BEM salah satu Fakultas, boleh jadi kita harus melihat banyak hal yang bermuara pada kesimpulan adanya intrik atau tidak –harus berhati-hati menyimpulkan. Tetapi, secara etis, betapa tidak etis adanya pertemuan Calon Ketua KPU dan Calon Ketua BEM Fakultas dengan maksud berkumpul guna menyusun strategi terbaik memenangkan kontestasi yang akan diurusi Ketua KPU dan yang akan diikuti oleh Calon Ketua BEM Fakultas X tersebut. Kita boleh berdiskursus soal netralitas, yang pada beberapa literatur, jika menyoal ilmu pengetahuan, atau bahkan apa yang kemudian dicerap dalam akal manusia, netralitas adalah omong kosong belaka. Namun, soal independensi boleh jadi kita sepakat, jika tesisnya adalah orang-orang yang independen bukanlah orang yang tidak berada pada jalan A atau B, namun, orang yang independen adalah mereka yang memilih jalan A atau B, tanpa intervensi apa pun, kecuali apa yang ia pahami secara sadar.

Lalu, lain ulasan penulis di atas, lain lagi ulasan penulis pada paragraf ini. Agaknya penulis juga perlu menyoroti dugaan-dugaan yang sering kali berkembang menjadi isu pergerakan kampus, yang juga diutarakan secara halus dalam tulisan “Ujian Politik Fakultas X”. Dimana si penulis mencoba menerangkan jika pada penyelenggaran politik-politikan-nya, beberapa –untuk tidak menyebut keseluruhan- mahasiswa UNJ mencoba tidak terjebak pada politik praktis, sehingga dalam salah satu syaratnya, perangkat dan juga kontestan Pemira mesti tidak terlibat dalam partai politik, dengan bukti berupa surat yang menjadi legitimasi ketidak terlibatan yang bersangkutan. Kendati demkian ada keraguan sekaligus –menurut saya- desakan oleh penulisnya untuk membuktikan bahwa benar tidak ada keterlibatan pihak eksternal yang disinyalir dengan kalimat penjelas “…–yang terlihat lho ya, ndak tahu kalau yang tersembunyi”. Pihak-pihak terkait perlu menjelaskan posisinya, dengan menerbitkan tulisan-tulisan resmi atau pun yang lainnya, yang tentu silakan saja membuat status whats app, snapgram, atau bahkan thread twitter yang sepadan untuk menjawab tulisan-tulisan sebelumnya, tentu tidak hanya berisi opini yang asal menyimpulkan sesuatu atas tulisan-tulisan yang terbit tanpa dasar yang jelas, melainkan sebaliknya. Dalam tulisan “Meninjau Kembali Mimpi Kemenangan Kampus” (Amar Ar-Risalah, 2015), penulisnya pernah menantang dugaan-dugaan –yang pernah juga berkembang- ini dengan kalimat, “Saya jelas menuduh, ada player dibalik itu! buktikan kalau memang tidak ada”. Dengan sebelumnya menuliskan:

“Persoalan keenam. Publik sepertinya sejak lama menyadari ada kekuatan besar yang menjadikan calon-calon ketua BEM sebagai proxy. sama-sama tahu lah. dan dalam hal ini, saya pun melihat seperti itu. karena mereka yang menggugat atas dasar PO, ternyata sepanjang tahun-tahun saya di UNJ, tidak membuka lagi PO agar aturan itu dipakai. saya jelas menuduh, ada player dibalik itu! buktikan kalau memang tidak ada.”

