Meskipun Hasil Resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dki Jakarta, hasil berbagai survei Quick Count maupun hasil Real Count versi Form C1 sudah terlihat dimana mana, dan semua hasil dari Quick Count maupun Real Count tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 3 unggul dari pasangan calon nomor urut 2 yang notabene adalah Petahana.

Baca Juga : Hasil Rekapitulasi Suara Form C1, Anies-Sandi Ungguli Ahok-Djarot

Padahal pada putaran pertama, pasangan calon nomor urut 2 unggul dari pasangan calon nomor urut 3. Hal ini menarik perhatian kami untuk mencari informasi dan mencari faktor-faktor apa saja yang membuat pasangan calon nomor urut 3 bisa unggul pada putaran kedua ini, berikut analisis menurut kami, disimak ya Sobat UNJKita!

1. Keunggulan dan Penawaran Program Kerja

Disini tidak berarti kami mengatakan bahwa Program yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 2 tidak bagus, namun menurut kami, program yang ditawarkan Pak Anies dan Pak Sandi lebih terbarukan atau lebih berinovasi untuk seluruh warga Jakarta. Seperti program OK OCE dan KJP Plus. Program Tersebut memang tercipta dari keahlian kedua figur yang menjadi Calon nomer 3, Pak Anies adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara otomatis beliau sudah faham apa permasalahan di jakarta dari sektor Pendidikan. Meskipun bukan lulusan dari jurusan kependidikan, beliau memiliki gagasan yang luar biasa terkait pendidikan. Salah satunya program yang dulu beliau jalankan yakni “Gerakan Indonesia Mengajar”.

KJP Plus diyakini ini akan meningkatkan fungsi dari KJP yang mana akan berlaku untuk semua anak usia sekolah, baik yang bersekolah maupun tidak. Lalu Pak Sandiaga Uno adalah Seorang Wirausahawan Sukses,dengan predikat tersebut program OK OCE ini dinilai mampu beliau realisasikan bersama tim nya untuk menciptakan 200.000 Wirausaha baru yang mampu mengatasi permasalahan Jakarta seperti pengangguran dan kemiskinan, Kita doakan ya Sob! .

2. Figur Dari Tim Sukses.

Kita ketahui bersama, baik pasangan calon nomor urut 2 maupun pasangan calon nomor urut 3 memiliki tim sukses dari figur-figur yang berkualitas dan terkenal. Sebut saja Grup band Slank, Ruhut Sitompul, Ernest Prakasa dan bahkan Sophia Latjuba yang menjadi salah satu Jubir bagi pasangan calon nomor 2. Sementara Rhoma Irama, Raffi Ahmad, Hary Tanoesoedibjo, Neno Warisman, Ahmad Dhani, sampai Pandji Pragiwaksono yang juga menjadi salah satu jubir bagi pasangan calon nomor 3.

Figur-figur tersebut memberikan dukungan secara Langsung maupun melewati media sosial. Secara tidak langsung menambah dukungan bagi pasangan calon. Salah satu keunggulan dari tim sukses nomor urut 3 adalah Pandji Pragiwaksono, Komika ini memang bukan ahli dibidang Politik, namun cukup banyak anak muda yang mengagumi idealisme beliau tentang Nasionalisme. Sering kali beliau melakukan tour standup Comedy nya membawakan tema persatuan tersebut, dan itu jelas membuat dukungan untuk pasangan Calon nomor urut 3 bertambah dari warga Jakarta yang menginginkan Persatuan tersebut.

3. Berpindahnya Suara Dari Pendukung Paslon No.1.

Pasangan calon no.urut 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni pada putaran pertama pasangan tersebut memang hanya mendapatkan sekitar 17% suara dari warga Jakarta, namun 17% tersebut sudah cukup untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 maupun 3.

Besar kemungkinan Mayoritas pendukung pasangan calon nomor 1 berpindah ke pasangan Anies-Sandi. Alasan utama nya adalah kesamaan dalam menginginkan perubahan di Jakarta lewat munculnya Gubernur baru, Alhasil pasangan Anies-Sandi pun melonjak total suaranya dalam Quick Count maupun Real Count versi Form C1.

4.  Tegas Menolak Reklamasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Reklamasi yang notabene adalah proyek sang petahana banyak menuai Pro dan Kontra. Namun proyek ini pun masih banyak permasalahannya, dan bahkan ada beberapa pulau yang diberhentikan Proyeknya berdasarkan keputusan PTUN. Dan bahkan mahasiswa-mahasiswa sudah banyak yang menolak Reklamasi tersebut melalui Aksi-aksinya. Ini jelas memojokkan pasangan Ahok-Djarot (Nomor urut 2) sehingga dengan mudah pasangan Anies-Sandi mendulang suara dari keberpihakannya kepada rakyat yang menolak reklamasi tersebut.

5. Status Terdakwa Petahana.

Status Terdakwa memang mengganggu buat pak Ahok, selain harus menjalani Proses sidang berkali-kali yang pasti melelahkan, itu juga menghambat waktu beliau untuk menjalankan Kampanye. Meskipun belum pasti dipastikan sebagaai tersangka, namun jelas beberapa Masyarakat Dki Jakarta pun tidak menginginkan gubernur dengan status Terdakwa karena Gubernur Dki Jakarta harus segera mengerjakan proyek – proyek jangka panjangnya, tentunya itu akan lebih efektif dikerjakan oleh Gubernur yang tidak menjalankan sidang tiap minggunya.

Mungkin hanya itu yang bisa tim redaksi berikan kepada sobat Unjkita, itu merupakan Analisis maupun opini pribadi dari penulis, benar ataupun salahnya bisa silahkan sobat UNJKita nilai masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa supaya DKI Jakarta akan lebih baik kedepan nya, dan Pasangan Anies-Sandi bisa menuntaskan Janji – janji maupun Gagasan -Gagasan nya.

The post 5 Faktor Yang Membuat Anies-Sandi Ungguli Ahok-Djarot appeared first on UNJKita.com.

Pasangan Anies-Sandi unggul di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Di Jakarta Barat Anies-Sandi peroleh 52,8% suara sedangkan Ahok-Djarot peroleh 47,2% suara. Kemudian di Jakarta Pusat Anies-Sandi peroleh 57,7% suara dan pasangan Ahok-Djarot 42,3%. Sedangkan di Jakarta Selatan suara yang diperoleh Anies-Sandi mencapai 62,1% berbanding 37,9% dengan suara yang diperoleh pasangan Ahok-Dajrot. Di Jakarta Timur Anies-Sandi mengantongi 61,8% suara sementara Ahok-Djarot 38,2% suara. Di Jakarta Utara Anies Sandi suara yang diperoleh Anies-Sandi 52,7% unggul tipis dari pasangan Ahok-Djarot yang memperoleh suara 47,3%. Sementara di Kepulauan Seribu pasangan Anies-Sandi peroleh suara tertinggi yaitu 62,0% sedangkan Ahok-Djarot peroleh 38,0% suara.

Angka presentase partisipasi pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua kali ini mencapai 78,0% . Angka ini lebih besar dari presentase partisipasi pilkada pada putaran pertama Februari lalu yaitu 77,1%. Artinya, tingkat partisipasi pilkada DKI Jakarta meningkat hampir 1%.

Data hasil Pilkada Putaran 2 berdasarkan entry data Model C1 merupakan hasil sementara dan bukan hasil final. Artinya, hasil ini masih bisa berubah sedikit. Jika terdapat kesalahan dalam Model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi ditingkat atasnya.

The post Hasil Rekapitulasi Suara Form C1, Anies-Sandi Ungguli Ahok-Djarot appeared first on UNJKita.com.

Untuk memprediksi hasil dari Pilkada putaran 2 DKI Jakarta maka beberapa lembaga survey mencoba mengukur tingkat potensi menang masing-masing pasangan calon lewat survey elektabilitas. Berikut tim redaksi menampilkan 3 hasil lembaga survey terpercaya

Lembaga Survey Indonesia (LSI)

Dalam survey yang dilaksanakan pada 27 Februari hingga 3 Maret 2017 yang melibatkan 440 responden, lembaga pimpinan Denny JA ini memprediksi pasangan Anies – Sandi unggul dengan tingkat elektabiltas sebesar 49,7 % berbanding 40,9 % milik Ahok – Djarot

Sinergi Data Indonesia (SDI)

Tak Jauh berbeda dibanding survey keluaran LSI, Sinergi Data Indonesia juga mempekirakan keunggulan pasangan yang dikenal dengan jargon “Maju Bersama” dengan tingkat elektabilitas sebesar 49,20 %. Sedangkan pasangan mendapat besaran elektabilitas dibesaran 42,20 %. Survey ini sendiri dilaksanakan pada 10 hingga 17 Maret 2107 dengan melibatkan 600 responden.

Media Survey Indonesia (Median)

Dalam survey yang dilaksanakan pada 21 hingga 27 Februari 2017 dengan melibatkan 800 responden. Pasangan yang memiliki program unggulan Oke-oce dan rumah dengan DP 0% memimpin dengan tingkat elektabilitas sebesar 46,3 %, sedangkan elektabilitas Ahok – Djarot berasa pada besaran 39,7 %.

Terkait unggulnya pasangan Anies – Sandi ini tak lepas dari beralihnya mayoritas suara dari pasangan Agus- Sylvi yang telah gugur pada putaran pertama. Dalam survey lainnya, Median merilis bahwa 35 % responden yang memilih Agus- Sylvi memilih mengalihkan dukungannya ke pasangan Anies -Sandi berbanding dengan 10 % yang mengalihkan dukungannya ke pasangan Ahok- Djarot. Seadngkan sisa 55 % sisanya masih belum menentukan kemana suara mereka akan dialihkan.

Tentu hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi tim sukses Ahok – Djarot mengingat pasangan mereka unggul dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari lalu. Namun berkata pada putaran pertama, pada akhir tahun 2106 saat Ahok ditetapkan tersangka tingkat elektabilitasnya terjun bebas pada kisaran 10,6 % menurut Lembaga Survey Indonesia (Selengkapnya : Klik disini).

Namun dalam bulan-bulan awal 2017, tim sukses Ahok mampu kembali menaikan tingkat kepercayaan publik DKI hingga pasangan mereka dapat keluar diurutan pertama. Namun mengingat waktu pemilihan yang sudah dekat ini, apakah mereka (tim sukses Ahok – Djarot) mampu mengulangi prestasi yang lalu ? Jawabannya dapat kita lihat pasca 19 April 2017 dalam penghitungan suara Pilkada putaran ke-2 DKI Jakarta.