Kemudian, yang boleh jadi menjadi cobaan dalam strategi-strategi semacam itu adalah tidak dibenarkannya bersikap zalim. Jika zalim didefinisikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka ini senada dengan definisi ketidak adilan. Karena adil dimaknai meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar, (Wan Mohd Nor Daud: 2003, 99). Yang muncul setelah kita mengetahui ini bukan lantas kita bersikap simplikatif. Karena meletakkan sesuatu pada tempatnya bukan berangkat dari sikap apriori yang boleh jadi cenderung tidak berpandangan luas –untuk tidak menyebut kerdil. Setelah adil kita pahami dan kemudian diimplementasikan, agaknya yang muncul adalah sikap adil yang sejati. Dalam konteks pemilu-pemiluan kampus, misalnya –sebagai contoh, tidaklah benar, jika memang KPU ada main dengan siapa-pun-calonnya, memberikan kemudahan seperti memberikan kemudahan dalam memahami aturan (PKPU dan lain-lain) dengan sekonyong-konyong ‘membekali’ salah satu calon dengan sosialisasi ‘tertutup’, terlebih jika sudah ada itikad tidak baik. Pun, juga itikad adil tersebut harus berlaku surut dalam pengambilan-pengambilan langkah penting, semisal saat merekrut badan-badan (sie.) penting dalam KPU. Berlaku surut yang dimaksud adalah, kita juga berlaku adil dari hal-hal besar, hingga ke hal-hal yang remeh-temeh. Sebagai penutup dalam bahasan pada paragraf ini, penulis tergugah menuliskan pesan keadilan dalam Alquran yang dikutip dalam buku “Risalah Manajemen Dakwah Kampus” (Albaz Rosada, Cecep Pratama, dkk: 2007, 78):

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”. (QS. An-Nisaa: 58)

Selanjutnya penulis ingin membahas otonomi daerah, termasuk otonomi dalam penyelenggaran Pemira –dalam konteks kampus. Tidak ada yang salah dengan otonomi daerah, asal tidak menyelisihi aturan di atasnya, karena itu perlu ada aturan yang memayunginya. Lalu, pelaksanaan otonomi daerah mesti jelas, diatur dalam seperangkat hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan jelas; pelaksanaan atau pengambilan langkah, baik itu langkah hukum atau yang lainnya diatur secara jelas dalam seperangkat aturan yang berlaku. Adalah keliru, jika menyebut otonomi daerah dengan hanya melihat kultur yang ada, apa lagi kita yang sedang belajar berdemokrasi ini bukan baru-baru amat belajar, karena hal itu sudah dimulai jauh-jauh sebelum kita.

Terakhir, sebab pemilihan-pemilihan itu sudah dilakukan, dan estafet kepemimpinan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (Opmawa) akan berlanjut, penulis ingin menuliskan apa yang ada dalam tulisan “Sebuah Catatan untuk Sang Raja” dengan majas yang bermaksud mengusap-usap hati kita yang lembut dan sekaligus menukil isi kalam, –kalam, Alquran, yang pernah menggetarkan Umar ibn Khaththab r.a:

“…Tuan harus menjaga nama Tuan dalam rangka mempertahankan pengaruh anda baik di dalam kerajaan, hati rakyat maupun sekutu yang sedang bermesraan di atas meja makan. Hindarilah kata-kata dan tindakan yang dapat menjadi bahan perbincangan seluruh pelosok negeri, mengenai perilaku anda di dalam kerajaan anda yang besar dan megah. Tuan juga perlu ingat ini baik-baik, jika tuan berucap dan berjanji di depan khalayak ramai, tuan benar-benar harus memastikan bahwa, tuan benar-benar mampu mewujudkan kata-kata tersebut menjadi fakta yang dapat dinikmati orang banyak. Jika Tuan salah dalam bertindak maka kecintaan rakyat yang begitu besar serta pengharapan mereka akan tuan yang begitu murah hati, akan kandas ditelan oleh setitik perbuataan tuan yang dirasa tidak patut dilakukan oleh seorang raja.”

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah: 8)

Wallaahu a‘lam bishshowab

Tulisan lebih lengkap:

The post Menghidupkan Budaya Kritik: Sebuah Respons terhadap Kedegilan Diri appeared first on UNJKita.com.

Sejauh ini, sejak tulisan ini ditulis, Sabtu (27/10) sudah ada tiga pasang calon yang memberanikan diri untuk mendaftar dan mengambil berkas, yaitu Muhammad Abdul Basit (FT 2015) dan Rizki Dwi Perkasa (FBS 2015); Latu Marta Caraka (FIP 2015) dan Al Ba’is Basyari (FIS 2015); dan Fajar Subhi (FIS 2015) dan Akbar Kurnianto (FE 2015). Masing-masing yang awal disebut merupakan Calon Kandidat Ketua dan yang kedua merupakan Calon Kandidat Wakil Ketua. Hingga sampai hari Senin (29/10) hanya dua nama awal pasangan kandidat yang mengembalikan berkas.

Sebelum lebih jauh, Pemira tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Pusat UNJ, tantangan ini ihwal membaiknya jumlah suara masuk pada Pemira tahun 2017.  Dilansir dari instagram resmi KPU Pusat UNJ, KPU Pusat UNJ 2017 mendapati 12.020 mahasiswa yang memberikan suara dari total mahasiswa yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 23.756 mahasiswa, artinya ada 50,6% yang memberikan suaranya pada Pemira tahun 2017, membaik jika dilihat tahun tahun sebelumnya, disitir dari laman unjkita.com pada Pemira tahun 2016 hanya 46,43% (10.891 dari 23.456), juga pada dua tahun sebelumnya berturut-turut (2015 dan 2014) persentase hanya menyentuh angka sekitar 43%.

Menakar Elektabilitas Calon BEM UNJ 2017

Menariknya ialah bagaimana kita melihat kepengurusan BEM UNJ 2018 yang dalam dinamikanya, Ketua dan Wakilnya, yakni Mohammad Wildan Habibi dan Prasetyo Setiawan berhasil memenangkan Pemira tahun 2017 dengan kondisi persentase suara masuk mengalami peningkatan dari jumlah DPT seperti yang sebelumnya disinggung dan kaitannya dalam membangun gerakan kolektif. Wildan dan Prasetyo berhasil meraup 6361 suara dari jumlah suara masuk (12.020), yang jika dikalkulasi Wildan dan Prasetyo unggul dari kompetitornya, Kholilurrohim dan Imam Bagja, dengan persentase 52,92%. Sedangkan jika kalkulasi suara untuk Wildan dan Prasetyo dibanding dengan jumlah DPT hanya mendapat persentase 26,80%.

Kendati pun, ada peningkatan jumlah partisipasi pemilih, yang perlu juga kita –setidaknya penulis-apresiasi, agar KPU dapat bergerak lebih baik lagi untuk mewujudkan alam demokrasi yang cukup baik dalam pemerintahan mahasiswa –itu pun jika KPU dapat melihat hal ini memang perlu diberikan perhatian lebih, agaknya angka 26.80% menjadi suatu gambaran bahwa hanya sebanyak itu lah yang awalnya menggantungkan harapan pada Wildan dan Prasetyo. Representasi mahasiswa? Sila pembaca menilainya!. Meski soal angka-angka tersebut bisa jadi membaik dalam perjalanan mereka menjabat sebagai Ketua dan Wakil ketua BEM UNJ 2018, maksudnya ada mahasiswa di luar persentase tersebut yang kemudian ikut menggantungkan harapan dan bersedia untuk terlibat aktif dalam pergerakan-pergerakan yang mereka inisiasi. Untuk hal itu pun harus ada syarat yang perlu digenapkan, yang entah sudah atau tidaknya dilakukan oleh mereka, silakan pembaca menilainya, yaitu: demokratis!

Pada tulisan penulis soal Pemira pada tahun sebelumnya, berdasarkan apa yang diuraikan Moh. Hatta dalam bukunya “Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi” diuraikan, jika pemerintahan yang tidak mudah oleng dari duduknya ialah pemerintahan yang dimana suara rakyat dilibatkan dalam menentukan arah geraknya, karena dengan itu, rakyat, dalam hal ini mahasiswa secara umum –jika tidak disebut civitas akademika yang lebih luas artinya, besar kemungkinan mahasiswa akan secara kolektif untuk bersama-sama mewujudkan UNJ yang lebih baik dalam soal-soal kepentingan massa banyak atau juga bicara soal perubahan-perubahan Indonesia yang di dalamnya ada ikhtiar para pemuda.