Sumber : katadata.co.id

The post Jelang Putaran 2 Pilkada DKI Jakarta, Anies – Sandi Ungguli Ahok – Djarot appeared first on UNJKita.com.

Setelah putaran pertama 15 Februari usai, saya dikejutkan dengan data jumlah DPTb pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta tersebut. Datanya cukup mencengangkan hingga mencapai 237.003 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 109.238 pemilih laki-laki dan 127.765 pemilih perempuan.

Tentu itu mengejutkan karena data sebelum pemilihan disebutkan oleh KPUD bahwa jumlah DPTb adalah 57.763 tetapi setelah pelaksanaan pemilihan ditemukan data mencapai 237.003 pemilih, naik sangat signifikan menembus angka kenaikan 300% lebih.

Parahnya sampai saat ini data DPTb tersebut belum diketahui berapa pemilih yang menggunakan Suket (surat keterangan dukcapil),  dan berapa yang membawa Kartu Keluarga (KK) atau yang hanya membawa KTP? Faktanya model suket yang digunakan saat putaran pertama ternyata ada tujuh varian model suket (temuan bawaslu,2017).

Fakta DPTb yang naik 300% lebih patut menjadi catatan kritis karena ini terjadi di DKI Jakarta bukan di Papua. DKI Jakarta adalah ibu kota negara yang memiliki sumber daya birokrasi yang jauh lebih baik dibanding derah lain. Juga didukung akses fasilitas teknologi informasi yang jauh lebih mudah dibanding daerah lain. Jangkauan pendataan oleh struktur terendah RT (Rukun Tetangga) terhadap warganya juga jauh lebih mudah dibanding daerah lain.Dengan tiga hal itu seharusnya tidak terjadi DPTb yang mencapai 237.003 tersebut.

Jika setiap kali pemilu problem data tersebut masih kerap terjadi di DKI Jakarta, maka patut dicurigai bahwa tidak ada keseriusan pemerintah atau mungkin patut diduga ada unsur kesengajaan dari pihak pengolah data pemilih. Sebab angka DPTb yang jumlahnya ratusan ribu tentu cukup signifikan untuk menentukan kemenangan pada kontestasi politik di DKI Jakarta. Pada titik ini ada ruang  kemungkinan data DPTb menjadi celah yang dipakai untuk melakukan kecurangan pemilu. Ini problem paling berbahaya yang merusak kualitas pilkada DKI 2017. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian sangat serius KPU DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi dan validasi berlapis terkait data pemilih untuk putaran dua pilkada DKI 19 April mendatang.

Ubedilah Badrun
Analis Sosial Politik UNJ, Direktur Puspol Indonesia.

The post Problem Paling Berbahaya Pilkada DKI Putaran Kedua adalah Data Pemilih appeared first on UNJKita.com.

Dalam diskusi publik ini, panitia menghadirkan empat pembicara dari berbagai perspektif, yaitu Burhanudiin Thome (Tim Asistensi Bawaslu DKI Jakarta), Ubedilah Badrun (Akademisi UNJ), Pangi Syahwi Chaniago (Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting) dan Rizky Fajrianto (Kadep. Sosial dan Politik BEM UNJ 2016) dari perspektif mahasiswa.

Agenda inti dimulai dengan penyampaian beberapa kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama oleh moderator. Kemudian diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bawaslu DKI Jakarta, yaitu Burhanudiin Thome yang sekaligus menjawab data kecurangan dan pelanggaran yang panitia temukan.

Tim Asistensi Bawaslu DKI ini yakin bahwa ada 61 laporan yang diterima oleh Bawaslu DKI selain temuan pengawas TPS semuanya telah ditindaklanjuti sesuai tupoksi Bawaslu DKI bukan dari persepsi atau asumsi pribadi anggota. Bawaslu DKI Jakarta selama ini telah bekerja sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016 yang dibuat oleh DPR yang notabene berasal dari partai politik. Dari semua data pelanggaran yang panitia sajikan, Burhan menjawab dengan cukup rinci hingga waktu yang diberikan habis.

Jawaban yang dipaparkan Burhan, diantaranya:

• Tidak benar adanya penggelembungan suara di beberapa TPS karena tidak adanya temuan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu DKI;
• Surat suara yang telah tercoblos di TPS 6 Paseban, Jakarta Pusat tidak terpakai dan dikategorikan sebagai surat suara rusak;
• Ditemukan tujuh macam Surat Keterangan perihal e-ktp di Ciracas, Jakarta Timur yang mana seharusnya “Suket” ini dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil;
• Adanya pemungutan ulang di TPS 01 Utan Panjang;
• Adanya temuan bahwa sepasang suami istri warga domisili non DKI Jakarta memakai C6 milik orang tua dan saudaranya untuk mencoblos, dimana kasus ini bagi Bawaslu adalah tindak pidana pemilu karena memakai hak pilih orang lain namun karena polisi dan jaksa menyatakan tidak ada unsur kesengajaan, maka kasus ini dinyatakan bukan tindak pidana pemilu;
• TPS 38 Apartment Green Bay Pramuka menerima pemungutan di atas pukul 13.00, maka Bawaslu DKI merekomendasikan untuk tidak memperpanjang KPPS tsb dalam putaran kedua;
• Pemberhentian empat orang KPPS daerah Palmerah, Jakarta Barat sebelum 15 Februari 2017 karena melakukan kampanye untuk salah satu paslon dan pemberhentian panwascam Pancoran pada Kamis, 2 Maret 2017 karena dianggap tidak netral.