Baca Juga Memimpin Itu Menderita

Mengingat betapa pentingnya Pemilu dalam proses berdemokrasi, ada beberapa hal yang seharusnya jadi perhatian penyelenggara pemilu (Yuliani Widianingsih, 2017), yang merujuk pada International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002), yaitu:

1. strukturisasi kerangka hukum,
2. sistem pemilu,
3. penetapan daerah pemilihan/unit pemilu,
4. hak memilih dan dipilih,
5. lembaga penyelenggara pemilu,
6. pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
7. akses suara bagi partai politik dan kandidat,
8. kampanye pemilu yang demokratis,
9. akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat,
10. dana kampanye dan pembiayaan kampanye,
11. pemungutan suara,
12. perhitungan suara dan tabulasi,
13. peran keterwakilan partai politik dan kandidat,
14. pemantau pemilu,
15. kepatuhan dan penegakan hukum pemilu

Tentu ada beberapa hal yang perlu dikontekstualisasikan pada tataran kampus, khususnya UNJ, semisal poin 13 yang dimaksudkan menjadi keterwakilan partai mahasiswa, yang di UNJ belum atau sejauh ini tidak memilki sistem kepartaian. Bicara Pileks (Pemilihan Eksekutif) di UNJ ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh Calon Kandidat Ketua dan Wakil Ketua BEM UNJ, yaitu,

• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UNJ;
• Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Universitas;
• Pernah menjabat sebagai pengurus OPMAWA UNJ;
• Bersedia nonaktif dari semua jabatan di kelengkapan OPMAWA/UKM UNJ saat lolos sebagai Kandidat Ketua BEM UNJ dan Wakil Ketua BEM UNJ dan bersedia melepas semua jabatan di kelengkapan OPMAWA/UKM UNJ saat ditetapkan sebagai Ketua BEM UNJ dan wakil Ketua BEM UNJ terpilih;
• Bukan pengurus partai politik;
• Memiliki IPK minimal 2,75
• Memiliki wawasan organisasi yang luas dan bersih dari korupsi, kolusi dan
  nepotisme.
• Loyalitas dan berdedikasi terhadap almamater
• Bersedia mendengarkan dan/atau melaksanakan aspirasi Mahasiswa UNJ tanpa
  memandang SARA
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
• Tidak sedang terancam DO;
• Mendapat dukungan minimal 35 mahasiswa dari pemilih disetiap fakultas;
• Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Pusat;
• Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih dan menunda kelulusan
  sampai akhir kepengurusan

Yang dalam beberapa hal ada poin-poin yang menjadi diskursus menarik bagi beberapa kalangan mahasiswa, seperti poin soal C di atas. Penulis pikir, perlu adanya terobosan baru dari KPU atau MTM sebagai badan legislatif tertinggi di Opmawa Kampus untuk merumuskan sesuatu hal yang baru mengenai poin tersebut.

Pemira kadung berjalan, sedikit banyaknya, tidak dinafikkan BEM UNJ menjadi sesuatu yang penting dalam membangun mozaik gerakan mahasiswa di UNJ itu sendiri atau dalam skala yang lebih luas. Saya pikir calon-calon yang dimaksud tidak ada salahnya
merenungi apa maksud dari tulisan ini. Tawarkan pada mahasiswa UNJ gagasan-gagasan baru dan sertakan i’tikad baik di dalamnya, tidak menjadi pengasong kata-kata kosong, ini belum terlambat. Gerakan-gerakan yang dibangun tentu akan ganjil jika tidak membaca banyak hal di depan. Pengawalan Pilrek; Ihwal masa depan bangsa ini dengan memudahkan akses pendidikan dimana ada kabar perubahan porsi jalur-jalur masuk PTN; termasuk di dalamnya SPU, dan bahkan pengawalan Pilpres dan hingga persoalan-persoalan lainnya patut akhirnya diperhatikan. Untuk penyelenggara pemilu, semoga tak kurang maksud-maksud dari tulisan ini dipahami. Pun, lembaga legislatif, yuk, kita genapkan mozaik-mozaik pergerakan mahasiswa, ya meskipun butuh merubah apa yang telah biasa dilakukan, seperti ngaji isu bareng gitu lha.

Boleh saya menuliskan ulang kutipan dari Belanda yang kerap kali dikutip oleh pejuang-pejuang bangsa ini?