Burhan juga menegaskan bahwa apabila ada masyarakat yang menemukan kecurangan dan pelanggaran selama putaran kedua silakan membuat laporan secara langsung ke kantor Bawaslu DKI Jakarta atau mengirimkan lewat email ke: awasdki@yahoo.com dan atau bawasludki@yahoo.com beserta bukti fisik atau rekaman video.

Disambung pemaparan oleh Ubed selaku akademisi UNJ bahwa politik yang seharusnya melayani rakyat kini telah berubah menjadi industri politik dengan adanya proses produksi mengakibatkan perolehan benefit bagi pemilik modal dan masyarakat hanya dijadikan obyek demi kepentingan pemilik modal. Disebutkan pula bahwa adanya tiga pintu kecurangan dalam pilkada, yakni:

1. Sebelum pemungutan suara, yaitu permainan jumlah DPT dan e-ktp yang belum selesai oleh Kemendagri dan Dukcapil yang akan mendatangkan “pemilih siluman”;
2. Saat pemungutan suara, yaitu seperti buruknya kualitas tinta, adanya jari palsu dan ketidaksesuaian tata cara pengisian berita acara di TPS dikarenakan kurang optimalnya bimtek;
3. Setelah pemungutan suara, yaitu saat perhitungan atau rekapitulasi manual yang seharusnya dilakukan pengawasan yang ketat sejak penghitungan suara di TPS hingga tingkat kecamatan dan KPU kota serta input ke sistem digital seperti komputer tidak diawasi optimal, inilah pintu kecurangan yang juga sangat mahal menurut dosen Sosiologi UNJ ini.

Pangi selaku pengamat politik menyampaikan riset yang dilakukan Voxpol Center di DKI Jakarta bahwa 30,5% masyarakat menganggap wajar dan sisanya 69,5% tidak menganggap wajar terhadap politik uang dalam pilkada DKI. Sikap yang diambil masyarakat DKI terhadap politik uang menunjukkan bahwa 50% masyarakat langsung menolak saja, 40,3% menerima tapi memilih sesuai hati nurani, 5,2% masyarakat menolak dan melaporkan ke pihak berwenang serta 1% masyarakat menerima dan mengikuti kemauan si pemberi uang.

Pengamat politik ini menjelaskan suatu rumus bahwa semakin tinggi pendapatan dan pendidikan seseorang, maka akan semakin rendah toleransinya terhadap money politic, begitu pula berlaku sebaliknya. Menurut Pangi dalam industri politik sekarang ini akan sulit mendapatkan pemimpin yang berasal dari orang baik, melewati proses pemilu yang berkualitas yang kemudian dicintai rakyat.

Pemaparan terakhir dari segi mahasiswa oleh Rizky Fajrianto, disampaikan bahwa DKI Jakarta menjadi rebutan para elit karena merupakan ibukota negara, dan jika mendapatkan gubernur DKI, maka akan mendapatkan juga walikota dan Kepulauan Seribu serta hal unik lainnya karena syarat memenangkan pilkada adalah memperoleh suara 50%+1. Ada pula tiga daerah yang banyak memerlukan persiapan untuk memenangkan pilkada yaitu Aceh, karena cagub harus bisa membaca alquran; Papua, cagub harus bertanah asli Papua, dan Jakarta dimana perolehan suara harus minimal 50%+1. Oleh karena itu, mahasiswa harus tidak takut dalam mengambil peran dalam pengawasan pilkada dan sudah selayaknya memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat sekitarnya.

Kemudian jalannya diskusi diramaikan oleh lima pertanyaan dalam dua sesi tanya jawab. Lalu, diakhiri dengan penyampaian closing statement oleh semua pembicara yang terdapat juga jawaban atas pertanyaan para peserta diskusi.

Berikut closing statement dari keempat pembicara:
1. Burhanudiin Thome
Bawaslu DKI telah bekerja sesuai aturan yang dibuat oleh DPR serta Burhan berharap diberikan kewenangan penuh seperti KPK tanpa didampingi jaksa dan polisi untuk menindaklanjuti tindak pidana pemilu. Adanya kesepakatan antara KPU dan paslon bahwa pada saat pemungutan suara boleh memakai atribut berupa pakaian yang mirip dengan identitas kampanye paslon asal tidak ada foto, nama dan nomor urut. Dalam rapat tersebut Bawaslu sudah memperingatkan, namun malah disoraki dan diteriaki oleh paslon.
2. Ubedilah Badrun
Adanya penggelembungan suara bersifat legal dikarenakan ada pemilih siluman yang memakai C6 milik orang lain. Dan sekarang masyarakat kita termasuk ke dalam jenis liquid society yang mudah percaya oleh info yang beredar kemudian menerimanya sehingga mempengaruhi pemikiran publik.
3. Pangi Syahwi Chaniago
Aturan Bawaslu sengaja dibuat oleh DPR bersifat kabur atau tidak jelas dapat menimbulkan potensi diperbolehkan paslon sedikit curang dan terang-terangan bertindak curang karena nantinya akan dianggap tidak memenuhi unsur kesengajaan lalu tidak ditindaklanjuti maka inilah demokrasi pincang atau cacat bawaan lahir. Tapi, Pangi mengapresiasi kinerja Bawaslu yang memberikan sanksi atau pemberhentian kepada KPPS dan panwascam yang tidak bekerja sesuai aturan. Saran dari pengamat politik ini adalah dibuat aturan yang mengatur juga perang udara secara online seperti bullying, buzzer, dan lain-lain.
4. Rizky Fajrianto
Memang benar ada orang-orang tertentu yang dibayar 500 ribu rupiah atau 1 juta rupiah seperti yang disampaikan Pangi untuk melakukan perang udara yang tugasnya terus menyerang di dunia maya seperti kasus ayam yang menimpa UNJ belakangan ini dilakukan oleh pendukung salah satu paslon. Maka, sebelum “mereka” menyusahkan warga DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang dengan peraturan yang dibuatnya, mari cegah mereka dengan cara memilih paslon yang disukai dan jika ada indikasi kecurangan maka segera laporkan!

Diskusi Publik dengan tema “Evaluasi Pilkada DKI Jakarta Putaran Pertama dari Berbagai Perspektif” kemudian ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada pembicara, sesi foto bersama, pembacaan doa dan penutupan oleh MC.

*Tulisan merupakan rangkuman hasil dari Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh BEM UNJ bersama Pilkada Center

Safitri Warti

The post Evaluasi Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama appeared first on UNJKita.com.

Tak terkecuali Di DKI Jakarta. Berbagai permasalahan dan tantangan harus bisa diperbaiki oleh gubernur yang terpilih nanti. Sejatinya kita sebagai generasi muda harus mempunyai ide dan gagasan untuk memperbaiki Jakarta. Selama beberapa hari ini Tim Redaksi UNJKita.com menanyakan secara acak kepada mahasiswa UNJ dengan pertanyaan yang sama ; ”Jika saya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lalu apa aja saja ide dan gagasan yang akan dilakukan ketika jadi gubernur DKI Jakarta?” Penasaran seperti apa ide dan gagasan dari para mahasiswa UNJ? Yuk kita cek.

1. Diandra Putri Setiani

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat program khusus untuk lanjut usia yang masih berusaha untuk bekerja. Mewadahi mereka untuk dapat membantu kehidupan mereka nantinya.

2. Azam Ibrohim

Jika saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat pusat pelatihan urban farming. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan serta inflasi bahan pangan teratasi.

3. Rizki Sutikawati

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat mata kuliah tentang kebudayaan daerah agar nantinya lebih diperhatikan lagi oleh masyarakat. Akan dikuatkan lagi dengan praktik seni tari, seni musik dll. Serta akan sering melakukan blusukan dan nongkrong dengan warga sambil minum kopi.

4. Diki Baidowi

Jika saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat program yang “SAFAAT”. Program itu kepanjangaan dari Sadar Manfaat yang berisi tentang informasi untuk pencerdasan dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sama pemerintah provinsi. Disini juga nantinya akan di-update kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dikerjakan pemprov.

5. Gilang Satria Binanto

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat Jakarta dan Bekasi bergabung dan menjadi kota baru yaitu JAKASI.

6. Devia Lidayati

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat program makan durian gratis setiap hari minggu. Karena durian akan membawa kebahagian yang hakiki.

7. Angga Zainudin

Jika saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat TransJakarta berjalan di jalur busway dengan arah berlawan dari kendaraan lainnya yang dijalur umum agar tidak ada kendaraan umum yang menerobos jalur transjakarta. Dan juga membuat tempat parkir yang murah dan banyk terutama dekat dengan stasiun atau halte transjakarta.

8. Haris Ikhsan Wiyana

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan mengganti metro dan kopaja dengan angkutan yang dikelola oleh Pemerintah. Memperbanyak taman bacaan selain taman kota. Mewajibkan pekerja ber-KTP DKI. Mengembalikan fungsi pantai dan revitalisasi sungai dan teluk Jakarta.

9. Mi’raj Adib Mustafa

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan fokus untuk membahagiakan rakyat Jakarta dengan melakukan penggusuran yang memindahkan semua ke rusun. Membuat tempat wisata yang terintegrasi MRT dan TJ serta membuat Water Taxy.

10. Dicky Saputra

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan membuat program arena bermain anak yang tersambung dari rumah mereka ke taman bermain. Untuk orang luar atau asing yang ingin masuk taman akan menggunakan ID Card sebagai tanda agar terhindar dari penculikan anak.

11. Natasha Theodora

Bila saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya akan mewajibkan kampus untuk memiliki duta budaya Betawi.

Demikian hasil jawaban para civitas akademika UNJ tentang ”Jika Aku Menjadi Gubernur DKI Jakarta”. Mulai dari jawaban yang serius sampai jawaban yang kocak kita rangkum menjadi satu. Semoga di tahun mendatang terpilih salah satu gubernur DKI Jakarta dari kampus UNJ ya sob. Dan semoga Gubernur DKI Jakarta yang terpilih di pilkada esok bisa membawa kota jakarta tercinta dan masyarakatnya lebih baik lagi. Selamat menjalani pesta demokrasi. Jangan sampai Golput ya sob…

The post Jika Saya Menjadi Gubernur DKI Jakarta, Saya Akan… appeared first on UNJKita.com.