“Leiden is Lijden, Memimpin Adalah Menderita”

Wallaahu ‘alam bishsowab

• Kepustakaan, Hatta, Mohammad, (2014) “Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi”. Bantul: Kreasi Wacana
• http://bit.ly/PeraturanPemiluUNJ2018
• http://jurnal.unswagati.ac.id/
• https://unjkita.com/bisikkan-pada-telinga-mereka-memimpin-itu-menderita-kawan/ diakses pada Sabtu, 03 November 2018
• https://unjkita.com/rilis-survei-unjkita-menakar-elektabilitas-calon-ketua-wakil-bem-unj-2017-evaluasi-kinerja-bem-unj-2016/ diakses pada Sabtu, 27 Oktober 2018

The post Pemira UNJ 2018: Akankah Kaya Gagasan dan Membawa Perubahan? appeared first on UNJKita.com.

Pertama kita kenalan dengan pasangan dengan nomer urut 1 Moh. Wildan Habibi (FBS) dan Prasetyo Setiawan (FT). Berikut profil keduanya serta Visi dan Misi mereka:

Profil Calon Ketua #1

Nama Lengkap : Moh. Wildan Habibi
Tempat, Tanggal Lahir :
Prodi/Fakultas/Angkatan : Bahasa dan Sastra Inggris/FBS/2014
Motto Hidup : Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain
Pengalaman Organisasi :
1. Staff Departemen Kaderisasi BEMJ Bahasa dan Sastra Inggris 2015-2016
2. Staff Departemen Islamic Learning Center 2015-2016
3. Staff Divisi Internal BASIS 2015-2016
4. Ketua BEM Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UNJ 2016-2017
5. Ketua BEM FBS UNJ 2017

Profil Calon Wakil Ketua #1

Nama Lengkap : Prasetyo Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir :
Prodi/Fakultas/Angkatan : Pendidikan Teknik Mesin / FT / 2014
Motto Hidup : Jadi pembeda itu indah
Pengalaman Organisasi :
1. Ketua OSIS SMAN IT Nururrahan Depok
2. Staff Advokasi BEMJ Teknik Mesin UNJ
4. Ketua BEM Prodi Teknik Mesin FT UNJ
5. Ketua BEM FT UNJ

Visi

Terwujudnya BEM UNJ dengan konsistensi dalam membangun UNJ dan Negeri.

Misi

1.Mewujudkan sinergisme dengan setiap elemen kampus sehingga tercipta keharmonisan dalam bergerak.
2.Mengedepankan integritas dalam pelayanan untuk mahasiswa.
3.Menumbuhkan budaya literasi di BEM UNJ sebagai bentuk intelektualisasi mahasiswa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4.Dinamis, responsif, dan intensif dalam mengawal isu dan kebijakan, baik dalam dan luar kampus.

Lanjut ke pasangan dengan nomer urut 2, Kholilurohim dan M. Imam Bagja Perdana, berikut profil mereka serta Visi dan Misi mereka:

Profil Calon Ketua #2

Nama Lengkap : Kholilurohim
Prodi/Fakultas/Angkatan : PLB/FIP/2014
Motto Hidup : Buat sensasi tidak lain prestasi

Pengalaman Organisasi :
1. Staff Departemen Kaderisasi BEM Pendidikan Khusus 2014-2015
2. Staff Departemen Kaderisasi Formasi Tarbawi 2014-2015
3. Staff Divisi Progaganda FIP Green Team 2014-2015
4. Ketua BEM Pendidikan Khusus UNJ 2015-2016
5. Ketua Umum Forum Alumni Angkatan 17 Husnul Khotimah Regional Jakarta Raya 2015-2016
6. Ketua BEM FIP UNJ 2017

Profil Calon Wakil Ketua #2

Nama Lengkap : M. Imam Bagja Perdana
Prodi/Fakultas/Angkatan : Pendidikan Fisika / FMIPA / 2014
Motto Hidup : Seburuk apapun ceritamu, selalu ada hikmah di baliknya untuk dibagi