Kali ini unjkita.com mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Ketua Komite Etik KPK, Juru bicara Jokowi-JK, Pendiri Indonesia Mengajar, mantan Rektor Paramadina, 100 Top Intelektual Dunia. Ya, beliau adalah Bapak Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Yuk mari kita simak hasil wawancara Calon Gubernur nomor 3 ini dengan unjkita mengenai Jakarta.

Akbar: Sebelumnya apakah bapak mengenal Universitas Negeri Jakarta?

Anies Baswedan: Iya, saya mengenal baik Universitas Negeri Jakarta. Karena Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta pula.

Salah satu program bapak Anies mengenai pendidikan adalah tentang SMK yang bersekolah 2 hari dan 3 hari selanjutnya praktek di Private Sector/Kantor Kantor yang ada, Sedangkan untuk di perguruan tinggi pun akankah bapak memiliki program konkrit untuk membangun perguruan tinggi yang ada di Jakarta agar tidak kalah bersaing dengan Perguruan Tinggi lain?

Nantinya, saya dapat terlibat lebih dengan universitas sebagai gubernur dan juga sebagai pribadi. Karena secara otoritas pendidikan tinggi memang dibawah naungan pemerintah pusat, serta bukan dibawah naungan pemerintah provinsi. Yang dipegang oleh provinsi adalah SMA/SMK/MA sedangkan untuk SD dan SMP dibawah naungan Kabupaten. Jadi, yang akan saya lakukan adalah berbicara dan menggelar pertemuan rutin dengan universitas yang ada di Jakarta untuk memanggil rektor, pimpinan perguruan tinggi serta petingginya untuk membuat universitas yang ada di Jakarta bergerak secara bertahap karena saya tak ingin pendidikan di Indonesia itu ada di kelas dua. Walaupun otoritas perguruan tinggi bukan dibawah Pemda I kami akan tetap melakukan pertemuan rutin untuk membahas hal ini.

Bagaimana cara bapak meningkatkan kualitas dari guru khususnya guru muda/honorer di Jakarta?

Guru muda disini saya melihatnya dengan distribusi guru yang menjadi lebih baik dan memang jumlah pensiuan guru di Jakarta akan lebih besar karena hal ini sempat kami diskusikan, akan tetapi saya berharap guru muda ini dapat mendorong dan meningkatkan mutu dan kualitas itu sendiri. Bagaimana cara meningkatkannya yang pertama adalah tingkatkan kepemimpinan kepala sekolahnya, karena apabila kepala sekolah baik dan gurunya menjadi guru pembelajar yang serius maka sekolah itu akan menjadi lebih baik pastinya. Pemerintah memang mengadopsi kebijakan “zero growth” untuk PNS kecuali guru dan tenaga medis jadi bila memang formasi ini dibutuhkan maka Pemda dengan senang hati akan mengangkat guru muda ini menjadi PNS agar menjadi ketenangan didalamnya. Karena bila guru tidak tenang dengan unsur kepegawaiannya mereka juga tidak akan tenang dalam mendidik. Kita harus konsisten dalam hal ini bila ingin kualitas guru dalam mengajar lebih baik kita harus membereskan dapur gurunya agar guru dapat bekerja lebih baik kedepannya.

Salah satu tujuan dan moto kampanye Bapak adalah “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, serta membangun manusianya namun bagaimana jika dalam prosesnya nanti manusia yang ingin dibangun ini tidak sepakat dengan sudut pandang bapak?

Yang pemerintah bisa lakukan adalah menjelaskan bahwa kami berikan kesempatan untuk belajar dengan konsekwensi yang juga dijelaskan nantinya. Kalau sampai SMP itu dikatakan wajib belajar yang mengartikan pemerintah wajib menyediakan dan orang tua wajib mengirimkan anaknya untuk belajar. Wajib belajar disini bukan wajib sekolah, yang artinya bila dia memilih homeschooling juga boleh yang mewajibkan anak untuk belajar 9 tahun itu wajib dilakukan karena juga perintah dari undang – undang Negara ini. Namun, konteksnya bila sudah lewat dari itu kami tidak akan memaksa karena sebagai orang dewasa mereka berhak untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya karena Negara tidak bisa memaksa, yang dapat dipaksa adalah SMP kebawah di usia itu boleh karena ada undang – undangnya. Dan untuk yang melewati itu apabila dalam prosesnya tidak sesuai dengan sudut pandang kami, maka tidak aka nada paksaan.

Apa sikap yang Bapak Anies Baswedan lakukan bila dalam prosesnya nanti salah satu dari program – program yang bapak tidak berjalan?