Pengalaman Organisasi :
1. Wakil Ketua Taekwondo SMAN 113 2012-2013
2. Wakil Kepala Desa Binaan 2015-2016
3. Staff Perkoin BEMJ FMIPA UNJ 2016-2017
4. Ketua BEM Fisika FMIPA UNJ 2016-2017
5. Wakil Ketua BEM FMIPA UNJ 2017

VISI

Kolaborasi Universitas Negeri Jakarta yang menginspirasi untuk Jakarta dan Indonesia

MISI

1.Memberikan inovasi dalam membangun kesadaran pergerakan mahasiswa untuk mengawal isu internal dan eksternal kampus
2.Mengoptimalkan pelayanan dan advokasi untuk dengan bersinergi bersama seluruh OPMAWA UNJ baik pada tingkat fakultas maupun program studi.
3.Menghadirkan ruang-ruang diskusi untuk seluruh OPMAWA UNJ dalam menggarap setiap isu yang ada
4.Memanfaatkan jaringan strategis BEM UNJ untuk meningkatkan komunikasi dan penyampaian informasi
5.Menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang keilmiahan

The post Kenali Yuk Calon Ketua dan Wakil BEM UNJ 2018-2019 appeared first on UNJKita.com.

Di beberapa Universitas khususnya Universitas Negeri Jakarta, akhir tahun menjadi momen “Pesta Rakyat”-nya mahasiswa. Karena dipehujung tahun menjadi waktu untuk diadakannya regenerasi di organisasi-organisasi eksekutif (BEM/HIMA/HMJ/Rumpun) dalam bentuk Pemilihan Rakyat (Pemira) untuk memilih ketua baru dari masing-masing lembaga Opmawa (Organisasi Pemerintahan Mahasiswa)

Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, maka dari tim Panitia Seleksi (Pansel) KPU Pusat UNJ 2016 yang terdiri dari:

1. Wisnu Puspandaru (Ketua KPU 2015)
2. Jodi Tamam (Ketua MTM UNJ periode 2016-2017)
3. Bagus Tito Wibisono (Ketua BEM UNJ 2016-2017)
4. Rina Nurhandayani (MTM UNJ)
5. Vidya Puspa indah (BEM UNJ)

Melakukan seleksi calon-calon ketua KPU terhitung dari masa pendaftaran dan pengambilan berkas pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai hari ini (27 Oktober 2016).

Dari tahap pendaftaran pun terjaring tiga nama calon Ketua KPU Pusat UNJ, yaitu:

1. M. Fazar Nurhadi
2. Fajar Yulianto
3. Agung S. B

Mengutip dari Siaran Pers Panitia Seleksi KPU Pusat UNJ 2016 berikut hasil seleksi calon Ketua KPU Pusat UNJ:

1. M. Fazar Nurhadi
● Tes tertulis
– skor open minded test : 430
– skor soal benar atau salah : 240
–> Jumlah : 670
● Wawancara
– kepemimpinan : 428
– pengetahuan : 420
– pengalaman : 448
–> Jumlah : 1296

2. Fajar Yulianto
● Tes tertulis
– skor open minded test : 490
– skor soal benar atau salah : 240
–> Jumlah : 730
●Wawancara
– kepemimpinan : 422
– pengetahuan : 405
– pengalaman : 438
–> Jumlah : 1265

3. Agung S. B
●Tes tertulis
– skor open minded test : 360
– skor soal benar atau salah: 210
–> Jumlah : 570
●Wawancara
– Kepemimpinan : 395
– Pengetahuan : 385
– Pengalaman : 415
–> Jumlah : 1195

Berdasarkan skor terseebut, maka penilaian akhir adalah:
1. M. Fazar Nurhadi : 1966
2. Fajar Yulianto : 1995
3. Agung S.B : 1765

Dengan mengucapkan bismillah, maka Panitia Seleksi KPU Pusat UNJ menetapkan saudara Fajar Yulianto sebagai ketua KPU Pusat UNJ 2016. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan bertanggung jawab.

TTD
Panitia Seleksi KPU Pusat UNJ 2016

The post Fajar Yulianto Terpilih Sebagai Ketua KPU Pusat UNJ appeared first on UNJKita.com.