Program itu jangan dibayangkan seperti organisasi bebas karena pemerintahan itu ketika anggaran diputuskan maka dia menjadi peraturan, kalau di provinsi di sebut perda kalau di pusat disebut undang undang yaitu APBN. Dan tugas gubernur memastikan secara reguler untuk memastikan hal itu berjalan. Saat di kemendikbud saya membuat setiap dua minggu sekali rapat internal yang melaporkan progres semua rencana yang dibuat. Agar program yang berjalan tidak macet dan terlihat bagaimana solusinya bila ada kendala sehingga dapat diselesaikan. Dan orang yang bertanggungjawab harus memperbaiki hal tersebut bila tidak akan disanksi atau diganti dengan orang lain. Jadi tidak ada program yang tidak berjalan karena program dapat di monitor lewat dashboard yang ada. Program yang terlihat tidak berjalan itu yang biasanya terjadi adalah gubernurnya atau pemimpinnya tidak mengawasi secara reguler. Maka bila saya menjadi gubernur setiap 2 minggu akan diadakan rapat evaluasi pelaksanaan dari seluruh program yang ada di dalam pemda, sehingga semuanya akan kami monitor agar tidak ada yang terlambat untuk dieksekusi.

Jakarta tidak lepas dari permasalahan Banjir, UNJ menjadi salah satunya yang tidak dapat lepas dari hal ini. Apakah solusi yang dapat bapak berikan dalam membenahi masalah ini?

Penanganannya adalah buat air masuk ke dalam bumi. Penanganan secara vertical yang membuat air hujan ini nantinya akan menjadi cadangan air tanah.

Apa pesan bapak terhadap Pilkada yang saat ini terlihat panas pak?

Bangsa Indonesia akan mengalami pilkada dan pemilu setiap 5 tahun. Maka jadikanlah ini sebagai kegiatan normal yang rutin. Jadi bagi yang berbeda pendapat jangan khawatir karena bila masa ini berakhir semuanya akan sama sama dalam membangun Jakarta dan Indonesia. Jadi kalaupun berbeda pandangan jangan sampai saling menyerang, jangan melihat ini sebagai pertempuran karena ini hanya lawan. Lawan adalah teman dalam artian lain. Seperti lawan debat maka itu adalah teman berdiskusi dan berfikir. Jadi bersikaplah tenang karena ketiga pasangan calon disini sama sama ingin membangun Jakarta untuk yang lebih baik.

Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai sosok calon gubernur DKI nomor urut 3 ini

jadi jangan lari ya dari politik, Karena keputusan politik selalu dekat dengan kehidupan kita, hanya saja proses pengambilan keputusan yang berjarak memperlihatkan bahwa seolah politik berjarak dengan kita. cara terbaik adalah mendekatkan diri dan mempelajari cara menanganinya.

The post Jakarta dari sudut pandang Anies Baswedan appeared first on UNJKita.com.

Awal mula trend lembaga survei.

Lembaga survei menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Masih teringat dalam ingatan kita semua di pemilihan presiden 2014, lembaga survei seperti terbelah dua dalam hasil surveinya terutama pada saat me-release hasil perhitungan cepat (quick count). Namun, tanpa disadari lembaga survei ternyata sudah ada sejak pasca reformasi pada tahun 1999.

“Tahun 1999 setelah reformasi itu sebenarnya sudah ada survey-survey. Tetapi untuk publikasinya yang mulai masif ketika pilpres tahun 2004. Sudah mulai ada poling survey dan seterusnya. Fenomena tersebut terjadi sampai saat ini,” ujar Ali Rif’an, Manajer Riset Poltracking Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu 4 Februari 2017.

Saat ini sudah banyak lembaga survei yang terdaftar pada asosiasi lembaga survei. Di Indonesia ada 2 asosiasi lembaga survei yaitu Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

“Lembaga yang kredibel dan punya badan hukum dan rekam jejak yang bagus ada sekitar 30an. Itu yang terdaftar di PERSEPI. Belum nanti di AROPI dan beberapa lembaga yang belum tercover,” ungkap Ali.

Ali menambahkan, fenomena menjamurnya lembaga survei disebabkan karena sistem politik semakin terbuka. Sistem pemilihan langsung ini yang membutuhkan lembaga-lembaga survei tersebut.

Peran Sebagai Konsultan Politik

Di Indonesia ada beberapa lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Namun ada pula beberapa lembaga yang memang hanya hanya melaksanakan survei saja. Lalu lembaga mana yang hasilnya dapat dipercaya?

“Tidak bisa disimpulkan lembaga suvei yang tidak menjadi konsultan politik itu lebih bagus. Juga tidak bisa disimpulkan bahwa lembaga survei yang menjadi konsultan politik itu lebih buruk. Ini tergantung rekam jejak,” tegas Ali.

Ali menambahkan, lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik ketika mengeluarkan hasil survei itu sebagai laboratorium untuk menjadi bahan pertimbangan dan strategi politik sang klien. Namun ada juga lembaga yang memanfaatkan hasil survei tersebut untuk melakukkan penggiringan publik. Sehingga Ia lebih setuju jika lembaga tersebut lebih baik tidak mengeluarkan hasil release nya kepada publik.

“Saya sebenernya lebih setuju ketika lembaga mencakup konsultan politik, hasil survei nya itu sebaiknya tidak usah di publish tapi untuk menyusun strategi sang klien,” tambah Ali.

Perbedaan hasil release lembaga survei

Kita tentu akhir-akhir ini melihat banyaknya lembaga survei yang mengeluarkan release terkhususnya pilkada DKI Jakarta. Dari sana pula lah ditemukan beragam hasil survei yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita mengetahui lembaga survei yang independen dalam mengeluarkan hasil surveinya?

“Hasil survey antar lembaga survei dipengaruhi karena 4 hal. Pertama, rentang waktu. Kalau waktu berbeda otomatis hasilnya bisa berbeda. Kedua adalah responden. Jumlah responden juga berpengaruh terhadap hasil. Jumlah responden 400 dibandingkan dengan jumlah responden 1200 itu berbeda karena margin off errornya itu berbeda. Yang ketiga adalah metodologi. Metode berbeda otomatis hasil berbeda. Yang keempat adalah rekam jejak. Apakah lembaga ini punya rekam jejak yang baik selama ini atau tidak,” jelas Ali.

Ali menambahkan, jika ada data yang janggal nantinya akan ada sidang etik yang dilakukkan oleh asosiasi lembaga survei. Sebelum melakukan sidang etik, asosiasi tersebut melakukan audit kepada lembaga survei yang dicurigai memliki kejanggalan data.

“Misalkan ada data janggal itu bisa di sidang. Diliat kuesionernya, metodenya apa. Kalau ketemu kejanggalan ada sidang etik,” tutup Ali.

The post Mencermati Perbedaan Hasil Release Lembaga Survei appeared first on UNJKita.com.

Melihat urgensi edukasi bagi para pemilih tersebut, maka Pilkada Center UNJ berkolaborasi dengan KPUD Jakarta membuat agenda Sosilasisai Pendidikan Pemilih Pemula. Agenda tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 03 Februari 2017 bertempat di Gd. Sertifikasi Guru lantai 8. Acara tersebut dimulai dari pukul 14.00 sampai 16.14 WIB serta dihadiri oleh peserta baik itu dari mahasiswa UNJ maupun yang non UNJ.

Acara tersebut diisi oleh tiga pembicara yakni Rizky Fajrianto (UNJ), Bapak Ubeidillah Badrun, M.Si (Dosen UNJ dan Direktur Puspol Indonesia) serta Ibu Betty Epsilon (Komisioner KPU DKI Jakarta). Berdasarkan pemaparan materi dari ketiga pembicara tersebut, terdapat hal-hal yang harus diketahui dalam Pilkada 2017 nanti yakni :

1. Kontrak Politik dan Audiensi Mahasiswa ke KPU dan Bawaslu

BEM se-Jabodetabek dan Banten telah berupaya melakukan kontrak politik dengan ketiga paslon, namun karena kondisi yang crowded membuat kontrak politik tersebut belum ditandatangani oleh ketiga paslon. Selain itu juga telah dilakukan Audiensi kepada pihak KPU yang membuat kesepakatan bahwa KPU netral dalam pilkada nanti. Terakhir, Audiensi ke Bawaslu di Jakarta Utara yang meminta agar mahasiswa diprioritaskan untuk jadi pengawas TPS di Pilkada.

2. Peluang Kecurangan dalam Pilkada

Peluang kecurangan ini terjadi pada saat sebelum, hari H dan pasca pencoblosan. Peluang yang terjadi saat sebelum pencoblosan adalah adanya Pemilih Fiktif (Tidak masuk DPT tapi memiliki KTP DKI), Pemilih dalam DPT yang meninggal saat hari pencoblosan sehingga dijadikan alat untuk curang, Pemilih Ganda (Ada KTP dan Undangan tapi telah mencoblos di TPS lain).

Peluang saat hari pencoblosan yaitu money politic yang modusnya memberikan ‘sarapan pagi’ berupa amplop berisi uang kepada warga. Selain itu ada teror dari pihak tertentu di tempat yang radiusnya sekian meter dari TPS. Sementara itu peluang saat pasca pencoblosan terjadi dalam penyampaian perhitungan suara sebelum ke KPU kota. Sulit mencari komisioner pemilu yang berdedikasi serta independensi yang lebih kuat. Didukung dengan diperbolehkannya komisioner pemilu dipilih dari mantan anggota partai yang sudah berhenti selama 5 tahun.

3. Dua Media Luar Negeri Meliput Debat Paslon

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang sangat ramai dan menjadi viral di berbagai media. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua media luar negeri yang turut meliput proses debat kandidat, yakni Aljazeera dan CNN.

4. Pemuda Memiliki Andil Besar dalam Pilkada

Menurut data dari KPUD Jakarta, daftar pemilih pemula (17 – 21 tahun) sebanyak 8,7% dan pemilih pemuda (17 – 30 tahun) sebanyak 28,9%. Banyaknya pemilih pemuda yang hampir 30% serta didukung oleh faktor peer group yang kuat menjadikan pemuda memiliki andil penting dalam Pilkada. Bahkan Pak Ubeid menyebutkan ada sekitar 700 ribu pemilih pemula.

5. Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2017 Mencapai 470 Milyar

Hal ini disampaikan langsung oleh ibu Betty yang juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut sudah termasuk untuk Putaran kedua pemilihan serta Debat kandidat.

6. Sekitar 146 ribu Tenaga Ad hoc Terlibat dalam Plikada DKI

Tenaga ad hoc ini meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwascam, serta PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan). Banyaknya tenaga yang dilibatkan karena jumlah TPS yang tersebar di DKI Jakarta adalah sebanyak 13.023 TPS.

The post Yang Perlu Diketahui Tentang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 appeared first on UNJKita.com.